Langgam.id - DPRD Provinsi Sumatra Barat dan Pemprov Sumbar menggelar silaturrahmi bersama perantau Minang di DKI Jakarta dengan bahasan terkait perkembangan pembangunan Sumbar.
Sejumlah tokoh asal Sumatra Barat dan masyarakat Minangkabau di rantau hadir bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Ketua DPRD Supardi di Hotel Balairung, DKI Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Di antara tokoh perantau asal Sumbar tersebut, tampak hadir Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Mantan Kapolda Sumbar Dasrul Lamsudin, Ketua LKAAM Fauzi Bahar, tokoh pers Basril Djabar, pimpinan dan tenaga ahli DPRD, Kepala-kelapa OPD Pemprov Sumbar, serta tokoh-tokoh asal Sumbar lainnya.
Silaturahmi yang berlangsung hangat tersebut mengulas secara komprehensif progres pembangunan di Sumatra Barat, terutama dalam tiga tahun terakhir, mulai dari sektor ekonomi, perbankan, pendidikan, kemasyarakatan, hukum, pariwisata, hingga infrastruktur. Dimana pembangunan tol menjadi salah satu fokus utama.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengapresiasi inisiatif DPRD menggelar forum silaturahmi yang mengulas pembangunan Sumatra Barat tersebut.
"Pemerintah Provinsi Sumatra Barat selalu terbuka terhadap kritikan, karena kritik merupakan bukti rasa cinta terhadap Sumatra Barat. Namun, harapan kita tentu setelah kritikan ada solusi yang ditawarkan," ujar Gubernur.
Terkait persoalan tol Padang-Pekanbaru, Gubernur menjelaskan pembebasan lahan ruas Padang-Sicincin hingga saat ini sudah lebih dari 60 persen dan prosesnya terus berjalan. Selain itu, ia juga menerangkan capaian realisasi indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam dua tahun terakhir.
Diantaranya indeks pembangunan manusia, gini ratio, pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran berkinerja cukup baik di atas rata-rata nasional.
Meski demikian, tidak dapat dipungkiri walau ekonomi paska Covid-19 pada tahun 2021 tumbuh 3.29 persen, melebihi target sebesar 3.24 persen, pertumbuhan tersebut masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di angka 3.69 persen. Pun demikian dengan tol Padang-Pekanbaru yang pembangunannya membutuhkan percepatan.
Terkait dengan itu, Ketua DPRD Supardi mengatakan persoalan jalan tol tersebut harus diluruskan agar tidak timbul stigma bahwa pembangunan tol dan investasi di Sumbar terkendala tanah ulayat.
"Perlu diklarifikasi juga, dalam sejarah Sumbar belum ada pembangunan terhenti karena tanah ulayat, jangan sampai ada isu pembangunan dan investasi sulit masuk karena hal ini," kata Supardi.
Lebih lanjut Supardi berpandangan dalam tiga dekade ke belakang pertumbuhan di Sumatra Barat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur, belum cukup signifikan.
Belum lagi diperparah dengan situasi Covid-19 sejak dua tahun silam, ia berpendapat pertumbuhan pembangunan di Sumbar saat ini belum berimbang jika dibandingkan dengan pukulan yang dialami berbagai sektor selama pandemi.
"Oleh karena itu, perlu kiranya kita meminta uluran tangan tokoh di rantau untuk ikut memberikan sumbangsih yang dapat menjadi solusi bagi Sumatra Barat ke depan," tutur Supardi.
Mendorong pertumbuhan pembangunan itu, Ia menjelaskan beberapa kebijakan telah diputuskan dalam RPJMD Sumatera Barat yang diejawantahkan dalam empat program unggulan (progul), yakni, Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar Religus dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.
Ditambah kebijakan yang telah disepakati, seperti beasiswa bagi 1.000 calon mahasiswa, alokasi 10 persen anggaran APBD untuk pertanian, dan menjadikan Sumbar destinasi wisata bertaraf Internasional.
"Mewujudkan hal ini pemerintah butuh anggaran, kalau pendapatan hanya bertumpu pada pajak kendaraan saja tentu belum cukup untuk membangun Sumatra Barat," pungkasnya.
Silaturahmi diakhiri dengan sesi diskusi yang diwarnai berbagai masukan dan saran dari Bachtiar Chamsyah, Gamawan Fauzi, Dasrul Lamsudin, Basril Djabar dan tokoh-tokoh masyarakat Sumbar lainnya yang turut hadir.
