Rp5,6 Miliar untuk Rehab Rumah Dinas DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra: Bukan Kediaman Ketua

Langgam.id-rumah dinas ketua DPRD Sumbar

Kegiatan renovasi rumah ketua DPRD Sumbar di Jalan Sudirman, Kota Padang. [foto: Rahmadi/langgam.id]

Langgam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (DPRD) melakukan renovasi rumah dinas ketuanya yang berada di Jalan Sudirman, Kota Padang. Total biaya renovasi senilai Rp5,6 miliar yang dananya berasal dari APBD Sumbar.

Sebagaimana yang tertera dalam situs lpse.sumbarprov.go.id, proyek rehab rumah dinas DPRD Sumbar anggarannya bersumber dari APBD 2021. Nilai pagu paket rehab rumah dinas DPRD Sumbar ini senilai Rp7,360 miliar.

Sementara harga perkiraan sendiri (HPS) yang tercantum dalam situs itu senilai Rp6,876 miliar. Dari 141 peserta lelang yang ikut, sudah ditentukan satu perusahaan sebagai pemenang tender. Besaran nilai sesuai penawaran dari perusahaan pemenang itu Rp5,690 miliar.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra Hidayat menjelaskan, bahwa yang direnovasi itu bukan rumah dinas yang dihuni ketua DPRD. Namun bangunan di belakang rumah dinas yang masih satu komplek dengan rumah dinas.

“Selain itu, renovasi rumah dinas ini juga sudah dialokasikan tahun 2021, itu bukan rehab rumah dinas ketua DPRD namanya, tapi rehab atau gedung yang berada di belakang rumah dinas ketua DPRD,” katanya, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Serahkan Mobil Dinas Baru ke Satgas Covid-19, Mahyeldi: Sementara Saya Dipinjamkan SKPD

Terkait adanya kritikan melakukan renovasi saat banyaknya refocusing anggaran di masa pandemi covid-19, ia mengatakan tidak bisa lagi, karena sudah dalam masa pelaksanaan. Saat ini pengerjaannya sudah mulai.

“Kalau sudah dimulai tidak bisa begitu saja dihentikan, karena sudah ada perjanjian sesuai hukum diantara pelaksana dan penyedia,” ungkapnya.

Berbeda kalau belum ditender terang Hidayat, baru bisa disepakati untuk direfocusing. Kalau pekerjaan sudah ditender tentu tidak bisa direfocusing. Selain itu gedung ini menurutnya juga digunakan untuk masyarakat.

“Gedung ini nantinya juga digunakan untuk isolasi mandiri bagi pasien covid-19, karena belakangan informasinya gedung itu banyak yang bocor dan konstruksinya banyak rusak akibat gempa 2009 yang lalu,” katanya.

Dia mengatakan, sejak rusak akibat gempa 2009 sampai sekarang, bangunan itu belum pernah direhabilitasi.

Baca Juga

Respon Pemprov Terkait Temuan BPK Rp858 Juta pada Proyek Pemeliharaan Masjid Raya Sumbar
Respon Pemprov Terkait Temuan BPK Rp858 Juta pada Proyek Pemeliharaan Masjid Raya Sumbar
Petugas BPBD evakuasi warga terjebak banjir di Kota Padang.
Banjir Kota Padang, BPBD Klaim Tak Ada Tanggul Jebol
Banjir merendam SMP Negeri 41 Gunung Sarik, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Senin (3/8/2026).
Cerita Kepsek SMPN 41 Pantau CCTV Saat Banjir Rendam Gedung Sekolah
Kondisi Dadok Tunggul Hitam usai diterjang banjir pada Selasa pagi (3/8/2026).
Begini Kondisi Dadok Tunggul Hitam Usai Diterjang Banjir
SMP Negeri 41 Gunung Sarik, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang usai terdampak banjir, Selasa (4/8/2026).
Banjir Kota Padang, SMPN 41 Padang Masih Dipenuhi Lumpur
Banjir di Kecamatan Kuranji
BNPB: Banjir Rendam 3 Kecamatan di Padang, RSUD Terdampak