Langgam.id — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyalurkan bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat. Pelepasan bantuan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal PKS, Muhamad Kholid, di Padang, Senin (1/12/2025), disaksikan jajaran pengurus DPW PKS Sumbar.
Dalam kesempatan itu, Kholid menyampaikan bahwa pimpinan pusat PKS telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PKS di DPR RI untuk turut berkontribusi bagi pemulihan daerah terdampak bencana.
“Dr. Almuzamil Yusuf kemarin meminta kepada seluruh anggota Fraksi PKS di DPR RI untuk potong gajinya dan memberikan dukungan atas musibah di Sumatera Barat, di Aceh, dan di Sumatera Utara,” ujar Kholid.
Ketua DPW PKS Sumbar, Ulyadi, menyebut bantuan ini merupakan bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit.
“Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat kita yang terkena musibah banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumbar. Kami dari DPW PKS Sumbar mengucapkan terima kasih atas dukungan dari DPP dan para anggota DPR,” kata Ulyadi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Rahmat Saleh dan Nevi Zuairina, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Ketua DPRD Padang Muharlion, serta jajaran pengurus DPW PKS Sumbar.
Gubernur Mahyeldi dalam kesempatan itu memaparkan kondisi terkini dampak bencana. Ia menyebut kerugian akibat banjir dan longsor telah melampaui Rp1 triliun. Data sementara mencatat 132 orang meninggal dunia dan 118 hilang.
Sementara itu, 33.000 rumah terdampak, 16.000 hektar lahan pertanian terdampak, serta fasilitas umum turut mengalami kerusakan: 99 gedung sekolah, 12 fasilitas kesehatan, 72 rumah ibadah, 13 perkantoran, 72 jaringan irigasi, 10 bendungan, dan sekitar 4 kilometer jalan.
“Sebanyak 16 kabupaten/kota terdampak. Sebagian akses yang sempat terputus sudah bisa dilewati. Yang berat adalah di kawasan Lembah Anai. Dalam satu bulan kita targetkan clear, sudah bisa dilewati kembali,” ujar Mahyeldi.
PKS menyatakan akan terus terlibat dalam proses pemulihan dan siap menambah dukungan apabila diperlukan, seiring upaya pemerintah daerah mempercepat perbaikan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat yang terdampak.
