Langgam.id – Masyarakat Peduli Kereta Api Sumatera Barat (MPKAS) menyatakan penolakan keras terhadap rencana pembongkaran jaringan rel dan Jembatan Tinggi Kereta Api di kawasan Lembah Anai. Struktur bersejarah ini dinilai bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan warisan budaya dunia yang tak ternilai dan telah menjadi ikon identitas Sumatera Barat.
Dalam bencana galodo pengujung November 2025 lalu, sejumlah jaringan rel kereta api dan juga tiang penyanggah jembatan rel kereta api di Lembah Anai mengalami kerusakan. Namun, dilihat dari sifat kerusakannya, masih bisa diperbaiki.
Sekretaris Jenderal MPKAS, Nofrins Napilus, menyebut rencana pembongkaran akan menjadi duka mendalam bagi Sumatera Barat. Menurutnya, Jembatan Tinggi Lembah Anai merupakan bagian penting dari sejarah kemajuan Sumbar yang sejak masa kolonial dikenal dunia melalui jalur kereta api dengan lokomotif uap.
“Sumbar dulu maju, dikenal, dan terkenal berkat adanya kereta api. Jembatan ini adalah jembatan heritage yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang,” kata Nofrins, Kamis (25/12/2025).
Nofrins juga menyinggung foto karya dirinya pada Desember 2006 yang menampilkan keindahan Jembatan Tinggi Lembah Anai. Foto tersebut telah menjadi masterpiece dan ikon visual Sumatera Barat, bahkan digunakan secara luas sebagai ornamen interior Rumah Makan Padang di berbagai belahan dunia.
“Foto itu saya bagikan gratis sejak awal. Hampir semua Rumah Makan Padang di seluruh dunia memakainya karena mereka sadar nilai sejarahnya. Belum tentu momen seperti itu bisa terulang kembali jika jembatan ini dibongkar,” ujarnya.
Ia mengingatkan, MPKAS sejak lama konsisten memperjuangkan agar kereta api di Sumatera Barat tidak “dimatikan secara perlahan”, melainkan direvitalisasi menjadi kereta api pariwisata.
“Melihat dan meresapi keindahan alam Sumbar jauh lebih dahsyat jika menggunakan kereta api. Pemandangan itu tidak akan pernah sama jika ditempuh dengan mobil,” tegasnya.
Nofrins juga mengungkapkan bahwa pada 2007, ia bahkan mencari sponsor untuk melakukan pengecatan ulang jembatan agar tampil lebih indah dan menarik, sekaligus menjadi pengingat atas pengorbanan ratusan pekerja yang meregang nyawa saat pembangunan jembatan pada masa kolonial Belanda.
“Saya sengaja mengecat jembatan itu agar kita dan masyarakat tidak lupa perjuangan nenek moyang kita. Ini adalah tonggak sejarah kemajuan Sumbar,” katanya.
MPKAS menilai Jembatan Tinggi Lembah Anai merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan jaringan rel kereta api Sawahlunto–Teluk Bayur (Emmahaven), yang tercatat sebagai bagian dari Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto, situs Warisan Dunia UNESCO.
“Ini bukan sekadar soal UNESCO, tapi soal sejarah bangsa kita sendiri,” ujar Nofrins.
Ia mengibaratkan rencana pencabutan salah satu bagian jembatan sebagai mencabut tiang Rumah Gadang.
“Kalau satu tiangnya dicabut, lama-lama seluruh rumah gadang bisa runtuh. Jika ini dibiarkan, kereta api Sumbar hanya akan tinggal cerita dan catatan sejarah,” katanya.
Meski demikian, MPKAS tidak menutup mata bahwa jalur darat Lembah Anai merupakan urat nadi utama perekonomian Sumatera Barat. Namun, menurut Nofrins, solusi keselamatan dan penanganan bencana tidak boleh mengorbankan warisan sejarah.
“Kami berharap Kementerian PUPR dan semua pihak terkait bisa menemukan solusi yang lebih baik, tanpa menghilangkan ikon sejarah bangsa ini,” pungkasnya.
Kementerian Kebudayaan Minta Pembongkaran Ditunda
Sejalan dengan sikap MPKAS, Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi secara resmi telah meminta agar rencana pembongkaran Jembatan Kereta Api ditunda.
Dalam surat tertanggal 19 Desember 2025 yang ditujukan kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Kementerian Kebudayaan menegaskan bahwa jalur kereta api Sawahlunto–Teluk Bayur beserta jembatan dan strukturnya telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya, bahkan bagian dari Warisan Budaya Dunia UNESCO. Karena itu, setiap perubahan wajib melalui studi kelayakan dan studi teknis.
Kementerian Kebudayaan menyatakan studi tersebut akan segera dilakukan hingga akhir Desember 2025. Selama proses berlangsung, pihak terkait diminta menunda pembongkaran dan hanya melakukan penguatan sementara apabila diperlukan demi keselamatan masyarakat. (*/YH)
