Sekilas tentang Statistik Pendidikan Tinggi di Indonesia
Mencermati analisis Statistik Pendidikan Indonesia yang diluncurkan Badan Pusat Statistik pada 2023 lalu, terlihat jelas bahwa penduduk miskin masih sulit dalam mengakses pendidikan, terutama pada jenjang perguruan tinggi.
Padahal, kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan juga keluar dari kemiskinan. Lebih dari separuh penduduk berusia 19-23 tahun sedang bersekolah di pendidikan tinggi.
Angka ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup tinggi antara rumah tangga berpendapatan sangat tinggi dan berpendapatan sangat rendah dalam mengakses pendidikan tinggi.
Sementara itu, data turunannya menunjukkan bahwa program peningkatan akses terhadap pendidikan dasar yang digalakkan pemerintah melalui Wajib Belajar tampaknya cukup berhasil menutup jurang kesenjangan partisipasi pendidikan jenjang dasar.
Akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar telah mencapai level yang patut dibanggakan. Pada jenjang Pendidikan SD/sederajat hampir tidak ada perbedaan dalam mengakses pendidikan, baik antar jenis kelamin, wilayah, maupun tingkat ekonomi keluarga. Namun, kesenjangan mulai terlihat pada jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi.
Kesenjangan capaian juga terlihat pada tingkat pendidikan yang ditamatkan antara penduduk yang tinggal di perdesaan dan perkotaan. Di perkotaan, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan tamatan SMP/sederajat ke atas ada sekitar 49,17 persen.
Sementara itu, penduduk usia 15 tahun ke atas di perdesaan didominasi oleh tamatan SMP/sederajat ke bawah (72,03 persen). Kesenjangan yang cukup jauh juga terlihat pada penduduk yang tamat Perguruan Tinggi, di perkotaan mencapai 13,21 persen sedangkan di perdesaan hanya 5,84 persen.
Hal ini diindikasikan karena ketersediaan fasilitas Pendidikan perguruan tinggi mayoritas tersedia di daerah perkotaan. Kondisi inilah yang juga tengah menimpa Sumatra Barat.
Bagaimana dengan Sumatra Barat?
Meninjau keberadaan fasilitas Pendidikan di Sumatra Barat, berdasarkan daftar Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di daerah ini, yang pembinaannya berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Agama, terdapat 23 Universitas, 2 Institut, 4 Politeknik, 43 Sekolah Tinggi, dan 36 Akademi.
Mayoritas berada di Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat. Rata-rata kabupaten/Kota di wilayah ini memiliki perguruan tinggi, kecuali Kabupaten Lima Puluh Kota.
Perguruan Tinggi terdekat dari Kabupaten Limapuluh Kota berada di Kota Payakumbuh, yaitu Politeknik Pertanian Negeri; STKIP Abdi Pendidikan; Sekolah Tinggi Teknologi; Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja; Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah; Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Al Qur'an.
Keberadaan ini menempatkan Kabupaten Limapuluh Kota di bawah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah memiliki satu perguruan tinggi, yakni Akademi Komunitas Negeri Mentawai.
Ada Apa dengan Kabupaten Limapuluh Kota?
Pertanyaan yang muncul dan membutuhkan penjelasan, pertama: mengapa Kabupaten Limapuluh Kota tidak memiliki perguruan Tinggi? Kemungkinan alasan sementara, sebagaimana muncul dalam ota lapau adalah karena Kabuptaen Limapuluh Kota dan Kotamadya Payakumbuh berada dalam wilayah kultur yang sama, yakni luhak Limopuluah Koto.
Hanya zona administrasi ketatanegaraan saja yang membedakannya: Limapuluh Kota sebagai kabupaten dan Payakumbuh sebagai Kotamadya.
Kedekatan ini memunculkan persepsi bahwa untuk apa pula kabupaten memiliki perguruan tinggi sementara di Kota Payakumbuh sudah ada beberapa perguruan tinggi. Keadaan ini ditopang pula oleh pertumbuhan perguruan tinggi di kabupaten/kota tetangga seperti Tanah Datar dan Agam yang cukup signifikan.
Peserta didik atau pencari ilmu pengetahuan formal yang berasal dari Kabupaten Limapuluh Kota ini dapat pula dikatakan tidak akan kehilangan akses untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
Pilihannya ada di Kota Payakumbuh atau yang terdekat ke Batusangkar, Tanah Datar atau ke Bukittinggi, Agam. Pilihan lebih banyak tentu ada di Padang, Ibu Kota Provinsi dan juga di kota-kota di Provinsi Riau.
Hambatan-hambatan akses anak kemanakan Luhak Limopuluah mendapatkan kesempatan mendapatkan Pendidikan tinggi nyaris tidak begitu signifikan dan tentu saja teratasi. Ketersediaan moda transprotasi seperti Bus Antarkota dalam Provinsi lebih dari cukup.
Kemampuan finansial keluarga dalam membiayai pendidikan anggota keluarga, agaknya (karena belum ada data resmi) juga bukan persoalan mendasar di kabupaten yang berada di luhak nan bungsu ini.
Pertanyaan kedua: Kapan Kabupaten Lima Puluh Kota punya Perguruan Tinggi?
Pertanyaan ini mengandung harapan, bahwa suatu saat di kabupaten ini akan berdiri sebuah perguruan tinggi yang diperhitungkan keberadaannya. Sebab, sejarah sudah membuktikan, bahwa dari ranah ini sejak dahulu kala hingga sekarang, lahir intelektual terbaik yang terkemuka dan terbilang cendekia.
Akan tetapi, bisa jadi juga, pertanyaan ini merupakan sebuah utopia belaka. Dikatakan utopis bukan karena tidak tersedianya sumber daya manusia yang mampu mendirikan sebuah Perguruan Tinggi.
Boleh ditengok ke berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang ada di Sumatra Barat. Berapa sumber daya manusia (akademisi) yang berasal dari Kabuptaen Limapuluh Kota tengah berkiprah sebagai akademisi di perguruan tinggi?
Selain lahir sebagai putra Limapuluh Kota juga terdapat sumber daya manusia yang terbentuk akibat perkawinan, alias urang sumando Limapuluh Kota, juga telah terlihat makan tangan akademisnya. Publik Sumatra barat sudah sama-sama tahu soal itu.
Pertanyaan Ketiga, Apakah Kabupaten Limapuluh Kota Punya Rencana Memiliki Perguruan Tinggi?
Jawaban pertanyaan ini tidak dapat dikemukakan dalam bentuk perkiraan atau asumsi belaka. Jawabannya menghendaki paparan rencana strategis bidang pendidikan oleh pemegang kuasa pemerintahan kabupaten ini.
Kalaupun diupayakan memberikan penjelasan sebagaimana sering muncul dalam ota-ota lapau yang tersedia hanyalah kegusaran ditambah iba hati yang berpotensi berujung kemarahan.
Misalnya, teladan atas betapa pentingnya menjaga pertumbuhan dialektika dan logika dalam membangun kualitas peradaban, sebagaima disampaikan salah satu putra Limopuluah: Tan Malaka semasa hidupnya melalui buku Madilog.
Kesadaran semacam ini terkesan telah tidak ditemukan lagi dalam semangat pengelolaan sumber-sumber pengetahuan kontemporer yang terbit di daerah ini. Hanya segelintir ota lapau saja yang masih merawat optimisme bahwa di daerah ini nanti akan berdiri Universitas Tan Malaka.
Sekarang, tengoklah pula kondisi kekinian, genderang Pilkada tidak lama lagi akan berketipak-ketipung mengisi ruang dengar Masyarakat pemilih Sumatra Barat. Isu pendidikan hampir dipastikan akan diarusutamakan oleh para tim sukses dan calon kepala daerah. Akan muncul pula serangkaian pemikiran dan tawaran bagaiamana sebaiknya tata kelola pendidikan? Apakah sarana dan prasaranan Pendidikan, seperti keberadaan sebuah perguruan tinggi diperlukan atau tidak? Sebagai penerima dampak pemerintahan, masyarakat (kita) hanya bisa menunggu, apa pula terobosan bidang Pendidikan yang akan digelorakan dari kabupaten Lima Puluh Kota.
Atau kemungkinan lain, misalnya dengan memilih tidak peduli dan masa bodoh dengan isu pendidikan. Pilihan masa bodoh ini juga salah satu jalan solutif untuk terhidar dari beban-beban ideologis pendidikan.
Alasannya bisa dikarang-karang, misalnya dengan mengemukakan fakta bahwa ternyata masih terdapat problem krusial yang lebih mendesak daripada sarana pendidikan, seperti problem kesehatan atau transportasi publik akibat bencana alam. Dengan demikian, tentu saja pembangunan pendidikan belum diprioritaskan.
Argumentasi semacam ini dapat digoreng atau digulai dalam komunikasi politik kekuasaan. Sekalipun secara sadar, para pemegang kuasa kebijakan, berdasarkan pengalaman studi banding ke berbagai kota dan negara di dunia sudah mencatat bahwa ada tiga aspek utama dalam pembangunan sebuah kota, yaitu pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik.
Kesuksesan pembangunan sebuah kota atau bahkan negara yang telah ditunjukkan oleh para pemimpin di berbagai kota-negara maju dunia adalah dengan menitikberatkan tata kelola pembangunannya pada tiga aspek tersebut: pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Semoga Kabupaten Limapuluh Kota juga demikian adanya.
