Langgam.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan untuk penanganan rumah warga terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Skema bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah masing-masing penerima manfaat. Untuk kategori rusak ringan, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp15 juta per kepala keluarga (KK), rusak sedang sebesar Rp30 juta per KK, dan rusak berat sebesar Rp60 juta per KK.
“Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara pendataannya dilakukan oleh bupati dan walikota di bawah koordinasi gubernur,” ujar Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana Sumatera.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
Mendagri menambahkan, penyaluran bantuan harus didukung dengan dokumen administrasi yang lengkap dan akurat. Namun, apabila dokumen kependudukan penerima manfaat hilang akibat bencana, pemerintah telah menyiapkan terobosan khusus guna mempercepat proses penyaluran.
“Dalam kondisi tertentu, kepala kampung atau kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti, agar bantuan tidak terhambat,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi potensi pemalsuan data, Tito menegaskan bahwa bupati dan walikota di daerah terdampak perlu berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat untuk melakukan verifikasi dan pengecekan di lapangan.
“Terobosan ini lahir dari semangat mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melaporkan bencana hidrometeorologi yang terjadi telah menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah masyarakat di Sumbar. Tercatat sebanyak 6.895 unit rumah mengalami rusak ringan, 2.981 unit rusak sedang, dan 5.077 unit rusak berat. Selain itu, sebanyak 775 unit rumah dilaporkan hanyut akibat bencana.
“Data tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai besarnya dampak kerusakan dan kerugian yang terjadi di Sumbar. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan nyata dari kondisi yang sedang kita hadapi bersama,” ungkap Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi mengajak seluruh pihak untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumbar, tidak hanya dalam pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga dalam memulihkan rasa aman dan ketenangan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan; Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy; seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumbar, para kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Sumbar, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
