18 Kabupaten/Kota di Sumbar Raih Rapor Hijau dari Ombudsman, 1 Daerah Zona Kuning

Ombudsman RI sudah merilis hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Pemerintaah Provinsi Sumatra Barat, 19 Pemerintah

Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatra Barat, Adel Wahidi. [foto: Ist]

Langgam.id - Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) telah menuntaskan penilaian kepatuhan. Hasilnya secara nasional telah diumumkan.

Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengapresiasi Pemprov Sumbar yang berhasil meraih peringkat 6 nasional dengan rapor hijau.

Sementara, untuk kabupaten/kota, terang Adel, dari 19 kabupaten/kota, 18 di antara memperoleh predikat rapor hijau.

"Sementara Kepulauan Mentawai satu-satunya yang berada di zona kuning," ujar Adel dalam keterangan tertulisnya diterima langgam.id, Sabtu (6/1/2024).

Untuk kepatuhan Polres, kata Adel, 12 Polres dengan rapor hijau dan 7 Polres meraih rapor kuning.

Sedangkan untuk Kantor Pertanahan, 9 Kantah mendapat rapor hijau dan 10 Kantah mendapat rapor kuning.

Secara rinci, ungkap Adel, hasil penilaian kepatuhan akan disampaikan dalam anugerah kepatuhan 2023 yang akan dilaksanakan 8 Januari 2024 di Auditorium Gubernur Sumbar.

"Sekali lagi kita berharap, hasil penilaian kepatuhan dapat menjadi pijakan bagi kepala daerah untuk memperbaiki layanannya di tahun yang akan datang," ucap Adel.

"Jangan segan-segan untuk menjadikan hasil kepatuhan, sebagai instrumen untuk merotasi dan memutasi kepala unit penyelenggara layanan," harap Adel. (*/yki)

Baca Juga

Ombudsman RI sudah merilis hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Pemerintaah Provinsi Sumatra Barat, 19 Pemerintah
Ini Hasil Penilaian Pelayanan Publik 19 Pemda di Sumbar Tahun 2024, Pemkab Solok Nomor 1
Walhi Sumatra Barat secara resmi melaporkan dugaan maladministrasi terkait penundaan pembongkaran bangunan hotel
Walhi Laporkan Dugaan Maladministrasi Soal Penundaan Pembongkaran Hotel di Lembah Anai ke Ombudsman
Soal Kasus PT LIN dan KPP MAK di Pasaman Barat, Ombudsman RI Datangi Pemprov Sumbar
Soal Kasus PT LIN dan KPP MAK di Pasaman Barat, Ombudsman RI Datangi Pemprov Sumbar
Pengawasan Dokumen Adminduk, Ombudsman RI Kunjungi Kota Padang
Pengawasan Dokumen Adminduk, Ombudsman RI Kunjungi Kota Padang
Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi Pencairan KUR di BRI Padang
Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi Pencairan KUR di BRI Padang
Asisten Muda II, Adel Wahidi kini menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar).
Masa Jabatan Yefni Hariani Berakhir, Adel Wahidi Jadi Pjs Kepala Ombudsman Sumbar