InfoLanggam – Pemkab Tanah Datar menjadi terbaik dalam Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2025 se-Sumatra Barat.
Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly usai High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Capacity Building dalam rangka penyusunan Roadmap ETPD tahun 2025 di auditorium Gubernur Sumbar di Padang, Senin (24/11/2025).
Ahmad Fadly mengatakan bahwa prestasi ini tentunya tidak lepas dorongan dan dukungan Bupati Tanah Datar, karena sudah dilaksanakan sejak tahun 2023 lalu.
“Sehingga Sekda bersama instansi terkait bisa berhasil meraih hasil seperti hari ini dengan skor 97,8 persen. Terima kasih dan kami sampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung dan terlibat,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa ETPD berhubungan dengan bagaimana Pemerintah Daerah dan juga masyarakat dalam memanfaatkan smartphone atau HP Pintar dalam melakukan transaksi secara elektronik.
“Dari tiga kategori penilaian yakni aspek implementasi, realisasi dan lingkungan strategis, Tanah Datar ada pada nilai hijau. Ini sudah sangat baik, dan tentu akan terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa datang,” bebernya.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan level digitalisasi daerah, diukur melalui Indeks ETPD, dengan mengimplementasikan transaksi non-tunai pada pajak daerah, retribusi, dan belanja daerah.
“Melalui elektronifikasi, maka proses transaksi menjadi lebih efisien dan transparan, pada akhirnya akan mengoptimalkan penerimaan PAD. Dan yang terpenting adalah pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat,” terangnya.
Pada High Level Meeting TP2DD itu, Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi di tingkat pemerintah daerah.
Kemudian, mengumpulkan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemda (tunai dan non tunai).
“Dan melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta melakukan langkah penyelesaian hambatan pelaksanaan ETPD,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa High Level Meeting ini untuk menyamakan persepsi dari seluruh kepala daerah baik Bupati, Wali Kota.
“Serta mendorong agar setiap daerah untuk melaksanakan setiap traksaksi pendapatan dan belanja daerah secara non tunai karena ini menjadi salah satu idikator penilaian championship TP2DD yang dilaksanakan setiap tahun,” ujarnya. (*)
