InfoLanggam - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Media Gathering bersama awak media guna memperkuat sinergi dalam mendukung program Pemerintah Provinsi dalam menyikapi kebijakan efisiensi.
Kegiatan ini dilaksanakan di VIP Room TEDE Coffee ini dihadiri oleh berbagai insan pers pada Minggu (16/3/2025).
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Penasihat DPW LDII Sumbar, Afrizal Yaman mengatakan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman publik mengenai kebijakan pemerintah. Termasuk efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo untuk disikapi dengan pola hidup hemat dan produktif.
Diskusi dalam media gathering ini menyoroti berbagai upaya pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan daerah.
Mengutip berbagai media, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, menyebutkan bahwa dana yang dipotong sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran telah mencapai lebih dari Rp140 miliar.
“Meskipun efisiensi telah dilakukan, janji percepatan pembangunan oleh Buya Gubernur, seperti penuntasan Tol Padang-Pekanbaru dan Fly Over Sitinjau Lauik, perlu mendapat dukungan penuh karena akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas masyarakat Sumbar,” ucap Afrizal.
Terkait efisiensi, ia mendorong masyarakat memanfaatkan momentum Ramadan untuk berhemat dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah dampak kebijakan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Keluarga yang mampu diharapkan membantu keluarga yang ekonominya kurang stabil.
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun tetap bekerja keras. Ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam, yakni tidak berlebihan atau terlalu prihatin dengan kondisi, tetapi tetap berusaha mencari peluang,” bebernya.
Selain itu, dalam media gathering ini, LDII Sumbar menyoroti pentingnya pengembangan sektor pertanian yang tetap mendapatkan alokasi anggaran 10 persen dari pemerintah, peningkatan kualitas pendidikan, pembentukan Nagari Creative Hub, serta penguatan sektor UMKM.
Wakil Ketua DPW LDII Sumbar, Bayu Perdana Putra menyampaikan dukungan terhadap Pemerintah Sumatra Barat dalam meminimalkan dampak efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu transparan dan terbuka terhadap kritik serta masukan guna membangun kepercayaan publik.
“Dalam kondisi krisis, komunikasi publik harus diperkuat agar masyarakat memahami kondisi keuangan daerah dan tidak terjadi keresahan sosial,” bebernya.
Alih-alih bergantung pada lapangan kerja yang tersedia di tengah efisiensi, masyarakat perlu didorong untuk memulai usaha sendiri. Pemerintah dapat berperan dengan membentuk ekosistem wirausaha yang baik dan potensial melalui penyediaan pasar di sektor barang maupun jasa.
“Pemanfaatan teknologi terbaru juga bisa menjadi solusi dalam membentuk ekosistem usaha baru, seperti berjualan online dari rumah, membangun branding, menjual produk digital, dan sebagainya,” tuturnya.
Terkait tagar ‘Kabur Dulu Aja’, Bayu menyebutkan bahwa hal ini merupakan bentuk kekecewaan generasi muda akibat sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak di Indonesia, sehingga mereka mulai mencari peluang kerja di luar negeri.
Namun, ia berpesan agar warga negara Indonesia tetap menjaga jati diri mereka. Ia berharap masyarakat yang belajar atau bekerja di luar negeri tetap siap jika diminta kembali untuk mengabdi kepada bangsa.
“Bagi saya, itu adalah hak masing-masing individu. Namun, jangan lupa bahwa kita tetap bangsa Indonesia. Berupaya memberikan manfaat bagi negara, meskipun berada di luar negeri,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPW LDII Sumbar, M Abdillah menyoroti peran penting kepala daerah yang baru memenangkan Pilkada dan dilantik oleh Presiden.
Ia berharap setiap kepala daerah di 19 kabupaten/kota di Sumbar menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak membuat gaduh masyarakat, terutama saat mengeluarkan pernyataan publik.
“Pemimpin kita harus mawas diri dan sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani serta mengayomi masyarakat. Harapan kami, kepala daerah yang baru dilantik, termasuk Presiden dan kabinetnya, memiliki niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki kondisi bangsa ini,” sebutnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara LDII dan media, sekaligus memperkuat sinergi antara ormas Islam dan media dalam menyampaikan masukan serta kritik terhadap kebijakan yang dijalankan.
Dengan sinergi yang kuat, Sumatra Barat dapat terus bergerak maju menuju masyarakat madani dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. (*)
