Budaya Politik partisipatif tertuju pada cara interaksi politik masyarakat di mana masyarakat secara aktif ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Dalam budaya politik yang partisipatif, warga negara ataupun masyarakat disini tidak hanya sebagai penerima kebijakan saja, akan tetapi juga sebagai individu yang memberikan dampak terhadap sebuah kebijkan yang akan di putuskan. Pemilihan umum, musyawarah, domonstrasi, dan diskusi politik merupakan beberapa cara yang bisa dilakukan dalam melaksanakan yang namanya partisipasi politik tersebut.
Budaya politik partisipatif dianggap krusial untuk memperkuat demokrasi, karena dengan adanya partisipasi publik yang kuat dapat meningkatkan akuntabilitas, transparasi, serta responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, jika masyarakat dilibatkan secara langsung maka kebijakan yang dihasilkan mungkin bersifat inklusif dan dapat memenuhi aspirasi beragam kelompok dalam masyarakat.
Demokrasi dan partisipasi politik erat kaitannya, karena partisipasi politik merupakan salah satu dari fondasi utama dalam berjalannya sistem demokrasi. Adanya keterlibatan aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan proses politik merupakan inti dari demokrasi yang sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Dalam konteks Negara Indonesia, budaya politik partisipatif memiliki kemampuan untuk mendorong negara berkembang menuju ke arah yang lebih demokratis, adil dan stabil. Dengan mengembangkan budaya politik yang partisipatif ini, maka masyarakat akan lebih merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan negara dan dapat menjaga kelangsungan demokrasi ke arah yang lebih baik lagi.
Kualitas demokrasi yang baik dapat ditentukan dengan bagaimana keterlibatan masyarakat sebagai penentu pembuat kebijakan bagi pemerintah. Sebab kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah akan kurang jika mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputuasan, masyarakat akan cenderung merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang dibuat mungkin tidak relevan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian kebijakan yang dihasilkan tidak efektif, dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Dengan demikian, adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penentu kebijakan sangat penting untuk memastikan demokrasi berfungsi dengan baik.
Ada beberapa alasan mengapa pentingnya budaya politik yang partisipatif untuk masa depan demokrasi. Pertama, Memperkuat Demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan fondasi bagi demokrasi dan merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi. Partisipasi tidak hanya sebatas pada pemungutan suara dalam pemilihan umum saja, tetapi juga mencangkup berbagai bentuk keterlibatan lainnya, seperti diskusi publik, musyawarah, dan aksi sosial.
Kedua, Mendorong Akuntabilitas dan Transparasi. Akuntabilitas dan transparasi merupakan dua prinsip dasar yang menjadi landasan keberhasilan sistem demokrasi. Akuntabilitas mendorong pejabat publik untuk bertanggung jawab atas keputusan serta tindakan yang mereka ambil, sementara transparasi merujuk pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai aktivitas pemerintah. Kedua prinsip ini sangat krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat.
Ketiga, Meningkatkan Kesadaran Politik dan Pendidikan Politik Warga Negara. Budaya politik partisipatif berperan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik yang sedang terjadi. Dengan mendorong diskusi dan partisipasi dalam proses politik, individu menjadi lebih peka terhadap masalah yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, seperti kebijakan publik, pemilihan umum, hak asasi manusia, dan isu sosial-ekonomi. Keterlibatan dalam forum diskusi, seminar, dan aktivitas komunitas memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai isu-isu tersebut.
Keempat, Membentuk Kebijakan yang Lebih Inklusif dan Responsif. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan penyusunan kebijakan, para pembuat kebijakan dapat lebih memahami kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Sering kali, kebijakan yang ditetapkan tanpa partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakcocokan antara apa yang dianggap penting oleh pemerintah dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat. Melalui dialog langsung, seperti musyawarah dan konsultasi publik, pembuat kebijakan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi masyarakat, sehingga mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dan relevan.
Kelima, Membentuk Generasi Penerus yang Peduli. Dengan melibatkan generasi muda dalam diskusi-diskusi politik, forum-forum komunitas, dan berbagai kegiatan sosial, mereka akan terbiasa untuk menyuarakan pendapat, mengemukakan gagasan, dan berkontribusi dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada. Ketika generasi muda merasa termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan politik, mereka akan mengembangkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar. Hal ini tidak hanya membuat mereka lebih peka terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat, tetapi juga mengajarkan mereka pentingnya kolaborasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.
Peningkatan budaya partisipasi politik di Indonesia sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan perkembangan demokrasi di negara kita. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dalam proses politik, kita tidak hanya memperkuat fondasi demokrasi, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan aktif dalam politik akan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta meningkatkan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
*Penulis: Shafa Nur Athifah (Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas)
