Langgam.id — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kondisi cuaca di Sumbar masih fluktuatif dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi susulan.
Gubernur menyampaikan meskipun Sumbar telah melewati puncak musim hujan pada November dan Desember lalu, namun potensi curah hujan tinggi masih dapat terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
“Cuaca ini belum sepenuhnya stabil. Karena itu, masyarakat tetap perlu waspada dan siaga,” ujar Mahyeldi.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) penanganan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin malam (5/1/2026).
Ia menjelaskan berdasarkan kajian tim teknis, curah hujan dengan intensitas tinggi dapat berdampak pada kondisi sungai yang telah mengalami pendangkalan, kerusakan tanggul, serta fasilitas pengendali banjir lainnya.
Selain kesiapsiagaan teknis pemerintah, Gubernur menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana, termasuk dengan memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini dari pihak berwenang.
“Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Edukasi dan kewaspadaan bersama sangat menentukan,” kata Mahyeldi
Ia juga meminta agar alur informasi dari pemerintah hingga ke tingkat bawah berjalan lebih cepat dan jelas, sehingga masyarakat tidak panik namun tetap siap menghadapi potensi bencana. Diharapkannya, dengan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bersama, risiko bencana dapat ditekan dan dampaknya dapat diminimalkan.
Diketahui, kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota yang mengikuti secara daring, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan berbagai instansi dan kementerian terkait.
Hadir pula perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja dan UPT balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman.
