InfoLanggam - Masalah pendidikan di Kota Padang kembali menjadi sorotan, terutama di setiap awal tahun ajaran baru. Keluhan warga tak hanya soal seragam sekolah dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS), namun juga terkait kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Walaupun zonasi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul, khususnya di tingkat lokal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang tahun 2023, jumlah siswa di tingkat SD di 11 kecamatan mencapai 85.584 siswa, dengan siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) sederajat sebanyak 4.494 siswa.
Sementara itu, di tingkat SMP tercatat 33.713 siswa, dan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTS) mencapai 7.969 siswa. Dengan jumlah siswa yang begitu banyak, pemerintah Kota Padang diharapkan mampu memberikan perhatian serius guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota tersebut.
Fadly Amran, dalam kegiatan kampanye yang digelar di Kecamatan Bungus, menyebutkan bahwa kebijakan zonasi sering kali tidak sesuai dengan harapan warga.
"Saya sering mendengar keluhan dari ibu-ibu tentang zonasi yang dianggap merugikan. Banyak anak-anak yang tidak diterima di sekolah terdekat dari rumah. Padahal, tujuan kebijakan ini adalah untuk pemerataan mutu pendidikan, yang sebenarnya sangat baik. Namun, praktiknya masih belum optimal," katanya, Selasa (1/10/2024) lalu.
Upaya pemerintah Kota Padang untuk mengatasi masalah ini salah satunya melalui penambahan ruang kelas baru. Namun, menurut sejumlah pihak, langkah ini dinilai belum menyentuh akar permasalahan. "Banyak sekolah justru mengalami kekurangan siswa sehingga digabung (regrouping)," tambah Fadly.
Kritik terkait kebijakan ini juga datang dari Argi Putra Finalo, anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Nasdem. "Tidak jelas apa tujuan penambahan ruang kelas baru ini. Walikota berhasil menambah 514 ruang kelas, dari target 500. Sebanyak 513 untuk SD dan 1 untuk SMP. Namun, biaya pembangunan ini sangat besar dan berasal dari pinjaman pemerintah pusat. Bahkan ada sekolah yang dirobohkan, yaitu SD 11 Kampung Jua, yang sebelumnya dibangun atas bantuan warga perantau Minang di Singapura usai gempa 2009," kritik Argi.
Lebih lanjut, Argi menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak memiliki arah yang jelas. "Menambah ruang kelas bukanlah solusi. Bahkan dana yang digunakan adalah pinjaman dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 sebesar 300 miliar. Ini hutang yang harus dibayar oleh pemerintah kota dan walikota berikutnya," tegasnya.
Menurut Argi, dana PEN seharusnya dialokasikan untuk pemulihan ekonomi warga, bukan untuk membangun ruang kelas. "Penggunaan dana PEN ini jelas menyimpang dari tujuannya. Ada apa sebenarnya dengan kebijakan walikota waktu itu?" tambah Argi.
Di sisi lain, Fadly Amran berjanji akan mencari solusi terkait masalah pendidikan ini. "Saya akan berdiskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, terutama dalam hal kebijakan zonasi. Untuk pendidikan di tingkat kota, kami sudah menyiapkan Program Padang Juara, salah satunya menyediakan seragam dan LKS gratis guna meringankan beban warga," tutup Fadly. (*)
