Langgam.id – Setelah vakum hampir 16 tahun pascagempa, Gedung Abdullah Kamil di Kota Padang kembali dihidupkan. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, kemarin, meresmikan aktivasi Gedung Abdullah Kamil sebagai ruang publik kebudayaan, menandai babak baru pemanfaatan aset budaya yang diharapkan menjadi pusat pengembangan dan diplomasi budaya Minangkabau.
Gedung yang dikelola Yayasan Genta Budaya ini berdiri di atas lahan seluas 4.300 hektare dengan status izin guna pakai dari Pemerintah Kota Padang. Bangunan tiga lantai tersebut dibangun pada periode 1988–1992 dengan anggaran sekitar Rp950 juta. Sebelumnya, gedung ini pernah digunakan sebagai kantor LKAAM dan Yayasan Bundo Kanduang, serta dilengkapi aula berkapasitas 3.000 orang, ruang pustaka, dan koleksi perpustakaan pribadi Abdullah Kamil.
Dalam sambutannya, Fadli Zon menegaskan bahwa aktivasi gedung ini merupakan perwujudan konkret kehadiran negara dalam memajukan kebudayaan.
“Gedung ini sudah menjadi kantong kebudayaan sendiri, tapi sayangnya vakum hampir dua windu setelah gempa. Dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan, kita ingin mengaktifkan kembali sarana-prasarana kebudayaan. Tahun ini renovasi memang belum sempurna, tapi sudah bisa difungsikan untuk kegiatan budaya,” ujar Fadli.
Ia menyebutkan, pemugaran dan aktivasi gedung tersebut berangkat dari celetukan dan penjelasan budayawan Edy Utama dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, pemajuan kebudayaan merupakan mandat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945.
“Ini perintah konstitusi yang sangat kuat. Tugas kita adalah memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Di era globalisasi ini tak ada jarak. Kebudayaan bisa dikenal luas, bahkan lewat viralitas,” katanya, mencontohkan fenomena budaya Pacu Jalur yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2015, namun baru dikenal luas setelah viral di media sosial tahun lalu.
Fadli juga menekankan bahwa kebudayaan tidak semata seni, melainkan mencakup 10 objek pemajuan kebudayaan, termasuk tradisi, pengetahuan lokal, hingga pangan seperti rendang yang merupakan ekspresi budaya.
Sementara itu, Direktur Sarana dan Prasarana Kementerian Kebudayaan RI, Feri Arlius, menyampaikan bahwa renovasi Gedung Abdullah Kamil masih akan berlanjut.
“Belum 100 persen kita renovasi, nanti akan dianggarkan lagi. Tapi secara prinsip, renovasi saat ini sudah memungkinkan gedung ini difungsikan. Ini bagian dari upaya kementerian untuk mengaktifkan ruang-ruang publik,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan kebudayaan.
“Pengembangan dan pelestarian kebudayaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat dan sektor swasta (public private partnership). Aktivasi ini diharapkan jadi pemicu untuk kolaborasi yang lebih luas ke depan,” tambahnya.
Ketua Yayasan Genta Budaya, Weno Aulia Durin, menyebut aktivasi ini sebagai langkah awal mengembalikan visi besar pendirian gedung yang sejak awal diproyeksikan sebagai pusat kebudayaan Minangkabau.
“Tokoh yang memikirkan gedung ini punya visi jauh ke depan, bahwa salah satu kekuatan bangsa kita adalah budaya. Aktivasi ini menjadi harapan agar gedung Abdullah Kamil kembali hidup sebagai ruang berkumpul, belajar, dan berkreasi,” ujarnya.
Latar belakang Abdullah Kamil sebagai seorang diplomat juga menjadi inspirasi tersendiri. Harapannya, gedung ini mampu melahirkan generasi baru diplomat berbasis budaya.
Pandangan tersebut diamini Presiden Minang Diaspora Network-Global (MDN-G), Fasli Jalal.
“DNA orang Minang itu adalah diplomat. Kebijakan diplomasi budaya yang diupayakan Kementerian Kebudayaan sangat sejalan dengan karakter budaya Minangkabau,” katanya.
Ke depan, Kementerian Kebudayaan juga mendorong penguatan ekosistem kebudayaan di Sumatra Barat melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp2–3 miliar per tahun, serta penguatan Museum Adityawarman. Pemerintah daerah diharapkan memberi komitmen dukungan, sekaligus membuka ruang partisipasi sektor swasta dan filantropi.
“Di banyak negara, peran swasta sangat kuat dalam kebudayaan. Kita dorong kerja sama, hibah, dan pengelolaan bersama, sehingga kebudayaan tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah,” pungkas Fadli.
Dengan aktivasi Gedung Abdullah Kamil, Sumatra Barat diharapkan kembali memiliki kantong kebudayaan yang hidup, bukan hanya sebagai ruang seni, tetapi juga pusat diplomasi budaya Minangkabau di tingkat nasional dan global. (*/Yh)
