Langgam.id - Debat publik kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang di Hotel Truntum, Kota Padang, pada Jumat (15/11/2024).
Debat ini dibagi menjadi beberapa subtema penting, salah satunya adalah mitigasi bencana, mengingat Kota Padang merupakan daerah rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.
Moderator debat, Nashrian Bahzein, membuka diskusi subtema mitigasi bencana dengan menyampaikan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Padang yang mencapai 179,03, dengan target penurunan hingga 167,77.
Ia menekankan pentingnya upaya mitigasi seperti memperkuat perizinan pembangunan agar sesuai tata ruang, serta konservasi di daerah aliran sungai dan pesisir untuk mengurangi risiko banjir, longsor, abrasi, tsunami, dan kekeringan.
"Bagaimana strategi paslon untuk menata bangunan di kawasan rawan bencana dan memastikan kepatuhan terhadap standar kebencanaan?" tanya Nashrian kepada para kandidat, khususnya ditujukan kepada calon nomor urut 3, Hendri Septa.
Hendri Septa Klaim Telah Lakukan Upaya Mitigasi
Hendri Septa, yang merupakan petahana Wali Kota Padang, menjawab dengan menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia telah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam memastikan semua bangunan yang dibangun di Kota Padang mengikuti standar kebencanaan.
"Kami, sewaktu masih diamanahkan sebagai kepala daerah beberapa tahun yang lalu, sudah bekerja sama dengan pemerintahan di pusat dan di provinsi. Bahwa seluruh bangunan yang akan dibangun itu harus mengikuti kondisi kebencanaan," ujar Hendri Septa.
Ia menambahkan bahwa tidak ada bangunan yang diizinkan tanpa memperhatikan standar kebencanaan. "Kami tidak mengizinkan bangunan yang memberikan masalah kepada masyarakat nantinya. Dan itu sudah kami buktikan. Insya Allah, nanti ketika amanah ini diberikan kepada kami, kami akan lanjutkan dan tata lebih baik lagi," lanjutnya.
Pasangannya, Hidayat, menekankan pentingnya upaya mitigasi bencana baik secara fisik maupun non-fisik. "Mitigasi bencana tentu upaya kita untuk mengurangi risiko bencana. Dalam konteks seperti itu ada yang fisik dan non-fisik. Fisik, kita akan tambah shelter, terutama di Koto Tangah. Di Pasir Nantigo butuh shelter," jelas Hidayat.
Ia juga menyoroti pentingnya penyadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. "Penyadaran terhadap masyarakat akan kita tradisikan menjadi gerakan bersama. Di samping juga komponen masyarakat, struktur sosial yang ada, juga di sekolah-sekolah kita mulai. Kesiapsiagaan bencana, kesadaran atas bencana yang datang suatu ketika sudah punya prototipenya," tambahnya.
Fadly Amran Kritik Perubahan Master Plan Pengendalian Banjir
Fadly Amran dari paslon nomor urut 1 menyoroti bahwa dalam lima tahun terakhir, perubahan master plan tentang pengendalian banjir tidak dianggarkan oleh pemerintah kota. "Realitanya, lima tahun terakhir, perubahan master plan tentang pengendalian banjir tidak dianggarkan. Masyarakat sudah berpindah dari daerah pinggir pantai sampai ke atas Jalan Bypass yang dulu genangan air," ungkap Fadly.
Ia juga menyinggung perubahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang yang menghilangkan indikator genangan air. "Apakah ini yang betul-betul dinamakan konsistensi dalam pengendalian banjir? Melalui program unggulan Padang Rancak, salah satunya adalah pengendalian banjir terpadu, kita akan betul-betul melakukan pembenahan untuk pengendalian banjir di Kota Padang ini," tegas Fadly.
Pasangannya, Maigus Nasir, menambahkan bahwa mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan perencanaan tanpa implementasi. "Mitigasi bencana tentu tidak cukup hanya dengan sebuah perencanaan kalau perencanaan itu tidak diimplementasikan. Kita menemukan ternyata untuk antisipasi bencana itu sudah ada program namanya embung, tempat pengendalian banjir. Ternyata itu pun tidak dilaksanakan," ujarnya.
M Iqbal Tekankan Pelibatan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana
M Iqbal dari paslon nomor urut 2 menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. "Perlu ditingkatkan bagaimana melibatkan masyarakat. Teman-teman Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Tagana, teman-teman Pokdarwis, ini penting. Bagaimana melibatkan peran serta para ormas," kata Iqbal.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan. "Termasuk juga pendidikan-pendidikan kebencanaan, mitigasi bencana. Sehingga nanti ketika bencana terjadi, kita sudah siap. Kesiapsiagaan bencana ini menjadi salah satu hal penting bagi kami. Bagaimana siswa di sekolah, mahasiswa, para ormas, tokoh-tokoh pemuda, remaja masjid juga siap untuk menjadi kelompok-kelompok yang sadar bencana," jelasnya.
Pasangannya, Amasrul, yang merupakan mantan Camat Koto Tangah, menambahkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuda sangat penting dalam upaya mitigasi bencana. "Pak Amasrul ini mantan camat Koto Tangah yang penduduknya 150 ribu orang. Kita perlu kolaborasi semua pihak," ujarnya.
Debunking dan Cek Fakta: Kesiapan Mitigasi Bencana di Kota Padang
Untuk memverifikasi klaim dan program yang disampaikan oleh para paslon, berikut ini adalah data dan fakta terkait mitigasi bencana di Kota Padang.
1. Sistem Peringatan Dini Tsunami Belum Optimal
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alvin Giffary dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2024, ketersediaan sistem peringatan dini tsunami di Kota Padang masih belum memadai. Dari 27 unit sirene peringatan dini tsunami, hanya 11 unit yang aktif, 2 unit tidak aktif, dan 14 unit rusak.
"Kondisi sirene yang rusak berdampak pada pelaksanaan mitigasi bencana tsunami di Kota Padang," tulis Giffary dalam penelitiannya.
2. Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Kurang Terawat
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 377 jalur evakuasi, hanya 235 jalur dalam keadaan baik, 9 jalur rusak, dan 133 jalur hilang. Sedangkan dari 60 papan informasi, 47 dalam keadaan baik, 12 rusak, dan 1 hilang.
Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendukung mitigasi bencana di Kota Padang masih memerlukan perawatan dan pengawasan lebih lanjut.
3. Kurangnya Edukasi dan Pelatihan Kepada Masyarakat
Penelitian yang sama juga mengungkapkan bahwa program edukasi dan pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat masih kurang optimal. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala utama.
"Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana bentuk pemetaan daerah rawan tsunami sehingga membuat ketidakpedulian masyarakat terhadap pemetaan ini," tulis Giffary.
4. Upaya Pemerintah Kota Padang
Meskipun demikian, Pemerintah Kota Padang telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan mitigasi bencana:
Penguatan SDM dan Koordinasi: Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar, menekankan pentingnya pengkajian kebutuhan pascabencana sebagai acuan dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kita perlu memperkuat SDM untuk melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana, yang menjadi dasar dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca bencana," ujarnya saat membuka Bimtek Jitupasna dan R3PB pada Juni 2024.
Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Shelter: Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, menyatakan bahwa strategi pengurangan risiko bencana mencakup penguatan sistem peringatan dini melalui uji sistem rutin, pemasangan rambu-rambu dan papan informasi, serta penetapan zona aman tsunami (tsunami safe zone).
"Kami juga melakukan pengecatan marka blue line dan memastikan kesiapan 22 buah sirene yang telah dipasang di berbagai titik," jelasnya.
Pelibatan Masyarakat dan Pendidikan Kebencanaan: Program Sekolah Tangguh Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana telah diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Dua kelurahan di Kota Padang, yaitu Kelurahan Purus dan Kelurahan Lolong Belanti, telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO-IOC sebagai kelurahan siaga tsunami.
Optimalisasi Shelter: Pada September 2024, Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar, meninjau Shelter Darussalam di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah. Ia menginstruksikan pengoptimalan penggunaan shelter untuk kegiatan masyarakat agar lebih familiar dan siap digunakan saat bencana.
5. Tantangan yang Masih Dihadapi
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan yang harus diatasi:
Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Keterbatasan dana menghambat pemeliharaan dan perbaikan fasilitas mitigasi bencana.
Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masih banyak masyarakat yang kurang peduli atau tidak memahami pentingnya kesiapsiagaan bencana.
Pemeliharaan Fasilitas yang Kurang Optimal: Banyak fasilitas seperti sirene peringatan dini dan jalur evakuasi yang rusak atau hilang.
Kesimpulan
Debat Pilkada Kota Padang menyoroti pentingnya mitigasi bencana sebagai salah satu isu krusial yang harus ditangani oleh pemimpin daerah. Klaim Hendri Septa bahwa upaya mitigasi bencana telah dilakukan selama masa kepemimpinannya perlu ditinjau lebih lanjut dengan melihat data dan fakta di lapangan.
Sementara itu, kritik dari Fadly Amran mengenai tidak dianggarkannya perubahan master plan pengendalian banjir serta hilangnya indikator genangan air dalam RPJMD Kota Padang menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mitigasi bencana.
Pernyataan M Iqbal tentang pentingnya pelibatan masyarakat dan organisasi dalam mitigasi bencana juga relevan mengingat kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu kendala utama.
Masyarakat Kota Padang perlu mempertimbangkan program dan komitmen nyata dari para calon pemimpin dalam upaya mitigasi bencana. Mengingat Kota Padang merupakan daerah rawan bencana, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama.
Pemilihan Wali Kota Padang bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menentukan masa depan kota dalam menghadapi ancaman bencana alam. Diharapkan, siapapun yang terpilih nanti dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kesiapsiagaan Kota Padang dalam menghadapi bencana. (*/yki)
Sumber:
Penelitian MAG Giffary IPDN: http://eprints.ipdn.ac.id/18590/1/Muhammad%20Alvin%20Giffary.pdf
https://langgam.id/siapkan-mitigasi-bencana-padang-jadikan-data-acuan-dasar-pemulihan-pasca-bencana/
https://langgam.id/sistem-peringatan-dini-hingga-sekolah-tangguh-siasat-mitigasi-bencana-padang/
https://langgam.id/perkuat-mitigasi-bencana-pj-wako-padang-tinjau-shelter-darussalam-di-bungo-pasang/
