Langgam.id - Dalam rangka memperingati Hari Bumi pada 22 April 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Ford Foundation di Indonesia mengadakan diskusi media untuk mempromosikan Ekonomi Nusantara.
Ekonomi Nusantara merupakan model Ekonomi Restoratif yang berfokus pada kedaulatan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam untuk memulihkan alam Indonesia.
Pada diskusi yang diadakan pada tanggal 29 April ini, WALHI menyampaikan bahwa Ekonomi Nusantara telah diterapkan di lebih dari 1,3 juta lahan di 28 provinsi, melibatkan lebih dari 199.767 kepala keluarga.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, menekankan bahwa Ekonomi Nusantara mempromosikan praktik ekonomi lokal yang berkelanjutan dan menyeimbangkan nilai-nilai ekologi, sosial, dan ekonomi.
"Ekonomi Nusantara menumbuhkan ekosistem baru berupa jaringan ekonomi komoditas yang dihasilkan oleh komunitas di wilayahnya, dengan tujuan untuk memulihkan hak-hak rakyat, ekosistem, dan ekonomi," jelas Zenzi.
Zenzi menambahkan bahwa pengakuan dan perlindungan WKR menjadi kunci bagi Ekonomi Nusantara. WKR adalah mekanisme pengelolaan wilayah tertentu yang integratif dan partisipatif, mencakup kepemilikan, konsumsi, tata kelola, dan produksi.
"WKR memperkuat kedaulatan wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) atas pengelolaan sumber daya alam," kata Zenzi.
Farah Sofa, Program Officer Natural Resources and Climate Change Ford Foundation Indonesia, menyatakan dukungannya terhadap Ekonomi Nusantara.
"Ekonomi Nusantara merupakan contoh praktik ekonomi yang berkelanjutan dan selaras dengan alam, serta mengutamakan kemandirian ekonomi masyarakat akar rumput," ujar Farah.
Laporan penelitian WALHI menunjukkan bahwa Ekonomi Nusantara terbukti mampu memulihkan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Di Desa Ibun, Jawa Barat, kawasan hutan yang dulunya hanya ditumbuhi ilalang dan rentan kebakaran kini dikelola warga dengan memadukan kopi dengan tanaman hutan. Saat ini, lebih dari 60% kawasan hutan yang dulunya terbuka telah hijau kembali," ungkap Roni Usman, Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI).
Pengakuan dan perlindungan WKR menjadi pondasi krusial dalam mewujudkan Ekonomi Nusantara yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat lokal.
"Hal ini terbukti dari pulihnya lingkungan dan meningkatnya kesejahteraan warga ketika warga mendapat hak pengelolaan. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap WKR perlu diprioritaskan," kata Zenzi.
Ekonomi Nusantara menawarkan solusi bagi krisis iklim dan menunjukkan contoh kepemimpinan iklim Indonesia kepada negara-negara lain.
"Ekonomi Nusantara memberikan contoh kepada negara-negara lain tentang cara mengembangkan ekonomi yang adil dan merata," pungkas Zenzi. (*/Yh)
