Kementerian PU Usulkan Rp13 Triliun untuk Perbaikan Infrastruktur Pasca Bencana di Sumbar

Langgam.id — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran sekitar Rp13 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana alam yang melanda Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir.

Usulan itu disampaikan Menteri PUPR Dody Hanggodo saat meninjau langsung sejumlah titik terdampak di Kabupaten Tanah Datar, Senin (8/12/2025) lalu.

Kedatangan Menteri PU disambut Bupati Tanah Datar Eka Putra, Dandim 0307 Tanah Datar, Kapolres Padang Panjang, Asisten II Setda Tanah Datar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di Mega Mendung, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto.

Setelah melihat kondisi Mega Mendung yang porak poranda, termasuk ruas jalan arteri penghubung Padang, Padang Panjang, Bukittinggi hingga ke Pekanbaru, rombongan melanjutkan peninjauan ke Nagari Padang Laweh Malalo, salah satu kawasan yang terdampak parah oleh banjir bandang.

Menteri PU Dody Hanggodo menyebutkan bahwa kementeriannya telah mengusulkan kebutuhan anggaran untuk Sumatera Barat sebesar Rp13 triliun. “Kita sudah mengusulkan khusus untuk Sumbar itu sekitar Rp13 triliun, namun itu baru personal. Nanti akan dibuat usulan tertulis kepada Presiden,” ujarnya.

Dalam kunjungannya, Menteri PU juga meninjau jalan yang terputus di Nagari Sumpur serta permukiman warga yang hancur di Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan. Ia memastikan seluruh infrastruktur yang terdampak akan segera diperbaiki. “Kita akan bereskan semua infrastruktur yang terdampak dan sesuai arahan Presiden Prabowo akan dikerjakan ulang oleh pemerintah pusat,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa pendataan infrastruktur rusak telah dilakukan secara menyeluruh oleh Kementerian PU. Kerusakan mencakup jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta irigasi, gedung pemerintahan, rumah ibadah, sekolah, madrasah, dan fasilitas umum lainnya. “Sudah dihitung sebesar Rp13 triliun dan ini sudah disampaikan ke Presiden,” ujarnya.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri PU ke daerahnya. Ia meminta seluruh OPD bergerak cepat melakukan pendataan dan menyusun langkah rekonstruksi. “Diminta semua OPD aktif dan gerak cepat. BPBD diminta mengoordinir OPD lain dalam menyusun langkah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana ini,” katanya.

Eka Putra menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri memperbaiki kerusakan yang luas, sehingga dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan. Ia meminta OPD segera menyiapkan proposal usulan, mengingat alokasi Rp13 triliun itu diperuntukkan bagi seluruh wilayah Sumatera Barat yang juga terdampak berat.

Usai peninjauan lapangan, Bupati Eka Putra, Wakil Bupati Ahmad Fadly, Ketua DPRD Anton Yondra, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta para relawan melanjutkan rapat evaluasi penanganan pasca bencana di posko utama Lapangan Nagari Batutaba.

Baca Juga

Tim gabungan berhasil menemukan korban longsor di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh pada hari keenam pencarian
Siang ini, Pemprov Sumbar Gelar Penyelenggaraan 24 Jenazah Korban Bencana Tak Teridentifikasi
Macet Horor di Sitinjau Lauik, Pengendara Terjebak Lebih 11 Jam di Jalur Solok-Padang
Macet Horor di Sitinjau Lauik, Pengendara Terjebak Lebih 11 Jam di Jalur Solok-Padang
Surat Terbuka Warga untuk Gubernur Sumbar, Sorot Kemacetan Parah di Sitinjau Lauik
Surat Terbuka Warga untuk Gubernur Sumbar, Sorot Kemacetan Parah di Sitinjau Lauik
Jalan nasional Lembah Anai kembali putus setelah diterjang arus banjir pada Jumat pagi 27 November 2025.
Andre Rosiade: Insya Allah Lembah Anai Bisa Dilalui Sepeda Motor 7 Desember
Pemprov Sumbar meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan dana efisiensi daerah yang ditarik Kementerian Keuangan sebesar Rp2,6 triliun
Kerugian Akibat Bencana Sumbar Rp4 T, Gubernur Minta Pusat Kembalikan Dana Transfer Daerah Rp2,6 T
Galodo yang melanda Sumatera Barat beberapa minggu terakhir kembali membuka luka ekologis yang selama ini tersembunyi di balik
Jika Kebijakan Tegas pada Perusak Alam, Maka Siklon Tropis Tak Akan Menjadi Bencana