Langgam.id - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi terkait nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Pariaman tahun anggaran 2022. Tenaga honorer dapat perhatian serius.
"Pemko Pariaman akan selalu memperhatikan tenaga honorer. Kita akan perjuangkan bersama DPRD," kata Genius Umar, Rabu (14/9/2022).
Perhatian itu, lanjutnya, terkait adanya kebijakan dari pusat yang salah satunya menghapus tenaga honorer tahun depan. Genius mengakui tenaga honorer banyak membantu pemerintahan daerah.
Genius menjelaskan, dalam penyusunan pembahasan RAPBD-P tahun 2022, pihaknya berpegang teguh pada prinsip efisien, ekonomis dan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kenaikan harga BBM, Pemko Pariaman menyadari akan berpengaruh terhadap masyarakat.
Upaya antisipasi, Pemko Pariaman harus menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober hingga Desember 2022 sebesar 2 persen. Anggaran itu bersumber dari dana transfer umum.
"Hal ini sudah kita anggarkan dalam APBD tahun 2022," katanya.
Covid-19 selama 3 tahun terakhir juga berdampak pada APBD Kota Pariaman yang terus mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya banyak kegiatan-kegiatan tertunda untuk dilaksanakan.
Pemko Pariaman mengusahakan kegiatan yang benar-benar menunjang visi misi sebagai prioritas. Disamping itu pagu program kegitan yang benar-benar menyentuh masyarakat telah dianggarkan dalam APBD-P tahun 2022.
Dijelaskan pula, terkiat bantuan sosial, tidak ada pengurangan. Melainkan perbaikan kesalahan pembebanan rekening pada beberapa perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Wawako Pariaman Dengarkan Pandangan Fraksi Tentang RAPBD Perubahan 2021
"Jadi pengurangan bantuan sosial ini hanya penyesuaian kode rekening. Tidak mengurangi penerima," katanya.
Genius berharap jawaban yang disampaikan dapat memberikan pemahaman lebih jelas pada masing-masing fraksi. Diharapkan dapat melahirkan suatu kesepakan demi berlangsungnya kegiatan Pemko Pariaman.
—
