Langgam.id — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menggandeng perusahaan dan perbankan dalam mempercepat penanganan kemiskinan, stunting, dan kemiskinan ekstrem menjelang 100 hari kerja pemerintahan baru. Melalui kegiatan advokasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati, Rabu (18/6/2025), Pemkab Pasbar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat langsung dalam penanganan masalah-masalah krusial tersebut.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menjelaskan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan sosial yang masih membelenggu daerah. Ia mengungkapkan, saat ini angka kemiskinan di Pasbar mencapai 7 persen atau sekitar 34.600 jiwa, dengan kemiskinan ekstrem sebesar 0,70 persen (3.410 jiwa) dan prevalensi stunting berada di angka 26,6 persen atau sekitar 4.574 balita.
"Isu kemiskinan, stunting, dan kemiskinan ekstrem merupakan isu lintas sektor. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, tetapi butuh keterlibatan aktif dari dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat," tegas Bupati Yulianto dikutip dari Kominfo setempat.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan yang telah berkontribusi, termasuk PT Agrowiratama yang dianggap telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program pemerintah daerah. Ia berharap lebih banyak perusahaan ikut berperan melalui alokasi dana CSR yang tepat sasaran dan terarah pada kebutuhan super prioritas.
Data terbaru dari program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) mencatat masih banyak keluarga di Pasbar yang hidup dalam keterbatasan. Dari total 36.040 kepala keluarga, sebanyak 3.435 tinggal di rumah tidak layak huni, 13.226 tidak memiliki jamban layak, 17.329 belum mengakses air minum layak, 544 belum memiliki listrik PLN, dan 5.936 masih menggunakan kayu bakar atau minyak tanah untuk memasak.
Dalam aspek kesehatan anak, 202 balita stunting tercatat berasal dari keluarga miskin. Mayoritas tinggal dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat dan fasilitas dasar yang belum terpenuhi. Kecamatan Pasaman tercatat sebagai wilayah dengan jumlah balita stunting terbanyak, yakni 36 anak, disusul Koto Balingka (34 anak) dan Sungai Aur (29 anak).
Plt. Kepala Bappelitbangda, Ikhwanri, menjelaskan bahwa dari balita stunting tersebut, 96 tidak memiliki fasilitas BAB layak, 110 belum memiliki sumber air minum layak, dan 38 tinggal di rumah yang masih menggunakan bahan bakar tradisional. Tak hanya balita, kondisi serupa juga terjadi pada 344 ibu hamil dari keluarga miskin.
“Total kebutuhan anggaran untuk penanganan balita stunting miskin mencapai Rp3,03 miliar, sedangkan untuk ibu hamil miskin mencapai Rp5,07 miliar. Maka dari itu, dukungan dunia usaha melalui CSR menjadi sangat penting,” terang Ikhwanri.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Pasbar meluncurkan program bertajuk "Brondol Sawit" atau Bersama Perusahaan untuk Nol-kan dan Kendalikan Stunting, yang mengusung konsep intervensi sensitif terpadu. Melalui program ini, perusahaan yang berpartisipasi akan mendapat apresiasi berupa pencantuman logo pada bangunan hasil CSR, publikasi di media pemerintah daerah, serta eksposur di media lokal dan nasional.
Dalam sesi diskusi, seluruh perwakilan perusahaan menyatakan komitmennya untuk menangani 33 sasaran prioritas, yakni balita stunting dan ibu hamil miskin pada desil 1, pada tahun 2025. Sementara perbankan akan fokus pada penyediaan beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mendampingi melalui berbagai program intervensi seperti pemberian makanan tambahan, bantuan pangan, layanan dasar, jaminan kesehatan, pelatihan keterampilan, hingga bantuan ekonomi untuk warga usia nonproduktif.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menjadi model integrasi yang efektif dalam mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan dan penurunan stunting, sejalan dengan agenda pembangunan nasional. (*/f)
