Langgam.id - Perhutanan sosial terbukti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar itu memperlihatkan peningkatan pendapatan petani hutan di Sumbar dari Rp1.779.710 per bulan pada 2021 menjadi Rp1.978.367 per bulan pada 2022.
Riset ini membuktikan perhutanan sosial tidak hanya solusi dari konflik tenurial, namun juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial, pemanfaatan ekowisata, dan pengelolaan imbal jasa lingkungan.
“Berdasarkan riset, di seluruh wilayah yang ada perhutanan sosial, ternyata perhutanan sosial ini mampu berkontribusi terhadap perbaikan fungsi hutan, tidak hanya menahan laju deforestasi tetapi juga peningkatan perekonomian, ini menjadi salah satu prestasi dan bisa dilakukan oleh seluruh kelompok perhutanan sosial,” kata Direktur KKI Warsi Adi Junedi.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan perhutanan sosial juga menekan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Sehingga kegiatan ekonomi bisa seiring sejalan dengan penjagaan ekologi hutan. Hal ini menjadi kunci dalam pengelolaan perhutanan sosial, bahwa penjagaan hutan akan terwujud ketika masyarakatnya berdaya.
“Perhutanan sosial juga menjadi upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di masyarakat. Seperti adanya ekowisata, masyarakat yang dulunya menjadi illegal logging sekarang sudah menjadi pemandu wisata dan itu banyak yang menggerakkan elemen masyarakat bahkan juga generasi muda. Selain itu juga adanya pengembangan usaha madu, melalui dinas kehutanan,” katanya.
Untuk memperkuat kolaborasi ini, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi untuk pemberdayaan masyarakat di lokasi perhutanan sosial di Sumatera Barat. Perhutanan Sosial menjadi salah satu strategi untuk mengurangi angka kemiskinan di Sumbar. Atas komitmen itu, KKI Warsi melakukan penandatangan MoU dengan Pemerintah Sumbar dalam kegiatan workshop nasional, “Bahu Membahu Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” di Padang pada Selasa, 22 Agustus 2023.
Kerja sama KKI Warsi dan Pemerintahan Provinsi Sumbar meliputi pembangunan sumber daya alam berkelanjutan melalui pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pengelola perhutanan sosial, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pertanian berkelanjutan, pengembangan usaha berbasis produk pertanian, serta pengembangan sistem informasi dan database nagari.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memiliki sepuluh anak asuh di lokasi perhutanan sosial yang ada di Sumbar. Anak asuh yang dimaksud adalah 10 tegakkan pohon yang ia pelihara melalui program Pohon Asuh. Sebagai selayaknya pengasuh, Mahyeldi memberikan donasinya atau kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Donasi ini digunakan LPHN sebagai biaya perawatan pohon selama satu tahun.
“Saya mengasuh 10 pohon,” kata Mahyeldi sembari mengklik tombol adopsi di website www.pohonasuh.org
Klik adopsi Mahyeldi pada pohon Sakai di Hutan Nagari Pondok Parian Lunang itu juga ditandai dengan peluncuran program Pohon Asuh di Sumatera Barat. Sebagai tanda pengasuh, Mahyeldi mendapatkan sertifikat dari LPHN Nagari Pondok Parian Lunang. Tidak hanya itu, LPHN ini akan memasang tanda nama Mahyeldi di pohon tersebut selama satu tahun ke depan. Dengan begitu, Mahyeldi turut berperan dalam penjagaan tegakkan pohon yang berada di Hutan Nagari Pondok Parian Lunang.
“Saya menganjurkan semua organisasi perangkat daerah di lingkup provinsi untuk mengasuh pohon sebanyak 3-5 pohon per orang,” imbaunya pada Selasa, 22 Agustus 2023 di Padang.
Imbauannya disampaikan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Sumbar untuk mendukung masyarakat yang telah menjaga hutan lewat program Pohon Asuh.
“Pemerintah Sumbar sangat serius dalam pengelolaan hutan Sebab, hampir 82% atau 950 nagari di Sumbar berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Masyarakat ini menggantungkan sumber penghidupannya kepada sumber daya hutan,” katanya.
Program pohon asuh dikembangkan di Sumbar sejak tahun 2018. Meski sudah berjalan cukup lama, Pohon Asuh diluncurkan secara resmi di Sumbar dalam momen penandatangan MoU antara KKI Warsi dan Pemerintah Sumbar. Saat ini ada 11 lokasi pohon asuh di Sumatera Barat, diantaranya di Hutan Nagari Lunang, Lunang Tengah, Pasia laweh, Pondok Parian Lunang, Simanau, Simancuang, Simarasok, Sirukam, Sumpur Kudus, dan Tigo Kota Silungkang. (*/Yh)
