Langgam.id - Engku Mohammad Sjafei bersama puluhan kepala luhak dan jawatan berkumpul di Gemeentehuis Padang pada 15 Oktober 1945. Pertemuan di gedung yang kelak dikenal sebagai Kantor Balai Kota Lama, Padang itu adalah untuk pertama kali, setelah merdeka.
Para tokoh yang berkumpul adalah pejabat pemerintahan baru di seluruh Keresidenan Sumatra Barat. Pertemuan bertajuk Konferensi Pemerintah Keresidenan Sumatera Barat itu, tepat terjadi 74 tahun yang lalu dari hari ini, Selasa (15/10/2019).
Dua pekan sebelumnya, Sjafei dipilih oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sumatra Barat menjadi residen. "Sjafei dipilih dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 1945. Kebetulan pada saat terpilih menjadi residen tersebut, Sjafei juga menjabat posisi Ketua KNID-SB," tulis Sejarawan Gusti Asnan, dalam Buku "Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi" (2006).
Sempat merangkap jabatan, Ketua KNID Sumbar kemudian dijabat oleh Dr. M. Djamil. Sepekan setelah menjabat residen, pada 8 Oktober 1945, Sjafei mengeluarkan keputusan No. R.I/I.
Buku "Sejarah Sumatera Barat" (1978) yang disusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merinci keputusan tersebut sebagai berikut:
1. Urusan Umum di kantor residen Sumatra Barat dikepalai oleh Mohammad Rusad gelar Dt. Perpatih Baringek. Urusan surat-menyurat di kantor itu dikepalai oleh: D. Dt. Junjung.
2. Kantor Kesejahteraan Minangkabau dikepalai oleh: Ahmad Arief gelar Dt. Majo Urang.
3. Pejabat Pengadilan Mr. Harun Al Rasjid.
4. Pejabat Kejaksaan: Mr. Sutan Mohd. Rasjid dan A. Razak gelar Sutan Malelo.
5. Pejabat Polisi: Raden Suleiman.
6. Pejabat Kesehatan : Dr. Muhammad Jamil.
7. Pejabat Pengajaran : A. Muluk.
8. Pejabat Urusan Pekerjaan Umum: Moh. Yasin Dt. Kayo.
9 Pejabat Pertanian : Mohammad Said.
10. Pejabat Urusan Ternak : A.H. Endamora.
11. Pejabat Urusan Kehutanan: Amir Hakim Siregar.
12. Pejabat Perhitungan Uang Negara: R.M. Sanjoyo Sastroningrat.
13. Pejabat Administrasi Kas Negara: Agus Sastradipura.
14. Pejabat Kas Negara : Setti Heran Gelar Sutan Namora.
15. Pejabat Pajak : Supardi Prawiradirejo.
16. Pejabat Penggadaian : Mohammad Jakin.
17. Pejabat Duane : Abu Nawas.
18. Pejabat Cukai dan Perhubungan: Syamsuddin.
19. Pejabat Candu Garam : Burhanuddin gelar Dt. Majo Besar.
20. Pejabat Tera : M. Sutomo.
21. Pejabat Pos, Kawat, Telepon, dan Radio: Sudibio.
22. Pejabat Kereta api : Marah Badaruddin.
23. Pejabat Umbilin : Rusli.
Menurut Gusti Asnan, jawatan-jawatan yang dibentuk ini hampir identik dengan yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda sebelumnya. Yang baru selain jawatan tersebut adalah adanya pejabat penerangan Sumatra Barat.
Buku "Sejarah Sumatera Barat" menyebutkan, para pejabat yang mengepalai jawatan ini membantu residen dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Jawatan-jawatan tersebut perlu diadakan untuk kelengkapan pemerintahan.
Dengan demikian, jawatan yang dibentuk oleh Sjafei merupakan perangkat pemerintahan daerah pertama di Sumatra Barat pascakemerdekaan. Kini dikenal dengan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam surat keputusan yang sama, Residen Sjafei juga menetapkan delapan kepala luhak yang kini dikenal sebagai kabupaten. Luhak dan kepalanya tersebut yakni,
1. Padang dan kelilingnya: Djamalus Jahja St. Pamuncak.
2. Painan: Muhammad Syarif gelar Sutan Bandaro.
3. Kerinci Indrapura: M. Jarjis Bebastani.
4. Tanah Datar: Palin Gelar St Alamsjah.
5. Agam: Muhammad Josan Gelar St. Rajo.
6. Limapuluh Kota: Syafri gelar St, Pangeran.
7. Solok/Sawahlunto: Sutan Diatas gelar Dt. Bagindo Rajo.
8. Luhak Kecil Talu (Pasaman): Abdul Rahman gelar St. Larangan.
Untuk memimpin Padang dan Bukittinggi diangkat masing-masing seorang Wali kota. Wali Kota Padang adalah Dr. A. Hakim. Tetapi karena tidak berada ditempat, pekerjaan sehari-hari dijalankan oleh : St. Ahmad. Ketika Sekutu telah berada di Padang maka diangkat Mr. Abu Bakar Jaar sebagai wali Kota Padang. Sedangkan di Bukittinggi ditetapkan Bermawi sebagai wali kota.
Para pejabat inilah yang dikumpulkan Engku Mohammad Sjafei, tokoh pendidikan sekaligus pendiri INS Kayu Tanam yang disegani itu.
Buku Propinsi Sumatera Tengah (1953) menulis, konferensi pada 15 Oktober 1945 dihadiri oleh kepala-kepala Luhak, demang-demang dan kepala-kepala Polisi dari seluruh Sumatera Barat.
"M. Sjafe'i mengangkat sumpah setia akan memenuhi kewadjiban Negara Republik Indonesia yang dipikulkan kebahunja dan diiringi pula oleh upatjara serupa ini di kantor residen oleh kepala-kepala jawatan keresidenan, jang seterusnja menerima sumpah dari para pegawai di djawatannja masing-masing demikian pula dilangsungkan di tiap-tiap ibu negeri Luhak dan kewedanaan," tulis buku tersebut.
Amura dalam Buku "Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Minangkabau 1945-1952" (1979), menulis bunyi sumpah para pejabat di Sumatra Barat:
1. Saya bersumpah, berjanji dengan sepenuh-penuhnya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pejabat daerah yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
2. Saya bersumpah, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kepada peraturan-peraturan yang datang dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
3. Saya bersumpah, sedia memberikan segenap pikiran, tenaga, harta dan jiwa untuk negara, tanah air dan bangsa.
4. Saya bersumpah, akan selalu bersungguh-sungguh memajukan daerah pemerintah saya, serta bekerja dan berlaku jujur dan adil dengan tidak memandang orang dan golongan. Perjanjian saya ini dengan hati yang suci, jika saya tidak memenuhi sepanjang perjanjian ini, maka kalamullah adalah balasannya.
Selain menjadi koordinasi pertama pascamerdeka, pertemuan 15 Oktober 1945, tercatat menjadi konsolidasi awal pemerintahan daerah di Sumatra Barat.
Pertemuan yang diadakan saat tentara Inggris baru saja mendarat di Padang untuk melucuti senjata tentara Jepang, diikuti oleh tentara Belanda. (HM)
