Kesalahan besar ketika Gubernur Sumbar Mahyeldi menganggap, polemik surat permintaan sumbangan itu, bukan krisis public relations. Surat bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021 tertanggal 12 Mei 2021 tentang penerbitan profil dan potensi Sumbar itu beredar dan sempat heboh.
Buktinya, sejak kasus ini pertama kali mencuat di media massa lebih dari dua minggu yang lalu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Mahyeldi maupun Humas Pemprov Sumbar.
Sedangkan, pihak kepolisian telah memeriksa beberapa orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Begitu juga dengan Ombudsman Sumbar juga telah melakukan pemanggilan dan memeriksa Sekda Sumbar Hansastri Matondang.
Dan tidak disangka-sangka, sikap Gubernur Mahyeldi yang digadang-gadangkan rendah hati itu lebih memilih menghindari pertanyaan wartawan dan melemparkan kasus ini ke Sekda Sumbar. Alasannya kasus tersebut merupakan persoalan administrasi.
Tindakan yang dilakukannya tidak seperti menghadapi kritikan dan polemik pembelian kendaraan dinas gubernur dan wakil gubernur. Gubernur Mahyeldi menggelar jumpa pers menjelaskan kronologis polemik tersebut dan memutuskan menyerahkan kendaran dinas ke Satgas Covid 19, serta mengakui kesalahannya karena telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah, Gubernur Mahyeldi memang cukup percaya diri bahwa polemik surat permintaan sumbangan yang ia tandatangani tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan dukungan publik terhadap Pemprov Sumbar serta memperburuk reputasi kepemimpinannya sebagai seorang Gubernur?.
Apakah Gubernur Mahyeldi menganggap kasus tersebut sebagai hal yang sepele dan tidak perlu ditanggapi dan dijelaskan ke publik disaat pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan prinsip transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan? Atau, peristiwa ini menunjukkan bahwa Gubernur Mahyeldi dan atau Pemprov Sumbar tidak memiliki pola komunikasi dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah tata kelola pemerintahan yang baik?
Turning Point dan Manajemen Isu
Krisis PR merupakan peristiwa, rumor, atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas perusahaan ataupun organisasi lainnya. Satu dekade terakhir, Krisis PR telah menjadi perhatian dan kajian serius instansi pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal itu mengingat, jika krisis PR tidak ditangani dengan baik, maka reputasi pemerintah akan hancur dan kepercayaan publik pun akan sirna. Dampaknya, roda pemerintahan akan terganggu, program-program pembangunan dan pelayanan publik tidak lagi mendapat dukungan masyarakat. Inilah yang menjadi alasan saya mengatakan bahwa polemik surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi merupakan sebuah krisis PR.
Dalam menangani Krisis PR, yang paling utama dan yang terpenting untuk diperhatikan adalah cara berkomunikasi dengan publik. Tentunya, melalui media massa. Karena krisis merupakan peristiwa yang bernilai berita. Begitu krisis terjadi, maka media massa akan cepat berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya, perlu pendekatan dan praktik tersendiri dalam media relations untuk menangani krisis yang sedang terjadi.
Untuk itu, di sinilah peranan penting humas pemerintah (Government Public Relations) untuk mengembalikan citra pemerintah. Humas pemerintah tidak hanya harus mempunyai technical skill dan managerial skill dalam keadaan normal atau melakukan pencitraan, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi, menghadapi atau menangani suatu krisis kepercayaan dan penurunan citra yang sedang terjadi. Begitu juga dengan pemulihan citra positif publik terhadap pemerintah.
Dan perlu dicatat, reaksi dalam menangani krisis akan menjadi titik balik (turning point) bagi tata kelola pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi. Titik balik tersebut bisa berdampak siginifikan kearah negatif maupun positif. Dan titik balik positif inilah yang seharusnya dipikirkan, dirancang, dan dilaksanakan stakeholder internal Pemprov Sumbar. Tentunya, dengan melibatkan stakeholder yang bertanggungjawab dan berperan sebagai Humas Pemerintah.
Krisis tidak bergerak spontan atau terjadi secara tiba-tiba. Ia selalu diawali dengan berbagai gejala yang terkadang bisa tidak terlihat. Dengan demikian, sebelum krisis terjadi, kecakapan dan pemahaman terhadap manajemen isu juga harus dimiliki Humas Pemerintah.
Isu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara pengharapan publik dengan praktek organisasi yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi organisasi. Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan atau nilai. Sedangkan manajemen isu merupakan proses proaktif dalam mengelola isu-isu, tren atau peristiwa potensial, eksternal dan internal, yang memiliki dampak, baik negatif maupun positif terhadap organisasi. Dan menjadikan isu sebagai peluang meningkatkan reputasi organisasi.
Tata kelola pemerintahan dewasa ini juga dituntut mampu mengelola isu publik. Dengan membentuk tim manajemen isu dan pengelolaan krisis PR yang bertugas melakukan monitoring, mengidentifikasi, menganalisis, membuat kebijakan stratejik pada tingkat manajemen, impelementasi kebijakan sebagai tindakan mengantisipasi isu dan mengevaluasi dampak kebijakan dalam rangka mendukung keberlangsungan aktivitas organisasi.
Contohnya, seperti isu yang beredar di tengah masyarakat, media massa dan media sosial saat ini tentang “Gubernur Mahyeldi meminta seleksi pengurus Baznas Sumbar diulang lagi”, “Pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru seksi Sicincin – Payakumbuh – Pangkalan ditangguhkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Jika dua contoh isu ini tidak dikelola dengan baik, pastinya juga akan menjadi krisis PR, seperti polemik pembelian mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur di saat pandemi dan surat permintaan sumbangan.
Sindikasi Opok Madani
Strategi komunikasi pemerintah dan audit komunikasi pemerintah harus menjadi perhatian khusus Gubernur Mahyeldi dan Humas Pemprov Sumbar dalam menyelesaikan polemik yang terjadi saat ini. Baik itu pola komunikasi dengan stakeholder internal maupun dengan stakeholder eksternal. Salah mengambil kebijakan dan menyampaikan narasi, tentunya akan memperburuk reputasi.
Begitu juga sepatutnya yang perlu dilakukan oleh sindikasi pendukung, netizen, buzzer, influencer, Gubernur Mahyeldi sebagai seorang politisi di media sosial. Dukungan yang diberikan kepada Gubernur Mahyeldi dalam menghadapi polemik atau isu yang sedang viral juga harus memperhatikan strategi komunikasi dan audit komunikasi. Bukan asal posting dan membuat konten penjelasan maupun konten pembelaan.
Poin penting yang perlu dilakukan aktivis media sosial tersebut adalah; Pertama, menganalisa isu secara komprehensif. Bukan melihat siapa yang mengatakan dan menyebarkan isu tersebut. Sebagaimana sebuah pepatah mengatakan, “Undzur ma qoola wala tandzur man qoola” (Lihatlah apa yang dikatakannya dan janganlah kamu melihat siapa yang mengatakannya).
Disinilah pentingnya analisa isu sebagai langkah awal dalam memberikan penjelasan dengan tepat. Sesuai dengan data, fakta dan tidak mengada-gada. Katakan yang benar dengan cara yang benar dan ungkapkan yang salah dengan cara benar pula.
Akan tetapi, jikalau yang dilihat adalah siapa yang menyampaikan dan menyebarkan isu tersebut, sudah bisa dipastikan para pendukung, netizen, buzzer, maupun influencer akan terperangkap dalam debat yang tak berkesudahan. Terjadilah bullying. Hilanglah akal sehat. Alih-alih mendapatkan dukungan, malahan bisa menimbulkan sikap antipati dari yang membacanya. Akibatnya, bukan memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, malahan memperburuk reputasi dan citra Gubernur Mahyeldi.
Kedua, hal yang juga harus menjadi bahan renungan oleh sindikasi pendukung, netizen, buzzer, influencer, Gubernur Mahyeldi dalam membuat konten di media sosial adalah dengan menyesuaikan teks dan konteks. Likulli maqomin maqolun wa likulli maqoolin maqomun (Setiap tempat ada perkataannya dan setiap perkataan ada tempatnya). Jika isu yang sedang berkembang tentang polemik pembelian mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur di saat pandemi covid 19, tentunya yang harus dijelaskan sindikasi ini juga tentang pembelian mobil dinas, bukan melakukan pembelaan dengan mendiskreditkan pihak lain. Atau mengatakan polemik terjadi sebagai upaya pembunuhan karakter karena kekalahan dalam percaturan politik. Atau juga menyampaikan alibi lainnya yang tidak sesuai dengan isu yang sedang terjadi.
Dan yang lebih tidak tepat lagi, ketika sindikasi ini berusaha memposisikan Gubernur Mahyeldi sebagai orang yang teraniaya, karena tidak jadi menggunakan mobil dinas yang baru sedangkan kendaraan yang lama sudah tidak layak pakai lagi. Dan aktivitas Gubernur Mahyeldi mengunjungi daerah daerah Kab/Kota di Sumbar cukup padat.
Sah-sah saja, sindikasi tersebut memposting konten yang bersifat opok (pujian/ pujian yang berlebihan/ memberikan pujian karena maksud tertentu) terhadap sosok Gubernur Mahyeldi dan mengklaim Gubernur Mahyeldi merupakan orang yang sederhana, bersahaja, dan memiliki misi mewujudkan masyarakat yang madani (beradab). Atau boleh juga mengatakan atau membranding Gubernur Mahyeldi sebagai orang yang beradab, taat beribadah, peduli antar sesama. Tidak akan ada yang melarang atau membully. Akan tetapi, narasi tersebut tidak tepat digunakan sebagai jawaban dari kritikan atau polemik yang sedang terjadi. Oot!
Dan perlu juga diingat, mengiring opini publik atau mengadili opini publik bukanlah pekerjaan mudah. Membutuhkan strategi yang mumpuni dan timing yang pas. Tidak segampang memposting, menshare, dan membully di media sosial.
Wallahu a'lam bish-shawabi!
Ulil Amri Abdi (Penikmat Media dan Budaya)
