Langgam.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatra Barat (Sumbar) kembali mendapat apresiasi atas tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Kali ini, penghargaan datang dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan DPRD setempat.
Penghargaan itu dianugerahkan atas fasilitasi yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar dalam penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Dharmasraya maupun DPRD Dharmasraya.
"Pelayanan dalam penyusunan dan harmonisasi Ranperda yang telah diberikan Kemenkumham Sumbar sangat cepat dan berkualitas. Best of the best," ujar Bupati Kabupaten Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat berkunjung ke Kantor Kanwil Kemenkumham Sumbar, Jumat (16/9/2022).
Tak hanya sendiri, dalam kunjungannya, Sutan Riska juga didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dharmasraya, Adlisman serta Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto.
Sutan Riska mengatakan, dua tahun belakangan baik pemerintah daerah maupun DPRD Dharmasraya semakin aktif melibatkan perancang peraturan perundang-undangan. Sementara Kanwil Kemenkumham Sumbar sebagai tenaga ahli dalam penyusunan Ranperda.
"Pada tahun 2021 telah terlaksana lima penyusunan naskah akademik ranperda Kabupaten Dharmasraya," ungkapnya.
Lima penyusunan naskah akademik ranperda itu, kata Sutan Riska, di antaranya penanggulangan bencana, fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
"Kemudian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD, rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Serta sistem pemerintah berbasis elektronik," jelasnya.
Dalam kunjungan itu, Sutan Riska dan rombongannya disambut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya. Ketiga pihak langsung membahas pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan di bidang penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah.
Andika menyampaikan sinergi yang telah terlaksana ini bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan di daerah yang harmonis, selaras, serasi, dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.
"Untuk mewujudkan keselarasan itu, perancang peraturan perundang-undangan kami berperan aktif dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah. Mulai dari program pembentukan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi, sinkronisasi, hingga evaluasi atas Ranperda tersebut," ujar Andika.
Andika mengungkapkan, selain lima penyusunan naskah akademik ranperda, juga terdapat naskah akademik ranperda inisiatif Kemenkumham Sumbar tentang pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan, pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan.
"Kerjasama ini terlaksana dengan anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar yang difasilitasi DIPA APBN," paparnya.
Andika melanjutkan, naskah akademik Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Dharmasraya tentang penataan tempat pemakaman dan penyelenggaraan rempat pemakaman. "Sedangkan, pada tahun ini, hingga bulan September, tercatat lima Ranperda Kabupaten Dharmasraya inisiatif DPRD yang difasilitasi Kanwil Kemenkumham Sumbar," ucapnya.
Lima Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Dharmasraya itu yakni badan permusyawaratan nagari, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif (UMKM).
Selanjutnya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.
Baca juga: Kuliah Umum, Ini Strategi Pelestarian Budaya Menurut Bupati Dharmasraya
Andika menyebutkan, selain penyusunan naskah akademik Ranperda, pihaknya Kanwil juga telah memfasilitasi 13 Produk hukum daerah Kabupaten Dharmasraya dalam dua tahun terakhir. "Diharapkan dengan sinergi ini, dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di daerah," katanya.
—
