Langgam.id - Menjelang Pilkada 2024, Koalisi Cek Fakta Sumbar mengadakan diskusi publik dengan tema "Menyigi Potensi Gangguan Informasi Pilkada Sumbar."
Diskusi ini dihelat di Sekretariat AJI Padang pada Sabtu (14/9/2024) malam, dengan menghadirkan sejumlah narasumber penting, seperti Nashrian Bahzein dari AJI Padang, M Khadafi dari Bawaslu Sumbar, dan Asrinaldi, akademisi politik dari Universitas Andalas. Diskusi ini dipandu oleh Sucy Delyarahmi.
Dalam diskusi tersebut, M Khadafi dari Bawaslu Sumbar mengungkapkan kekhawatirannya terkait masalah data pemilih. Ia mengemukakan bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu, masih ada warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).
"Kami menemukan ada warga yang sudah cukup umur dan memenuhi syarat untuk memilih, namun namanya tidak tercantum dalam DPT," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya indikasi praktik politik uang yang masih muncul menjelang Pilkada. Meski seringkali sulit dilacak, fenomena ini dinilai masih menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi.
Sementara itu, Asrinaldi, akademisi politik dari Universitas Andalas, menyatakan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami kemunduran. Ia mengkritik kebijakan yang melemahkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya berupaya dikendalikan oleh DPR.
"Dalam satu dekade terakhir, demokrasi kita mengalami banyak kemunduran, salah satunya terkait putusan MK soal Pilkada yang berusaha dikebiri oleh DPR RI. Ada pula potensi Pilkada dirancang dengan pilihan kotak kosong," ungkapnya.
Lebih lanjut, Asrinaldi juga menyoroti masalah politik uang yang terus menjadi isu dalam setiap pemilu dan pilkada. Ia menegaskan bahwa regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk mengatasi praktik ini.
"Setiap pilkada dan pemilu, masalah politik uang selalu muncul. Ini seolah-olah menjadi masalah berulang yang tak pernah selesai. Kuncinya adalah regulasi yang jelas," tegasnya.
Dalam penutup, Asrinaldi mengajak masyarakat, terutama insan pers, untuk mengawal Pilkada 2024 dengan memberikan informasi yang benar dan edukatif kepada publik.
"Kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat agar mereka dapat memilih calon pemimpin berdasarkan program yang bermanfaat bagi rakyat," pesannya.
Nashrian Bahzein dari AJI Padang turut menyoroti bahaya disinformasi dan misinformasi yang kian marak menjelang Pilkada. Ia menyebut, informasi yang tidak akurat dan bias politik dapat merusak proses demokrasi, terutama ketika media mainstream hanya fokus pada kampanye satu pasangan calon tertentu.
"Masyarakat kini semakin sulit mendapatkan informasi yang objektif, karena pemberitaan media banyak terfokus pada blusukan paslon tertentu," kata Nashrian. (DH/Fs)
