Pasangan Mahyeldi dan Audy Joinaldy resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) beberapa bulan lalu. Kedua tokoh ini secara definitif dan resmi menjabat setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021.
Kita akan sama-sama melihat, kemana arah pembangunan Provinsi Sumatra Barat ke depan di bawah figur kepemimpinan Gubernur Sumbar yang baru, Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur, Audy Joinaldy.
Telah dirumuskan, visi pemerintahan di bawah kendali Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Wakilnya, Audy Joinaldy, adalah terwujudnya Sumbar madani yang unggul dan berkelanjutan. Sumber daya manusia yang unggul tentu akan memberikan manfaat pada pembangunan hingga dimasa depan.
Hal ini disampaikan oleh gubernur terpilih, Mahyeldi dalam acara sarasehan Ikatan Alumni Sekolah Menengah Atas (IASMA) 1 Landbouw Bukittinggi bertempat di Ruang Pagaruyung Hotel Balairung Jakarta, pada Jumat, 19 Maret 2021.
Visi tersebut nantinya didukung oleh misi yang selaras dengan adat budaya Minangkabau, untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Dalam artian, masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan demokratis dan taat hukum.
Visi yang didukung oleh misi maupun program kerja nantinya, tentunya mendukung program pembangunan Pemprov Sumatra Barat periode 2021-2024 nantinya.
Pertama berupaya meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
Perlu diingat bersama, bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan masyarakat Sumbar yang unggul dan bisa berkelanjutan adalah: Satu, menjamin kesehatan para remaja sebagai calon orang tua nantinya.
Dua, menjamin kesehatan ibu hamil. Tiga, menjamin kesehatan balita, karena di sana periode emas pembentukan dan perkembangan otak anak mengalami perkembangan pesat.
Khusus bila bicara sehat sebagai investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia, itu mesti diperhatikan kesehatan remaja dan ibu hamil sebagai proses penting awal pembentukan generasi selanjutnya.
Bagaimana tidak, hal ini guna menghindari generasi selanjutnya terkena stunting (kekurangan gizi kronis). Posisi Sumatra Barat dalam kasus kurang gizi (stunting) Survei Status Gizi dan Balita Indonesia (SSGBI) 2019 Kementerian Kesehatan, berada pada 27,4 persen. Hanya sedikit dibawah nasional yang berada pada 27,6 persen tahun 2019.
Apalagi pada akhir Januari 2021 lalu, Presiden Jokowi telah risau dengan angka stunting nasional yang cukup mengkhawatirkan, ditambah beban ganda masyarakat yang bertahan ditengah pandemi.
Maka dari itu, presiden berharap stunting bisa turun ke angka 14 persen. Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Pada Pasal 10 menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan: a. Penguatan perencanaan dan penganggaran; b. Peningkatan kualitas pelaksanaan; c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan; d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Pemerintah provinsi perlu memberikan amanat khusus, kepada kepala daerah di kabupaten kota agar masalah stunting sangat diprioritaskan, dan perlu dievaluasi bersama lintas sektor. Agar intervensi stunting di Sumatra Barat bisa mencapai target yang diharapkan pemerintah pusat.
Terciptanya masyarakat yang sehat bebas stunting akan bermanfaat bagi pembangunan Sumatra Barat ke depan, sehingga akan membantu pemerintah mewujudkan Sumbar maju tentunya.
Memadatkan materi kesehatan reproduksi dan gizi remaja yang ada dalam Program Generasi Berencana (GenRe). Materi tersebut bisa diajarkan pada sekolah-sekolah menengah atas, dinilai sebagai sebuah solusi saat ini.
Selanjutnya kita perlu mengaktifkan peran posyandu sampai ke lini lapangan dan memberikan akses kesehatan yang mudah dan mudah juga akan membuat balita dan masyarakat lebih sehat.
Setidaknya ini merupakan salah satu upaya preventif yang bisa dilakukan guna mencegah stunting. Gencar mengampanyekan gerakan anti menikah dibawah umur, harus diatas 21 tahun bagi perempuan dan diatas 25 tahun bagi laki-laki. Kampanye anti LGBT dan seks menyimpang, penyalahgunaan narkoba agar terhindar dari HIV/Aids.
Kedua, sektor pendidikan merupakan prioritas yang paling utama dan berkelanjutan. Hal ini guna menyikapi perkembangan kemajuan zaman. Sehingga pembangunan sumberdaya manusia Sumbar bisa terus berprestasi, berdaya saing tinggi dalam persaingan global saat ini.
Tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatra Barat berada pada ranking 9 secara nasional, dengan nilai 72,39. Urutan pertama ditempati DKI Jakarta dengan nilai 80,76, diikuti DIY Yogyakarta dengan 79,79.
IPM diukur dari perbandingan harapan hidup dalam taraf kesehatan, pendidikan, dan standar hidup dalam taraf ekonomi.
Perlu pemerataan fasilitas dan tenaga pendidikan yang berkeadilan hingga kepelosok Sumatra Barat dan tetap mempertahankan materi pelajaran muatan lokal. Muatan lokal yang perlu dipertahankan adalah pelajaran Budaya Adat dan Alam Minangkabau (BAM).
Hal ini agar generasi muda paham dengan falsafah orang Minang sejak dulu, yaitu Adat Basansi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Artinya semua elemen kehidupan orang Minang berdasarkan pada syarak (syarikat Islam), syarikat Islam berdasar dan bersumber dari Alquran sebagai petunjuk hidup yang senantiasa dipedomani dan akan menjadi identitas orang Minang sampai kapanpun.
Apabila sudah demikian, akan meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dan Sumbar bisa maju beriringan dengan identitasnya.
Selanjutnya, senantiasa meningkatkan nilai tambah dan produktifitas dengan memberikan stimulus di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kemudian, usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, dan berdasarkan identitas Sumbar yang agrikultur.
Setelah itu, meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Melibatkan para generasi millenial yang notabene punya cakrawala yang unik untuk berkolaborasi memberikan nilai tambah kreatifitas dalam mengemas dan mempromosikan ekonomi kreatif maupun sektor wisata di Sumbar.
Pada sisi lain, pemerintah juga dimohon untuk tetap memberikan perlindungan dalam penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi terutama di daerah-daerah. [*]
Filka Khairu Pratama
Analis Bina Ketahanan Remaja Perwakilan BKKBN Sumatra Barat
