Pasar Rakyat Kota Pariaman merupakan salah satu bangunan yang dibangun di Kota Pariaman atas kerja sama antara Kementeian Perdagangan dengan Kementrian PUPR dan Kementerian Koperasi dan UKM. Pasar ini terdiri atas empat lantai dengan 362 kios dan 60 lapak di dalamnya.
Pembangunan ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendukung perekonomian di Kota Pariaman. Pembangunan ini dilakukan untuk membantu para penjual agar memiliki tempat yang layak untuk berjualan, juga untuk dapat menjadi daya tarik konsumen dalam berbelanja ke pasar. Dengan adanya pasar ini, maka penjual dapat berjualan sesuai dengan jenis barang yang dijual, hal tersebut akan membantu konsumen dalam memilih barang yang akan dibeli tanpa harus mengelilingi pasar terlebih dahulu.
Pasar ini baru mengalami revitalisasi yang diresmikan pada 2021 lalu. Revitalisasi ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk menghidupkan kembali pasar yang dapat memberikan kenyamanan, baik bagi penjual maupun pembeli. Harapannya, pasar rakyat pariaman ini mampu menjadi wisata belanja bagi masyarakat, baik itu masyarakat pariaman sendiri maupun masyarakat lain yang tertarik dengan keberadaan pasar tersebut. Ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan UMKM di kota pariaman sendiri.
Namun setelah proses revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, ternyata masih belum mampu membuat masyarakat mau berjualan di sana. Ini terbukti dengan sudah banyaknya lapak yang kosong karena tidak ada penjual yang berjualan dilapak tersebut, bahkan terdapat beberapa kios yang sama sekali tidak difungsikan. Bangunan yang terdiri atas empat lantai ini hanya didominasi oleh penjual pada lantai satu saja, sedangkan pada lantai-lantai selanjutnya, sudah jarang terdapat orang yang berjualan.
Salah satu faktor penyebab rendahnya minat penjual untuk berjualan di dalam bangunan ini adalah karena bangunannya yang terlalu tinggi. Dengan bangunan yang terdiri atas empat lantai, maka penjual akan kesulitan untuk mengangkut barang jualannya menuju lantai atas. Selain itu, pengunjung pasar juga akan kesulitan untuk naik kelantai atas demi bisa belanja.
Fenomena ketinggian pasar ini dan kurangnya akses serta fasilitas untuk membantu penjual dalam mengangkut barangnya, membuat beberapa penjual akhirnya memilih berjualan di tepi area pasar. Selain itu, manajemen penjualan di dalam pasar juga menjadi pemicu pedagang tidak mau berjualan di dalam bangunan dan memilih untuk berjualan di tempat yang lebih mudah bagi pedagang dan lebih dapat di jangkau oleh pembeli. Susunan penjualan di dalam pasar dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang dan pembeli. Latai satu didominasi oleh para penjual pakaian sedangan kebutuhan semako berada di lantai dua. Hal ini mmebuat para pedagang sembako harus mengangkat barang mereka menaiki tangga.
Penjual yang tidak semua didominasi oleh masyarakat dengan tenaga yang kuat tentu akan memilih berpikir ulang untuk berjualan di bangunan pasar. Jika para pedagang terus dibiarkan berjualan di area tepi pasar, maka hal ini akan membuat pemandangan pasar menajadi terganggu, selain itu hal ini juga akan membuat pasar tidak menarik dan kotor. Ini juga akan membuat orang malas untuk berbelanja ke pasar tersebut. Kontrak kios yang mahal dan di anggap memberatkan bagi pedagang juga menjadi penyebab minimnya penjual di dalam pasar rakyat ini. Pedagang yang melakukan penjualan di pasar rakyat ini di dominasi oleh para pedangan kecil, jika kontrak yang harus mereka bayar terasa memberatkan, maka mereka tidak akan mau berjualan di dalam pasar, sedangan mereka juga dapat berjualan di area tepi pasar dengan pembeli yang hampir sama.
Kejadian penjual dan pembeli yang sepi ini tidak akan berhenti jika tidak ada kerja sama yang dibangun, baik itu dari pemerintah, masyarakat sekitar, terutama penjual yang akan berjualan di pasar tersebut. Fasilitas seperti adanya lift yang beroperasi dengan baik, hal ini akan membuat pembeli lebih mudah menjangkau kuliner yang berada di lantai empat pasar. Bukan hanya itu, harga kontrak kios yang murah juga akan menjadi pemicu minat pedagang dalam berjualan di dalam pasar. Di sinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan, karena berbagai harapan masyarakat kebanyakan akan tertumpu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga harus mendiskusikan harga sewa pasar dengan para pedagang, agar hal tersebut tidak memberatkan mereka sebagai pedagang yang mencari nafkah. Pemerintah juga dapat memberikan kebijakan menarik seperti adanya pemberiam diskon pada para pedagang maupun pembeli dengan adanya kupon belanja. Hal-hal seperti tersebut dapat menarik mereka untuk berjualan di dalam bangunan pasar. Selain itu, masyarakat yang menjadi pembeli juga harus berpartisipasi dengan membeli dagangan yang berada di dalam bangunan pasar, sehingga penjual menjadi tertarik untuk berjualan di dalam pasar.
*Penulis: Adrian Sanjaya (Mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas)
