Langgam.id - Surat yang diduga dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan ditandatangani Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi digunakan untuk meminta uang penerbitan buku.
Polisi menduga surat ini asli, disebarkan oleh lima orang ke pengusaha, kampus, rumah sakit hingga dealer kendaraan. Dugaan itu muncul dari keterangan lima orang berstatus saksi tersebut, sehingga kasus ini belum bisa dipastikan penipuan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi menyayangkan adanya kegiatan meminta sumbangan di tengah pandemi covid-19. Apalagi jika memang dilakukan oleh pemerintah provinsi hanya untuk penerbitan buku.
"Semua lagi susah, masyarakat dan pengusaha kan lagi susah. Perusahaan banyak mengalami kesulitan dan merumahkan karyawan. Saya juga heran, kenapa meminta sumbangan hanya untuk membuat buku profil. Ini lucu sekali," kata Mulyadi dihubungi langgam.id, Jumat (20/8/2021).
Jika surat ini asli, Mulyadi heran apakah pemerintah daerah tidak memiliki anggaran sama sekali. Bahkan, pembuatan buku berkaitan dengan profil Sumbar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Saya rasa berapa biayanya, tidak mungkin lah (tidak ada anggaran), DPRD, pemerintah kalau ini ada urgensinya. Ini yang menjadi pertanyaan anggota DPRD khususnya fraksi Demokrat. Ini kan memalukan, masak pemerintah daerah meminta sumbangan ke pengusaha, ini tidak pas ini," jelasnya.
Mulyadi telah mempertanyakan polemik ini ke fraksi Demokrat di DPRD Sumbar. Para fraksi pun cukup terkejut. Harusnya, jika menyangkut promosi profil daerah, anggaran akan bisa disampaikan.
Baca juga: Bappeda Sumbar Masih Bungkam Soal Surat Gubernur yang Dipakai Untuk Minta Uang
"Ini harusnya bisa disampaikan dalam anggaran kalau urgensinya untuk promosi Sumbar. Ini kok malah kesannya minta ke pengusaha, kampus, dealer kendaraan. Ini aneh menurut saya, apa urgensinya, di tengah pandemi orang sedang susah. Ini memalukan," ujarnya.
Seperti diketahui, surat tertanggal 12 Mei 2021 bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021 tersebut berisi tentang penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatra Barat. Surat itu juga dilengkapi dengan tandatangan Mahyeldi.
Surat itu meminta partisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku profil "Sumatera Barat "Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan" dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy.
Terkait keabsahan surat itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi sebelumnya mengatakan dirinya akan mempelajari terlebih dahulu. Namun dia juga tidak membantah ada surat yang dia tandatangani terkait penerbitan buku.
“Iya memang banyak yang mengatasnamakan saya, di media sosial juga banyak, nanti kita coba pelajari dulu,” kata Gubernur Mahyeldi di DPRD Sumbar, Senin (16/8/2021).
