Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 hingga Senin pagi (7/10) menunjukkan hasil yang belum optimal. Dari total pagu anggaran sebesar Rp6,81 triliun, serapan belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mencapai Rp3,85 triliun atau sekitar 56,59%. Angka ini masih jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp4,21 triliun atau 61,81%. Selain itu, pendapatan daerah pun belum mencapai hasil yang maksimal. Dari target Rp6,58 triliun, realisasi baru mencapai Rp4,74 triliun atau 72%.
Rendahnya Serapan Anggaran dan Implikasinya
Rendahnya serapan anggaran belanja daerah hingga awal Oktober 2024 ini menimbulkan beberapa pertanyaan terkait efektivitas perencanaan dan eksekusi program pembangunan di Sumatera Barat. Pada dasarnya, APBD memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja belanja pemerintah, terutama belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, merupakan motor penggerak ekonomi lokal.
Ketika realisasi belanja daerah tertahan, dampaknya bisa berantai terhadap perekonomian daerah. Proyek infrastruktur yang tertunda atau berjalan lambat dapat mengurangi peluang lapangan kerja, memperlambat perputaran ekonomi, serta mengurangi daya saing daerah. Pengeluaran pemerintah yang lambat juga berpotensi menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi swasta, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Selain itu, rendahnya serapan anggaran pada periode yang mendekati akhir tahun anggaran juga bisa mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan dan koordinasi antar-OPD. Kurangnya koordinasi dalam perencanaan proyek atau lambatnya proses pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi penyebab utama keterlambatan realisasi anggaran. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka akan sulit bagi Pemprov Sumbar untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Pengaruh Terhadap Pendapatan Daerah
Di sisi lain, meskipun pendapatan daerah sudah mencapai 72% dari target, capaian ini masih belum optimal mengingat waktu yang tersisa dalam tahun anggaran semakin sedikit. Pendapatan daerah, baik dari pajak daerah, retribusi, maupun sumber lain seperti dana perimbangan dari pusat, sangat penting untuk mendukung belanja daerah. Jika target pendapatan tidak tercapai, ini dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Pendapatan daerah yang rendah juga bisa mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu, di mana daya beli menurun dan aktivitas ekonomi lokal melambat. Ketika hal ini terjadi, pemerintah daerah perlu memikirkan strategi-strategi baru untuk mendorong pendapatan, seperti melalui diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan efisiensi pengumpulan pajak, serta mendorong sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk tumbuh, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif.
Implikasi Terhadap Perekonomian Sumbar
Dampak langsung dari rendahnya serapan anggaran dan belum tercapainya target pendapatan adalah melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Pemerintah daerah, melalui belanja publik, memegang peran kunci dalam mendorong pembangunan dan menggerakkan perekonomian. Ketika belanja daerah tidak terealisasi dengan baik, kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berkurang, dan ini dapat memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam jangka pendek, rendahnya serapan anggaran bisa menunda proyek-proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan. Proyek-proyek tersebut, jika tertunda, akan mengurangi potensi peningkatan produktivitas daerah dan menurunkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah.
Selain itu, kondisi ini juga dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap Sumatera Barat. Investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sangat dipengaruhi oleh stabilitas kebijakan dan efisiensi birokrasi di suatu daerah. Ketika anggaran publik tidak terealisasi dengan baik, investor mungkin melihat hal ini sebagai tanda bahwa ada masalah dalam manajemen pemerintahan, yang dapat membuat mereka ragu untuk menanamkan modal di Sumatera Barat.
Di sisi lain, jika pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja serapan anggaran pada kuartal terakhir 2024, dampak positif terhadap ekonomi bisa segera terasa. Penyelesaian proyek-proyek infrastruktur akan membuka akses yang lebih baik bagi distribusi barang dan jasa, meningkatkan daya tarik investasi, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan demikian, belanja daerah yang tepat waktu dan tepat sasaran akan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi Sumatera Barat.
Strategi untuk Meningkatkan Kinerja Anggaran
Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov Sumbar perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan peningkatan koordinasi antar-OPD untuk memastikan bahwa perencanaan dan eksekusi program berjalan lebih efisien. Pemanfaatan teknologi seperti dashboard pembangunan real-time yang dikelola oleh Bappeda dapat dimaksimalkan untuk memantau dan mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan anggaran.
Kedua, Pemprov perlu mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan yang lambat sering kali menjadi kendala utama dalam realisasi anggaran, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur. Mempercepat proses ini dapat memastikan bahwa proyek-proyek strategis dapat dimulai lebih awal dan selesai tepat waktu.
Ketiga, dalam hal pendapatan, Pemprov Sumbar perlu memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, serta menggali potensi pendapatan dari sektor-sektor yang belum tergarap secara maksimal. Mendorong sektor pariwisata, memperkuat ekonomi kreatif, serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendorong perekonomian masyarakat.
Penutup
Secara keseluruhan, kinerja APBD 2024 Sumatera Barat yang belum optimal memiliki implikasi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja belanja dan pendapatan agar target-target pembangunan dapat tercapai dan ekonomi Sumatera Barat dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.
*Penulis: Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE. MA (Dosen Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas)
