Langgam.id – Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (26/11/2025), berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 797 Tahun 2025.
Pelantikan ini meliputi rotasi jabatan, sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang sebelumnya mengalami kekosongan sesuai ketentuan perundang-undangan, hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.
Adapun tujuh pejabat eselon II yang dilantik di antaranya Tarmizi Ismail sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan posisi yang ditinggalkannya diisi oleh Syahendri Barkah yang sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang.
Selain itu, Eri Sendjaya sebelumnya Kepala DP3AP2KB Kota Padang menempati jabatan baru sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Padang. Ia menggantikan Heriza Syafani yang mengalami rotasi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang menggantikan Feri Mulyani Hamid yang kini Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Selanjutnya, juga ada Hendrizal Azhar yang dikukuhkan kembali dengan jabatan yang sama sebagai Sekretaris DPRD Kota Padang. Syahrial Kamat sebelumnya Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia kini berpindah jabatan sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
Fadly Amran menegaskan bahwa pelantikan ini diharapkan membawa energi baru bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ia menekankan bahwa penempatan pejabat telah melalui pertimbangan matang, mulai dari kebutuhan organisasi, kompetensi, hingga evaluasi kinerja.
“Kita berharap bapak ibu pejabat yang dilantik benar-benar menjadi pimpinan yang amanah, menjadi teladan, dan berkomitmen meningkatkan kinerja OPD masing-masing,” ujar Fadly.
Ia juga mengingatkan para pejabat untuk mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Saat ini kita juga dalam masa Tanggap Darurat bencana hidrometeorologi, Bapak Ibu harus bisa menunjukkan kesigapan dalam melayani masyarakat yang terdampak bencana,” tegasnya.
