Langgam.id -- Kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Limapuluh Kota mendapat perhatian besar dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pusat yang terdiri dari Kementerian BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan BKKBN.
Tim lintas kementerian tersebut sambangi Limapuluh Kota untuk melaksanakan studi lapangan dan uji coba metadata indikator stunting, Jum'at, (6/10/2023) lalu di Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban.
Berkekuatan 17 orang, tim tersebut akan melihat dan memastikan kesamaan data di lapangan utamanya data ibu hamil, balita, dan remaja. Kabupaten Limapuluh Kota menjadi satu dari dua daerah di Indonesia yang mendapat kunjungan lapangan dari TPPS pusat bersama Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
"Kunjungan lapangan tim teknis dari pusat ke Bukik Sikumpa bertujuan untuk melihat secara langsung praktik dan inovasi yang dilaksanakan kader dalam mengumpulkan data sasaran intervensi stunting serta melaksanakan dialog bagaimana strategi, inovasi dan kebijakan-kebijakan pendukung yang disusun untuk percepatan penurunan stunting," jelasnya, dikutip Minggu (8/10/2023).
Kemudian dikatakannya, kedatangan tim ini dinilai penting dalam mewujudkan satu data stunting serta memudahkan langkah pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Limapuluh Kota.
Saat berdialog di Aula Kantor Wali Nagari Bukik Sikumpa, tim yang dipimpin fasilitator Kemen PPN/Bappenas Harris Rambey memperoleh penjelasan langsung dari Fauzia Darwika selaku penanggung jawab Rumah Desa Sehat Nagari Sikumpa tentang langkah-langkah dan strategi para kader dalam penurunan angka stunting.
Wali Nagari Bukik Sikumpa, Zulfakri Utama Putra dalam laporannya menyampaikan, Nagari Bukik Sikumpa di tahun 2020 menjadi salah satu lokus stunting di Limapuluh Kota dengan angka prevalensi mencapai 19,17% (33 orang), namun di tahun 2023, angka stunting mengalami penurunan menjadi 9,2% (21 orang).
Ia juga menyampaikan, inovasi Lumbuang Bukik Sikumpa merupakan komitmen jajarannya dalam mendukung salah satu program prioritas nasional dalam menekan angka prevalensi stunting di Limapuluh Kota.
Sementara itu, Harris Rambey mengapresiasi langkah-langkah Wali Nagari, pemangku kepentingan di Bukik Sikumpa yang intensif berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan serta nagari, sehingga intervensi stunting dapat berjalan.
"Tujuan utama kita turun ke lapangan adalah membuktikan apakah sasaran data yang dilaporkan benar dan tidak ada perbedaan data yang dikumpulkan kader dan nagari di lapangan," paparnya.
Kemudian disebutkannya, penetapan satu metadata sasaran sangat penting dalam menentukan arah kebijakan penanganan stunting di tingkat nagari yang akan berdampak terhadap penurunan angka stunting.
"Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dan mewujudkan Indonesia Zero Tolerance Stunting di tahun 2045," ulasnya.
Harris berharap, melalui kunjungan lapangan ini, pemerintah desa/nagari dapat menyatukan persepsi untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi sehingga setiap kader maupun petugas lebih mudah dan terorganisir dalam pendataan sasaran stunting maupun sasaran yang berpotensi mengalami stunting. Selain itu, Harris berharap, para kader di nagari dapat memaksimalkan teknologi dalam pendataan.
Turut hadir dalam kunjungan lapangan, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Kepala DP2KBP3A Ayu Mitria, Kepala Bidang Sosbud Bappeda Sumbar, Andre Ola Vetric, Camat Lareh Sago Halaban Wahyu Marmora, Wali Nagari Bukik Sikumpa Zulfakri Utama Putra. (*/Fs)
