Langgam.id – Bank Indonesia mendorong percepatan pembentukan Tim Perluasan Digitalisasi Ekonomi Daerah (TPDD) bersama pemerintah daerah guna mewujudkan efisiensi dan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat Wahyu Purnama A mengatakan TPDD penting ada di tiap daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penyebarluasan transaksi nontunai dan penataan keuangan daerah yang lebih baik.
“Elektronifikasi transaksi ini penting untuk mendukung visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang terintegrasi ekonomi-keuangan digital, sekaligus juga mengurangi korupsi,” katanya, Jumat (27/9).
Menurutnya, elektronifikasi transaksi pemerintah bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas tata kelola keuangan pemerintah daerah, perluasan keuangan inklusi, meningkatkan penerimaan daerah, dan menjadi monitoring sistem anggaran.
Untuk mendukung elektronifikasi transaksi keuangan daerah itu, BI juga sudah meluncurkan sistem QRIS (QR Code Indonesia Standard) yang dibutuhkan untuk mencegah kebocoran anggaran.
“Harapan kami, nanti tiap daerah sudah menerapkan sistem barcode dalam memungut distribusi, parkir, dan sebagainya, sehingga pendapatan daerah menjadi terukur dan mencegah kebocoran,” urainya.
Wahyu menargetkan pembentukan TPDD di Sumbar sudah mulai efektif pada November tahun ini, sehingga selanjutnya bisa diikuti di kabupaten/kota.
Adapun, struktur organisasi TPDD di tingkat provinsi terdiri dari gubernur sebagai ketua, dan sekda sebagai pelaksana harian. Lalu kepala BI sebagai wakil ketua, sekretaris dan anggota dari biro yang membidangi perekonomian serta perangkat terkait lainnya di daerah.
Begitu juga untuk tingkat kabupaten/kota diketuai oleh bupati atau walikota, pejabat BI perwakilan, dan instansi terkait di daerah sebagai wakil ketua maupun kelengkapan kepengurusan organisasi lainnya.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyambut baik upaya perluasan gerakan nontunai di daerah itu, dan pembentukan Tim Perluasan Digitalisasi Ekonomi Daerah (TPDD).
“Ada banyak keuntungan bagi daerah dengan penerapan sistem nontunai. Pertama jelas lebih efisien, juga transparan, dan tentu saja mencegah kebocoran penggunaan anggaran,” katanya.
Irwan menyatakan komitmen untuk mendukung penuh pembentukan TPDD di Sumbar, sehingga juga akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi daerah itu. (HF)
