Langgam.id - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyoroti masih rendahnya penyerapan dana desa di Sumatra Barat. Angkanya masih di bawah rata-rata nasional.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumatra Barat Syukriah mengatakan capaian atau realisasi dana desa di Sumbar masih di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 59,69 persen.
"Sampai Juni 2024, realisasinya baru 57,3 persen di bawah rata-rata nasional," katanya, pada kegiatan pendampingan badan usaha milik desa bertajuk "Optimalisasi pengembangan BUMDes Sumatera Barat" di Universitas Andalas, Selasa (9/7/2024).
Ia merinci pada 2024 pemerintah pusat mengalokasikan dana desa bagi Provinsi Sumbar sebesar Rp1,02 triliun. Dari jumlah itu, realisasinya hingga Juni 2024 baru mencapai Rp584,7 miliar atau setara 57,3 persen.
"Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sudah menyentuh di angka 59,69 persen, maka realisasi dana desa di Ranah Minang masih tertinggal, ujar Syukriah.
Menurutnya, penyerapan dana desa yang optimal juga berpeluang mendorong pertumbuha BUMDes yang lebih baik.
“Sejauh ini, BUMDes bertumbuh namun dari segi kualitas dan kapasitas juga banyak yang mati suri dan ini menjadi konsen bagi universitas yang melakukan pendampingan,” tuturnya.
Adapun, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) bersama Universitas Andalas mengadakan Workshop Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Prof. Dr.techn Marzuki, Ketua LPPM Universitas Andalas berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan yang telah mempercayakan kepada LPPM UNAND terutama tim Science Techno Park (STP) untuk menyelenggarakan jasa pemdampingan BUMDes tahun ini.
“Dengan jumlah 1.500 dosen, Universitas Andalas memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dalam pembinaan dan pendampingan ini,” ujar Guru Besar FMIPA ini.
Selain itu, dikatakannya Universitas Andalas juga memiliki Pusat Kajian Pengembangan Nagari atau Nagari Development Center (NDC) sebagai lembaga pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan untuk percepatan pembangunan Nagari, Desa, dan kelurahan di Sumatra Barat.
LPPM memiliki skema pengabdian yang bisa dimanfaatkan oleh BUMDes, yakni program kemitraan masyarakat membantu nagari membangun dan program kemitraan masyarakat membantu usaha berkembang.
Prof. Marzuki menjelaskan melalui skema tersebut Universitas Andalas, Pemerintah Daerah, dan Kementerian dapat bersinergi dalam membangun BUMDes hingga naik kelas. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman dan strategi dalam mengembangkan BUMDes yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan.
Workshop ini menghadirkan pembicara yakni Dr. Ir. Feri Arlius, MSc dari NDC Universitas Andalas, Mahdianur SE.MM dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatra Barat, Aris Hidayat dari PT. Sarana MultiGriya Financial (SMF), Reza Hardiansyah dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor, dan Ary Dekky Hananto dari Pusat Investasi Pemerintah. (*/Fs)
