InfoLanggam – Tim Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI melakukan uji petik nomine Penilaian Kinerja terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di Kabupaten Dharmasraya pada Jumat (28/8/2024).
Kedatangan tim disambut Sekretaris Daerah Dharmasraya, Adlisman yang didampingi Ketua DPRD Dharmasraya, Wigiyono, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Yefrinaldi, Asisten Administrasi Umum, Kairuddin, Wakapolres Dharmasraya, Kompol Andri Nugroho, Danramil Pulau Punjung, Mayor Sarinto, dan Kepala Dinas DPMPTSP, Naldi.
Tim penilai dipimpin Halomoan Pakpahan dari Kementerian Dalam Negeri RI, Muhammad Yusuf Kurniawan dari Kementerian PAN RB beserta tim.
Tim pendamping dari Kementerian Investasi, komisi pemberantasan korupsi, Kepala DPMPTSP Provinsi Sumbar, Pimpinan DPRD beserta anggota.
Sekda Dharmasraya, Adlisman mengatakan, penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha (PBB) tahun 2024 merupakan penilaian terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dalam mengelola segala bentuk perizinan di Kabupaten Dharmasraya.
Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Dharmasraya telah mengikuti penilaian ini sejak empat tahun terakhir. Tahun 2021 dengan hasil peringkat 12 nasional. Tahun 2022 masuk nomine 6 besar nasional. Tahun 2023 berhasil masuk dalam nomine 8 besar nasional, dan tahun ini DPMPTSP Dharmasraya kembali masuk nomine 8 besar nasional. Dan mudah-mudahan masuk tiga besar nasional.
Ia menerangkan, DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu OPD yang melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan indikator kinerja utama, untuk meningkatkan realisasi investasi di daerah.
“Dapat kami gambarkan, bahwa realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah realisasi investasi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.423.750.127.145 dan pada tahun 2023 jumlah realisasi investasi sebanyak Rp.1.126.589.297. Dari capaian realisasi tersebut terjadi pertumbuhan investasi sebesar 166 persen di Kabupaten Dharmasraya,” ujarnya.
Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya, terang Adlisman yaitu dengan terus berinovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik seperti membentuk duta perizinan tersebar di 52 nagari.
Mengaktifkan pelayanan jemput bola seperti peri keeling (perizinan keliling) dan gerbu nib (gerakan seribu nomor induk berusaha).
“Dan membentuk mal pelayanan publik dengan instansi yang sudah tergabung berjumlah 15 instansi. Terdiri dari 9 instansi vertikal dan 6 OPD Kabupaten Dharmasraya dengan 160 jenis layanan,” kata Sekda.
Sedangkan pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten telah menetapkan tujuh inovasi yang mengarah pada peningkatan kualitas layanan. Yakni si Pintas (Sistem Informasi Peluang Investasi Tata Ruang). Si Kemad (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Online). Si Pemain (system informasi pengaduan masyarakat perizinan online).
Lari Patas Tuntas (Layanan Perizinan Tanpa Batas Untuk Disabilitas). LAF YU (Layanan Full Senyum). Lah Dakek (lihat mudah data kepegawaian kita). Siap Pak Kadis (Sistem Informasi Absensi Pegawai Paling Ampuh untuk Kerja Disiplin).
“Harapan kami kepada tim penilai, kiranya MPP Kabupaten Dharmasraya untuk dapat dimasukkan dalam daftar MPP yang di launching pada triwulan tiga tanggal 8 OKtober 2024 yang akan datang. Dan juga kami informasikan, disamping MPP konvensional, Kabupaten Dharmasraya juga telah memiliki mal pelayanan publik digital yang telah di launching bersama Kemenpan RB pada bulan Maret lalu dengan perizinan untuk tenaga kesehatan,” tuturnya.
Bukan hanya itu saja, untuk mendorong peningkatan investasi di daerah, aktif mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yaitu Apkasi Expo yaitu ajang memperkenalkan peluang dan potensi investasi di daerah. Dan mengikuti sejumlah forum bisnis yang mempertemukan pemerintah daerah dengan para buyer dan investor potensial.
“Hal tersebut merupakan upaya kami pemerintah daerah untuk daerah di tengah masyarakat. Dengan mengintegrasikan layanan melalui MPP dan memberikan kemudahan berusaha melalui penerapan inovasi. Serta akif melakukan promosi daerah sehingga dapat meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Dharmasraya,” bebernya.
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kabupaten Dharmasraya saat ini sudah berada pada posisi delapan besar nasional, dan berpeluang menjadi yang terbaik se-Indonesia. (*)
