Diskusi dengan KPK Ungkap Indikasi Korupsi dalam Isu Lingkungan dan SDA di Sumbar

Diskusi dengan KPK Ungkap Indikasi Korupsi dalam Isu Lingkungan dan SDA di Sumbar

Diskusi publik Pusat Studi Konstitusi (PuSako) Fakultas Hukum Universitas Andalas bersama Perkumpulan Integritas dan Auriga, Selasa (22/1/2019) di Padang. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id-Mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk memberantas korupsi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup di Sumatra Barat, Pusat Studi Konstitusi (PuSako) Fakultas Hukum Universitas Andalas bersama Perkumpulan Integritas dan Auriga adakan diskusi publik.

Langgam.id - Pusat Studi Konstitusi (PuSako) Fakultas Hukum Universitas Andalas bersama Perkumpulan Integritas dan Auriga menggelar diskusi publik, Selasa (22/1/2019) di Padang.

Diskusi publik tersebut dengan tajuk 'Perbaikan Tata Kelola Kebijakan Dalam Upaya Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Indonesia' itu, menghadirkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sebagai keynote speaker.

”Diskusi ini kita adakan berkaitan dengan salah satu fokus KPK memberantas korupsi dalam bidang SDA dan lingkungan hidup, ” kata Direktur PuSako Feri Amsari.

Feri menduga banyaknya perizinan dan motif-motif tertentu yang berkaitan dengan SDA dan lingkungan hidup di Sumatra Barat ada terindikasi tindakan koruptif.

Dengan acara diskusi publik tersebut dijadikan sebagai langkah awal untuk mencegah tindakan korupsi dalam bidang SDA dan lingkungan hidup.

“Kita ingin memberikan kesadaran kepada OPD yang ada si Sumatra Barat agar tidak melakukan penyimpangan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Kita memulainya dengan mengadakan acara ini,” katanya.

Dalam sambutannya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan bahwa salah satu fokus KPK adalah pemberantasan korupsi dalam bidang SDA dan lingkungan hidup.

Menurutnya, banyak sektor SDA dan lingkungan hidup yang menjadi pemasukan bagi negara termasuk di Sumatra Barat. Sehingga sektor tersebut juga rentan adanya tindakan korupsi.

Laode juga berharap kedepannya akan ada perbaikan anggaran dalam bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup sehingga dapat mencegah tindakan korupsi.

“Saya berharap kebijakan anggaran dalam Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup bisa diperbaiki di masa yang akan datang, sehingga kebijakan tersebut tepat guna, tepat sasaran, dan tidak bisa dicuri,” katanya. (Rahmadi/HM)

Baca Juga

Tahanan Polres Pariaman | Remisi untuk Napi
Seorang Tersangka Kasus Korupsi Meninggal di Rutan Padang
dkpp bukittinggi
13 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Divonis Bebas
Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Padang, Kuasa Hukum Pertanyakan Penetapan Tersangka
Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Padang, Kuasa Hukum Pertanyakan Penetapan Tersangka
Langgam.id-Kejari Payakumbuh
Kejari Payakumbuh Belum Beberkan Kerugian Negara Soal Korupsi Dana Covid-19 Kadinkes
Langgam.id-Kadinkes Payakumbuh
Alasan Kejaksaan Tetapkan Kepala Dinas Kesehatan Payakumbuh Tersangka Korupsi
dugaan korupsi koni padang
Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Padang Naik Penyidikan, Kerugian Ditaksir Rp2 Miliar