Berita Kabupaten Solok - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Jaga Aset Negara, KPK Kawal Pemulihan Reklamasi Danau Singkarak.
Langgam.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan terus mengawal proses pemulihan lokasi proyek reklamasi Danau Singkarak. Hal itu sebagai bentuk upaya penertiban danau sebagai aset negara untuk mencegah kerugian sebagai bentuk korupsi.
Diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) memutuskan menghentikan pembangunan sarana pariwisata yang berada di badan air dan di atas lahan reklamasi di Danau Singkarak di Jorong Kaluku, Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.
Juru Bicara (Jubir) KPK Ipi Mariyanti mengatakan pihaknya mengawal implementasi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok untuk memulihkan Danau Singkarak sebagai kekayaan negara.
"KPK terus mendorong upaya penertiban dan pemulihan terhadap aset-aset negara untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara sebagai salah satu bentuk korupsi," katanya, Senin (31/1/2022).
Sebelumnya, dalam diskusi di Padang, Pemkab Solok telah menandatangani komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Singkarak. Keputusannya yaitu menghentikan pembangunan prasarana pariwisata yang berada di badan air dan di atas lahan reklamasi di Danau Singkarak.
Kemudian, menerbitkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif berdasarkan Pasal 194 PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kepada para pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang agar pihak tersebut melakukan upaya pemulihan.
"Pemulihan berupa pembongkaran dan mengembalikan fungsi danau, termasuk melakukan pengerukan tanah reklamasi yang ramah lingkungan," katanya.
Kemudian, memastikan para pelaku pelanggaran melakukan pemulihan fungsi ruang dengan pengawasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar), Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan aparat penegak hukum.
Selanjutnya, memastikan pemulihan fungsi ruang selesai dilaksanakan berdasarkan evaluasi Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemprov terkait pengembalian kondisi badan air seperti semula.
"Kemudian memastikan penghentian pemanfaatan badan air dan sempadan Danau Singkarak lainnya yang tidak berizin," ujarnya.
Baca juga: Reklamasi Danau Singkarak Dihentikan, Ini Respons Pemkab Solok
KPK meminta semua kesepakatan dilakukan sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK juga mendorong para pemangku kepentingan terkait melakukan pembahasan bersama untuk melakukan penataan, perlindungan, dan pemanfaatan danau sesuai fungsi ekosistem danau.
Diketahui, danau Singkarak merupakan salah satu dari 15 danau yang masuk dalam daftar Danau Prioritas Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021.
—
