DPRD Sumbar Usulkan Hak Angket, Mahyeldi Beri Respons Singkat

Mahyeldi vaksinasi Covid-19

Gubernur Sumbar Mahyeldi. [dok. Pemprov Sumbar]

Langgam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi mengajukan rencana penggunaan hak angket kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumbar, Selasa (14/9/2021).

Menanggapi itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan dirinya akan mengikuti proses yang digulirkan oleh DPRD Sumbar. Bagaimanapun, kata dia, masing-masing punya hak.

“Kita ikuti prosesnya, ya kan aturan, kita ikuti aturan,” kata Mahyeldi singkat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: DPRD Ajukan Hak Angket, Wagub Sumbar: Kita Ikuti Prosesnya

Sebagaimana diketahui usulan hak angket disampaikan oleh Anggota DPRD Sumbar Fraksi Demokrat Nurnas dalam sidang paripurna dengan agenda pengambilan Keputusan atas dua Ranperda dan  penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan fraksi terhadap Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.

Hak angket dilakukan terkait soal surat bertandatangan Gubernur Sumbar meminta sumbangan menggunakan kop Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diduga melanggar aturan yaitu penyalahgunaan wewenang.

Dalam berkas, pengajuan dilakukan oleh tiga fraksi yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDIP & PKB. Kemudian ditambah dengan satu partai yaitu Partai Nasdem. Diketahui Nasdem sendiri tergabung dalam Fraksi Nasdem & PPP.

Sementara dari tiga fraksi tersebut sebanyak 17 orang Anggota DPRD memberikan tandatangan dukungan. Berkas telah diterima Ketua DPRD Sumbar Supardi untuk dibahas apakah menjadi sikap lembaga atau tidak lewat rapat paripurna nantinya.

Baca Juga

APBD Perubahan Sumbar 2026 Masih Dibahas di Tingkat Komisi Bersama OPD
APBD Perubahan Sumbar 2026 Masih Dibahas di Tingkat Komisi Bersama OPD
Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Mantan Ketum KONI Sumbar, Agus Suardi diperiksa Kejari Padang hari ini.
Alasan Kejari Padang Alihkan Status Anggota DPRD Sumbar Beny Jadi Tahanan Kota  
Waka DPRD Sumbar Soal Siswi SD Meninggal, Minta Fakta Diungkap Lewat Jalur Hukum
Waka DPRD Sumbar Soal Siswi SD Meninggal, Minta Fakta Diungkap Lewat Jalur Hukum
Kuasa Hukum Beni Saswin Nasrun Minta Kejati Sumbar Hentikan Kasus, Sebut Bukan Korupsi
Kuasa Hukum Beni Saswin Nasrun Minta Kejati Sumbar Hentikan Kasus, Sebut Bukan Korupsi
Silaturahmi KPID Sumbar dengan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, Jumat (10/7/2026). (Dok. KPID Sumbar)
Ketua DPRD Sumbar Dorong KPID Masifkan Literasi Media Generasi Muda, Perkuat Regulasi Penyiaran Lokal
Respon DPRD Sumbar Terkait Anggaran Mikrofon Rp900 Juta Lebih
Respon DPRD Sumbar Terkait Anggaran Mikrofon Rp900 Juta Lebih