Langgam.id - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus berupaya mengoptimalkan implementasi peran Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).
Langkah ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung, Mahdi Yusuf, di Kantor PT KBI, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, menjelaskan bahwa SRG dan PLK merupakan instrumen perdagangan penting yang mendukung program strategis Kementerian Perdagangan, seperti pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor.
"Bappebti terus berupaya mengoptimalkan peran SRG dan PLK untuk mempercepat pembangunan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meneken MoU dengan PT KBI dan PT BPD Lampung mengenai kerja sama optimalisasi dan perluasan implementasi SRG dan PLK di Provinsi Lampung," ujar Tirta dikutip Minggu (9/3/2025).
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK, Heryono Hadi Prasetyo, mengungkapkan bahwa implementasi SRG di Provinsi Lampung didukung oleh tujuh gudang yang dibangun Kementerian Perdagangan, tersebar di enam kabupaten. Provinsi Lampung juga memiliki dua gudang swasta.
"Total transaksi SRG di Provinsi Lampung mencapai Rp27,01 miliar dengan total pembiayaan sebesar Rp3,92 miliar pada 2014—2024," ungkap Heryono.
Heryono menambahkan bahwa SRG bermanfaat bagi pemilik barang, seperti petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lainnya. SRG berfungsi sebagai sarana penyimpanan komoditas saat harga berfluktuasi, sehingga dapat dijual kembali pada harga terbaik. SRG juga memberikan alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pemilik barang di gudang SRG selama masa penyimpanan.
Sementara itu, PLK merupakan instrumen pemasaran komoditas yang menciptakan efisiensi rantai perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan, serta penyediaan bahan baku berkualitas bagi industri pengolahan. Berdasarkan data Bappebti, total transaksi PLK terus meningkat pesat, mencapai Rp11,79 miliar pada 2024. Komoditas yang ditransaksikan meliputi lada, kopi, jahe, mocaf, dan beras.
Direktur Utama PT KBI, Budi Susanto, menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan SRG dan PLK di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. PT KBI akan meningkatkan sosialisasi melalui berbagai program literasi, pelatihan, dan bimbingan teknis.
Direktur Utama PT BPD Lampung, Mahdi Yusuf, menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui instrumen SRG dan PLK. PT BPD Lampung berkomitmen untuk mendukung pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha dengan resi gudang sebagai jaminan.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan SRG dan PLK dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lampung, serta berkontribusi pada penguatan perdagangan dan perekonomian, baik di tingkat regional maupun nasional. (*/Fs)
