EKONOMI Indonesia tidak sedang runtuh. PDB kuartal III 2025 tumbuh 5,04% (yoy), inflasi bergerak moderat di 2,72–2,92%, dan inflasi inti bertahan sekitar 2,36–2,38%. PMI manufaktur bertahan di zona ekspansi, penjualan ritel menguat, dan keyakinan konsumen tetap tinggi. Angka-angka ini memberi dasar optimisme. Pasar tetap gelisah karena pasar tidak hanya membaca data, pasar membaca arah.
Arah itu tampak kabur ketika rupiah berputar di kisaran 16,8–16,9 ribu per dolar AS, yield SBN 10 tahun sempat naik dari 6,1% menuju 6,3%, dan CDS 5 tahun bergerak naik. Ketika BI menahan 7DRR pada 4,75% dan cadangan devisa mencapai sekitar US$156,5 miliar, pelemahan kurs tidak bisa dijelaskan sebagai kekurangan amunisi. Kurs melemah ketika premi risiko naik. Premi risiko naik ketika pelaku pasar meragukan konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan ketegasan tata kelola.
Pemerintah perlu menyadari bahwa sinyal inkonsisten menjadi pajak tersembunyi. Keputusan yang berbunyi “izin dicabut” lalu berubah menjadi “boleh beroperasi” menciptakan persepsi bahwa aturan bisa dinegosiasikan. Rumor kebijakan yang dibiarkan berlarut, misalnya isu pekerja dapur program makan bergizi berubah menjadi ASN, memicu pertanyaan tentang rigiditas belanja pegawai, ruang defisit, dan prioritas anggaran. Pasar mematok harga hari itu juga.
Isu independensi bank sentral memperbesar efek tersebut. Puncak kenaikan yield terjadi pada hari berita pencalonan figur berelasi politik untuk posisi strategis BI muncul. Tren kenaikan sudah mulai lebih awal, tetapi timing puncak menandakan pasar memberi bobot tinggi pada persepsi institusional. Investor cukup melihat risiko perubahan preferensi kebijakan, lalu menaikkan kompensasi risiko.
Tekanan rupiah juga datang dari kebutuhan valas korporasi besar, termasuk BUMN energi dan entitas besar lain. Permintaan valas semacam ini bersifat struktural. Jika pemerintah tidak menata manajemen lindung nilai dan jadwal pembelian valas, permintaan tersebut menekan likuiditas pasar, memperlebar spread, dan membuka ruang kepanikan. BI bisa menstabilkan pasar, tetapi BI tidak bisa menggantikan disiplin korporasi.
Bantalan eksternal memberi sinyal ganda. Neraca berjalan berbalik surplus 1,1% dari PDB pada kuartal III 2025, tetapi neraca pembayaran tetap defisit sekitar US$6,4 miliar. Surplus dagang menyempit ke kisaran US$2–4 miliar per bulan saat ekspor melemah. Kondisi ini membuat kurs lebih peka terhadap sentimen.
Masalah transmisi memperberat kondisi. Kredit perbankan sepanjang 2025 hanya tumbuh sekitar 9%, kredit UMKM sempat kontraksi, porsi special rate masih sekitar 27% dari DPK, dan undisbursed loan tetap besar. Penurunan suku bunga kebijakan tidak otomatis menurunkan bunga kredit jika perbankan menahan risk appetite dan memilih segmen aman. Ekonomi terlihat kuat di headline, tetapi lemah pada saluran pembiayaan produktif.
Arah kebijakan harus dipastikan melalui tiga agenda yang bisa diukur. Pertama, pemerintah mengunci konsistensi regulasi, menetapkan satu otoritas penegak keputusan, dan memberi sanksi yang berjalan tanpa kompromi. Kedua, pemerintah menjaga disiplin fiskal secara transparan. Defisit 2025 tercatat 2,92% dari PDB, dekat dengan pagar 3%, sehingga setiap program baru harus datang bersama sumber pembiayaan yang jelas, jadwal belanja yang realistis, dan laporan risiko yang terbuka. Ketiga, BI menegaskan independensi lewat keputusan profesional berbasis mandat stabilitas dan dokumentasi terbuka.
Indonesia sudah memegang rating investment grade di kisaran BBB/Baa2 dengan outlook stabil. Status itu memberi bantalan, tetapi bantalan itu bekerja hanya bila pemerintah menjaga jarak antara kebijakan publik dan kepentingan jangka pendek. Pasar bisa menaikkan premi risiko jauh lebih cepat daripada lembaga pemeringkat mengubah rating. Fokus utama perlu turun ke hal-hal yang konkret: proses seleksi jabatan publik yang transparan, komunikasi yang disiplin, dan koordinasi fiskal-moneter yang konsisten.
Stabilitas ekonomi lahir dari kepastian. Kepastian menurunkan premi risiko. Premi risiko yang turun menguatkan rupiah, menurunkan yield, dan membuka ruang kredit yang lebih murah bagi sektor riil. Pemerintah dan BI perlu menutup celah ambiguitas, menertibkan sinyal, dan menjaga tata kelola sebagai garis pertahanan pertama. Negara yang ragu-ragu membayar mahal; negara yang konsisten memanen kepercayaan. Tanpa kepastian itu, devisa besar dan suku bunga tinggi tetap kalah.
*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas)
