Langgam.id - Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Padang, Andri Rusta menyebut langkah Anggota DPR RI, Andre Rosiade dalam upaya membangun Sumatra Barat (Sumbar) mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Menurut Andri, hal itu bisa karena ada sesuatu yang dimiliki Andre Rosiade, sehingga apa yang digagas dan diperjuangkannya mendapat dukungan.
"Menurut saya yang dimiliki Andre Rosiade adalah kekuatan lobi dan jaringan dalam pemerintahan membuat masalah yang dihadapi masyarakat Sumatra Barat dapat diselesaikan,” ujar Andri, Kamis (15/9/2022).
Dikatakan Andri, dalam konteks pembangunan yang dilaksanakan di Sumatra Barat yang minus dengan anggaran pembangunan, maka yang dibutuhkan adalah kekuatan lobi dan luasnya jaringan yang dimiliki oleh kepala daerah. Apalagi kalau APBD yang dimiliki daerah sangat minim dan investasi yang tidak kunjung datang.
“Karena faktanya, tanpa jaringan yang kuat kepada pemerintah pusat, baik ke presiden maupun ke menteri sebagai pembantu presiden, maka Sumatra Barat akan sulit melaksanakan pembangunan,” ungkapnya.
Teranyar, Andre mampu mengobati kekecewaan masyarakat Sumbar terhadap berhentinya sementara pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru sejak setahun yang lalu. Sebagai wakil rakyat yang bekerja di Komisi VI DPR RI dalam lingkup tugas BUMN dan investasi, Andre telah mendorong dan mencarikan solusi terhadap kekecewaan tersebut.
“Andre merasa perlu menjawab kekecewaan masyarakat dengan meminta pihak Hutama Karya (infrastruktur) kembali bekerja menyelesaikan Jalan Tol Padang-Pekanbaru ini, khususnya ruas Padang-Sicincin sejauh 36 kilometer. Apa lagi Andre melihat belum adanya progres yang berrati dilakukan pemerintah provinsi sehingga terkesan memang tidak mampu menyelesaikan pembangunan jalan tol ini,” jelasnya.
Langkah konkrit Andre menyelesaikan masalah pembangunan jalan tol ini, sebut Andri, merupakan bukti empatinya kepada masyarakat Sumbar yang juga menjadi konstituennya. Tidak hanya sekadar ide dan gagasan yang disampaikannya kepada media di banyak kesempatan, tapi juga mewujdukannya dalam bentuk kerja nyata bagaimana pengerjaan jalan tol ini mulai dilakukan.
“Bahkan, tidak hanya itu, Andre juga memberi hadiah lain kepada masyarakat Sumatra Barat, yaitu meminta pihak Hutama Karya menyelesaikan pembangunan fly over di Sitinjau Lauik,” paparnya.
Andri Rusta menyebutkan, konteks lobi dan jaringan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan ini relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Ehito Kimura (2013) tentang Vertical Coalition. Walaupun konteks teori ini berangkat dari konsepsi pemekaran daerah, namun teori ini juga relevan melihat pembangunan yang dilaksanakan di daerah.
Dalam teorinya, lanjut Andri, Kimura menjelaskan pentingnya kerjasama secara vertikal antara elite lokal dan elite pusat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Dalam hal ini elite lokal menggunakan relasinya di pusat untuk menyampaikan usulan pembangunan dalam bentuk proposal yang mereka ajukan.
“Melalui kekuatan lobi dan jaringannya dengan elite di tingkat pusat, maka proyek pembangunan yang diusulkan bersedia dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” sebutnya.
Andri Rusta menambahkan, bukanlah hal yang mudah membangun jaringan politik dan kekuatan lobi ini. Apalagi jika partai yang mengusung kepala daerah berbeda dengan partai penguasa di tingkat pusat. Memang secara teorinya apa yang diusulkan pemerintah daerah akan ditampung dan tidak akan ditolak oleh pemerintah pusat. Karena secara etika berpemerintahan hal ini tidak akan terjadi dan akan menimbulkan reaksi masyarakat di daerah.
“Namun, yang sering dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dengan cara menggantung dan tidak akan merespons proposal proyek pembangunan yang diminta oleh daerah. Inilah sebabnya mengapa banyak proposal pembangunan yang diusulkan pemerintah daerah sulit direalisasikan oleh pusat,” jelasnya.
Menariknya, kata Andri, apa yang dilakukan Andre Rosiade terkait dengan model koalisi vertikal ini justru keluar dari kelaziman yang ada. Andre justru tidak berkoalisi dengan elite daerah dalam upayanya menyelesaikan masalah pembangunan di Sumatra Barat. Malah Andre membangun koalisinya dengan masyarakat Sumatera Barat. Andre justru keluar dari konsepsi yang dikatakan oleh Kimura.
“Koalisi vertikal yang dibangun oleh Andre Rosidade justru berbasiskan aspirasi masyarakat yang coba dia kumpulkan melalui reses yang dilakukannya. Andre seakan-akan mewakili langsung elite lokal sekaligus memainkan fungsinya sebagai anggota DPR menjadi elite pusat,” ujarnya.
Baca juga: Andre Rosiade Bantu Hadirkan Sinyal Telkomsel untuk Siswa SMA 4 Bukittinggi
Melalui kekuatan jaringan yang dimilikinya di pemerintahan serta didukung oleh kemampuan lobinya yang mumpuni, proposal pembangunan yang diajukan selalu mendapat dukungan pemerintah pusat. “Tidak heran dengan kemampuan yang dimiliki Andre Rosiade ini, banyak pihak yang menginginkan dirinya menjadi Gubernur Sumatra Barat ke depan. Masyarakat melihat kiprah Andre Rosiade selama ini sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Sumbar,” katanya. (Advetorial)
—
