Langgam.id - DPRD Kota Payakumbuh menggelar rapat paripurna, Selasa (25/5/2021). Ada dua agenda dalam rapat paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Payakumbuh tersebut.
Yaitu, Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Payakumbuh Tahun 2020. Kemudian, Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.
Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Wulan Denura mengatakan, jadwal dua rapat paripurna ini telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah DPRD. Diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemko Payakumbuh dapat terus terjaga sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik kepada jalannya pemerintahan dan kualitas hidup bagi masyarakat Payakumbuh.
“Pandemi covid-19 betul-betul memberikan dampak yang cukup signifikan terjadap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Semoga kita bisa memaksimalkan usaha demi memulihkan kondisi perekonomian,” harap Wulan.
Juru Bicara DPRD Zainir dari Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyampaikan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2020. Secara umum karena covid-19, di OPD Pemko ada terjadi refokusing anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan berkurang.
“Realisasinya di setiap OPD pada umumnya sudah bagus meski ada yang sampai 75 persen saja. DPRD memahami ini mungkin disebabkan pandemi covid-19. Namun, pesan kami di DPRD agar target masing-masing OPD pada tahun 2021 diharapkan di atas 75 persen. Karena akan berimbas kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kedepannya,” tutur Zainir.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Erwin Yunaz menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Payakumbuh yang telah membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wako Payakumbuh 2020. Sekaligus telah memberikan rekomendasi, tanggapan serta saran dan masukan kepada pemerintah daerah.
“Semoga masukan dari legislatif ini dapat kami gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif pada masa mendatang. Utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kota payakumbuh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyampaian rekomendasi DPRD dapat dipahami bersama sebagai perwujudan salah satu fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi dewan perwakilan rakyat daerah sendiri.
“Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme “checks and balances” untuk menjamin pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Sedangkan bagi DPRD, fungsi pengawasan ini juga mengandung makna sebagai tugas mulia yang diamanatkan masyarakat,” kata Erwin.
Erwin mengungkapkan bahwa akan menginstruksikan kepada semua OPD Pemko Payakumbuh untuk segera mempelajari secara lebih seksama dan sungguh-sungguh materi rekomendasi DPRD. Hal ini guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing satuan kerja di masa yang akan datang. (INF)
