Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan serta penganggaran daerah. Hal ini ditegaskan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, dalam Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar di Auditorium Gubernur Sumbar, Senin (10/2/2025).
Sebagai kota dengan peran strategis di Sumatera Barat, Padang memastikan anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya evaluasi ini guna menjamin efektivitas pembangunan daerah.
“Saya berharap seluruh kepala SKPD memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai tantangan. Perencanaan harus matang, sesuai kebutuhan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar, menegaskan kesiapan Pemko Padang dalam menjalankan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik serta transparan.
“Pemko Padang berkomitmen menerapkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Setiap program dan kebijakan harus berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Andree juga menekankan lima sektor utama yang menjadi fokus Pemko Padang pada 2025, yakni pendidikan, kesehatan, penurunan angka kemiskinan, penanggulangan stunting, dan pariwisata.
“Kami telah membentuk tim pengawasan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif,” tambahnya.
Untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran, Pemko Padang akan terus berkoordinasi dengan BPKA agar strategi anggaran selaras dengan visi nasional.
“Kita ingin kebijakan yang dijalankan berdampak luas bagi masyarakat Kota Padang,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menegaskan bahwa perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah.
“Setiap daerah harus menyelaraskan perencanaannya dengan prioritas nasional agar pembangunan lebih efektif dan efisien,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas, wali kota dan bupati se-Sumbar menandatangani berita acara. Dengan langkah ini, Pemko Padang optimistis mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 2025. (*/Yh)
