Langgam.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatra Barat nilai pemerintahan Irwan Prayino (IP) dan Nasrul Abit (NA) tak sesuai dengan visi misi.
Mereka menuntut adanya pembenahan segera. "Salah satu tuntutan kita, itu terkait pembangunan jalan tol. Ganti rugi tanah, sangat murah," ujar Koordinator Aksi, Nanda Harahap saat menyampaikan orasinya di depan kantor Gubernur Sumbar, Selasa (12/02/2019).
Aksi puluhan mahasiswa tersebut merupakan peringatan tiga tahun pemerintahan IP-NA.
Dikatakan Nanda, ganti rugi untuk lahan warga yang digunakan sebagai jalan tol hanya seharga ayam potong. "Ganti rugi sangat murah, uang itu akan habis dalam waktu sekejap, sedangkan tanah, dapat diperguanakan bertahun-tahun," jelasnya.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga menuntut terkait persoalan SPJ Fiktif yang tak kunjung terselesaikan. "Hanya satu orang yang divonis, kita yakin pasti ada jaringannya. Kita tuntut Gubernur Sumbar selesaikan persoalan itu. Karena tidak mungkin, hanya satu orang yang bermain," ungkapnya.
Selain itu, Indra Kurniawan, mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) yang juga ikut dalam aksi tersebut mengatakan, terkait bidang pendidikan, yang perlu diperhatikan itu nasib guru honorer.
"Mereka sudah berjasa bagi dunia pendidikan di Sumatra Barat. Namun, gajinya sangat kecil. Dulu, mereka juga sudah pernah datang ke gubernur, namun hingga saat ini, tidak ada penyelesaiannya secara kongrit," ujarnya.
Puluhan mahasiswa yang aksi memperingati tiga tahun pemerintahan IP-NA tidak dapat bertemu langsung dengan mereka. Kedatangan mahasiswa disambut Kepala Kesbangpol Sumbar, Nazwir.
Dikatakan Nazwir, gubernur dan wakilnya sedang ada agenda ke luar. "Gubernur ataupun wakilnya tidak berada di kantor saat ini. Nanti, kita akan koordinasi dan sampaikan tuntutan mahasiswa ini kepada gubernur," ujaranya.
Selain itu, Nazwir juga menyanggah terkait pernyataan mahasiswa yang mengatakan polemik pembangunan jalan tol Sicincin-Pekanbaru kesalahan pemerintah provinsi Sumbar. "Seolah-olah itu kesalahan kita (Pemprov Sumbar-red). Padahal, kewenangan itu ada di pusat," jelasnya.
Berikut enam tuntutan mahasiswa dalam rangka peringati tiga tahun pemerintahan IP-NA:
- Sumber daya alam belum terkelola dan tidak sesuai dengan visi misi yang dicanangkan.
- Pembangunan insfratruktur menimbulkan polemik, bahkan ada yang belum terselesaikan sesuai kondisi di lapangan seperti jalan tol.
- Lunturnya nilai-nilai ke Minangkabauan, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, nyaris hilang. Seperti maraknya LGBT dI Sumbar. Namum, tidak ada tindakan kongkrit dari pemerintah.
- Pendidikan di Sumbar belum terkontrol baik dalam proses belajar mengajar.
- Perekonomian daerah Sumbar dalam pengelolaannya berpihak pada kaum pemodal, bukan masyarakat bawah.
- Pelayanan publik di Sumbar kurang baik, yang mana dirasakan oleh masyarakat dilihat dari banyaknya laporan yang ada, 54,14 persen yang di dalamnya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur.
(Rahmadi/FZ)
