Dana Transfer Daerah Dipangkas, APBD Pessel Lakukan Penyesuaian

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: BI mencatat, terjadi perlambatan pertumbuhan perekonomian Sumbar selama delapan tahun terakhir.

Ilustrasi. (Foto: stevepb/pixabay.com)

Langgam.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan penghematan anggaran pada belanja yang dinilai kurang berdampak signifikan. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Menindaklanjuti hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan langkah-langkah penghematan.

"Penghematan bisa dimulai dari hal sederhana, seperti efisiensi penggunaan listrik, air, kertas, dan alat tulis kantor (ATK)," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/2/2025).

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam administrasi pemerintahan guna mengurangi penggunaan kertas.

"Dengan penerapan sistem digital, seperti surat menyurat dan arsip elektronik, penggunaan kertas seharusnya semakin berkurang. Ini adalah salah satu peluang besar untuk efisiensi," tambahnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Pesisir Selatan, Intan Novia Atma Nanda, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran OPD masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Petunjuk teknis dari Kemendagri masih ditunggu. Jika minggu depan sudah terbit, akan segera kita tindak lanjuti," ujarnya.

Ia memastikan bahwa seluruh daerah sudah menerima rincian perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) hasil revisi. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan, total DAU tahun 2025 mencapai Rp895,3 miliar, terdiri dari DAU yang dapat digunakan bebas: Rp767,8 miliar.

"Artinya, tahun ini Pesisir Selatan tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk bidang pekerjaan umum," jelasnya.

Menanggapi kondisi ini, pengamat kebijakan publik Epaldi Bahar menilai bahwa meskipun kondisi keuangan negara sedang sulit, tetap ada solusi yang bisa diupayakan.

"Kesulitan ini harus dijadikan tantangan sekaligus peluang untuk mencari inovasi dalam pengelolaan anggaran daerah," ujarnya.

Mantan Ketua KPUD Pesisir Selatan 2014-2024 ini juga optimistis bahwa daerah akan tetap mengalami kemajuan di bawah kepemimpinan Bupati terpilih Hendrajoni dan Wakil Bupati Risnaldi.

"Dengan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan Pesisir Selatan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan," tutupnya. (*/Yh)

Baca Juga

Wacana perbaikan transparansi dalam pembentukan RUU Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto
RUU Polri dan Janji Transparansi Prabowo: Antara Kebutuhan Reformasi dan Ancaman Superbody
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah mengesahkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang perlindungan anak dalam ranah dunia
Siapkan Masa Depan Lebih Baik, Prabowo Sahkan Aturan Perlindungan Anak di Medsos
Presiden Prabowo Lantik 31 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Presiden Prabowo Lantik 31 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Presiden Prabowo Subianto memastikan kondisi ketahanan pangan nasional tetap aman dan stabilitas harga bahan pokok terus dipantau secara
Presiden Prabowo Pastikan Pangan Aman Jelang Idul Fitri
Pimpin Ratas, Presiden Prabowo Mau Genjot Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja dan Pemerataan Ekonomi
Pimpin Ratas, Presiden Prabowo Mau Genjot Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja dan Pemerataan Ekonomi
Potensi Devisa Rp31 Triliun, Prabowo Setujui Penempatan Kembali PMI ke Arab Saudi
Potensi Devisa Rp31 Triliun, Prabowo Setujui Penempatan Kembali PMI ke Arab Saudi