144 Petugas BPS Lakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM di Payakumbuh

Pemko Payakumbuh mendukung penuh pelaksanaan pendataan lengkap Koperasi KUMKM yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS)

Plh Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda saat bertemu dengan jajaran BPS Payakumbuh terkait PL-KUMKM. [foto: Pemko Payakumbuh]

Langgam.id – Pemko Payakumbuh mendukung penuh pelaksanaan pendataan lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PL-KUMKM) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 15 September sampai 14 Oktober 2023.

Plh Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengungkapkan, bahwa hasil pendataan yang sedang dilakukan oleh BPS merupakan hal yang penting bagi pemerintah daerah.

“Untuk itu kita mendukung penuh pelaksanaan ini. Dan kita berharap seluruh pelaku usaha memberikan data yang sebenarnya kepada petugas sehingga hasil yang didapatkan sesuai,” ucap Rida.

Ia mengatakan data yang lengkap terkait koperasi dan UMKM ini akan dapat menentukan langkah pemerintah daerah dalam membuat kebijakan.

“Mari sukseskan PL-KUMKM yang dilaksanakan BPS. Berikan data yang sebenarnya kepada petugas,” harapnya.

Kepala BPS Kota Payakumbuh Desi Febriyanti menyebutkan bahwa yang akan didata adalah semua pelaku usaha khususnya yang bergerak di luar sektor pertanian.

“Karena sektor pertanian telah dilakukan pendataan melalui sensus pertanian. Semuanya akan kita data sampai dengan garendong atau penjual yang menggunakan motor,” ujarnya.

Ia mengatakan jumlah petugas yang akan melakukan pendataan untuk Kota Payakumbuh berjumlah sekitar 144 orang yang sebelumnya telah diberikan pelatihan petugas.

Menurutnya basis data tunggal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk intervensi program atau hal lainnya yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

“Ketersediaan data mengenai koperasi serta pelaku UMKM berperan krusial sebagai akselerator program-program pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM,” ungkapnya.

Ia mengatakan data yang dikumpulkan seperti tempat usaha, karakteristik usahanya, pemanfaatan teknologi, dan karakteristik pengusaha seperti pendidikan dan jenis kelamin.

“Dan yang paling utama itu omzet karena ini dapat menentukan apakah usaha tersebut masuk dalam usaha mikro, kecil, atau menengah,” bebernya.

Ia mengatakan untuk seluruh Indonesia PL-KUMKM dilaksanakan di 32 provinsi. Sementara untuk di Sumbar dilaksanakan di sembilan kabupaten dan kota. (*)

Baca Juga

Payakumbuh bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan sosial pendidikan kepada 100 mahasiswa kurang mampu.
Baznas Payakumbuh Salurkan Bantuan Pendidikan Bagi 100 Mahasiswa Kurang Mampu
BPS mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2025 di wilayah yang tedampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
Pascabencana, Inflasi di Aceh, Sumut dan Sumbar Berbalik Deflasi di Januari 2026
BPS mencatat luas panen padi pada 2025 mencapai 284.076 hektare (Ha). Angka ini mengalami penurunan sebesar 11.203 hektare atau 3,79
Luas Panen Padi Turun, Produksi Beras Sumbar 2025 Capai 800.613 Ton
Wawako Payakumbuh Elzadaswarman membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Bappeda Kota
RKPD 2027, Payakumbuh Fokuskan Dorong Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan akan berlangsung serentak pada Mei hingga Juli nanti. Pendataan akan menyasar seluruh pelaku usaha
Sensus Ekonomi 2026 Dimulai Mei, Sasar Seluruh Pelaku Usaha di Padang
Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan masjid sebagai pusat pembinaan keagamaan, magrib
Wawako Payakumbuh Ajak Hidupkan Kembali Magrib Mengaji Bagi Generasi Muda