Akan tetapi, RR terlihat kurang memahami tulisan-tulisan saya terdahulu tentang KR. Sehingga RR memaksakan apa yang dia pikirkan menjadi seolah-olah itulah yang saya maksudkan, “putting his words into my mouth.” Tentu, ini terkesan kurang baik.

Baca Juga: Kapitalisme Irreligius (KI) Sebagai Antitesis Kapitalisme Religius (KR)?

Saya dipersepsikan menyerang ACT, dan RR terlihat hendak membela ACT. Padahal, rangkaian artikel saya tentang KR tersebut bukanlah tentang ACT per se. Kasus ACT hanya berfungsi sebagai pintu masuk untuk membahas tema KR secara taksonomis. Yaitu, KR sebagai sebuah pola (pattern), sehingga perlu penjelasan yang memadai. Ini yang sepertinya luput dari pemahaman RR.

RR menawarkan frasa Kapitalisme Irreligius (KI) sebagai anti-tesis dari KR. Tetapi RR tidak menjelaskan apa itu KI. Tidak jelas pula bagaimana anti-tesis itu dirumuskan. Sementara saya, secara sederhana, mendefinisikan KR sebagai praktik kapitalis dengan nuansa kesalehan dan menawarkan sebuah anatomi untuk KR.

Sepertinya RR menggunakan istilah KI untuk merujuk pada model filantropi Barat, seperti Rockefeller Foundation yang saya sitir sebelumnya. Di sini, RR jelas salah kaprah.

Dalam anatomi KR yang saya tawarkan, filantropi Barat adalah salah satu varian dari kapitalisasi donasi yang merupakan salah satu bentuk dari KR. Varian berikutnya dari kapitalisasi donasi adalah pengepul sumbangan model ACT.

Terlihat pola yang berbeda dari dua varian tersebut. Filantropi Barat memanfaatkan hasil akumulasi dari para kapitalis sukses untuk kemudian diredistribusikan untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. ACT mengakumulasi donasi dari masyarakat dengan menggunakan teknik marketing yang masif, mengemplang sebagian, dan meredistribusikan sebagian untuk misi-misi kemanusiaan.

Baca Juga: Ada Apa dengan Kapitalisme Religius (KR)?

Jadi filantropi Barat dan kapitalisasi donasi model ACT adalah sama-sama varian dari KR. Sepertinya RR luput menangkap secara utuh anatomi KR yang telah saya jabarkan di Republika, tetapi sudah terburu-buru menyorongkan sebuah anti-tesis.

Anatomi KR tidak menyangkut persoalan baik-buruk. Ia menawarkan sebuah pola. Soal baik-buruk, bisa ditemui di semua varian KR. Setiap model KR akan memiliki sisi positif dan negatif, sesuatu yang sangat alamiah.

oOo

Jika pun ingin menelisik anti-tesis dari KR, kita justru perlu melirik anti-tesis dari kapitalisme itu sendiri, yaitu sosialisme. Jika sekarang kita membahas frasa kapitalisme religius, di abad yang lalu, sudah ada konsep Sosialisme Religius (SR) sebagai upaya menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat yang egaliter berlandaskan ajaran agama. “Redistribusi” menjadi kata kunci, sebagai anti-tesis dari “akumulasi.”

Hal ini bisa ditelusuri dari pemikiran tokoh-tokoh pergerakan: HOS Tjokroaminoto, Mohammad Hatta dan Sjafruddin Prawiranegara. Sangat bisa dipahami ada kedekatan antara nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial dengan ajaran agama, maka lahirlah SR.

Sayangnya, SR baru sampai pada dataran wacana. Tetapi perlu diingat bahwa sila ke lima Pancasila, dasar negara kita, adalah soal keadilan sosial.

Tragedi nasional tahun 1965-1966, ketika PKI diberangus, telah mengubur diskursus sosialisme dengan segala varian-nya. Jangan lupa, hulu dari sosialisme adalah Marx.

Dalam hal ini, perlu membuat pembedaan tegas antara PKI/komunisme dan ajaran-ajaran Marx.

Komunisme mengambil inspirasi dari ajaran Marx. Tetapi, ajaran Marx telah menginspirasi banyak orang, pihak, dan berbagai turunan pemikiran.

Kelompok feminis, gerakan lingkungan, kalangan sosial demokrat, gerakan buruh, sampai dengan partai buruh, dan berbagai kelompok progresif, semua mengambil inspirasi, salah satunya, dari Marx.

Salah satu sumbangan utama Marx adalah mengkonsepkan “kelas” (class) yang menumbuhkan “kesadaran kelas” (class consciousness) sehingga membangkitkan “agency” dari mereka yang tertindas.

Marx telah menginspirasi tokoh-tokoh anti-kolonial dan pejuang kemerdekaan di dunia ke tiga di pertengahan abad ke dua puluh: Mulai dari Soekarno, Nehru, Lumumba, Allende, Nkrumah, Guevara, Mosaddegh, sampai Mandela .

Di samping Soekarno, hampir semua founding fathers kita adalah pembaca Marx yang baik: Hatta, Sjahrir, Agus Salim, dan lain-lain. Apalagi Tan Malaka.

Akibatnya, sejak Orde Baru, Indonesia tidak lagi mengenal dialektika yang sangat dinamis antara kiri-tengah dan kanan-tengah. Hingga saat ini.

Generasi yang lahir setelah tahun 1965 seperti kesulitan untuk memahami ini. Mereka tidak menemukan dialektika tersebut di pendidikan formal. Tidak pula di diskursus politik, apalagi diskursus kebijakan.

Lebih parah lagi, sejak beberapa tahun terakhir, yang mengemuka justru adalah polarisasi cebong dan kadrun. Itulah kita.

oOo

Mereka yang sempat mengenal Barat akan sedikit beruntung. Mereka tentu bisa menyaksikan betapa dinamisnya dialektika antara kiri-tengah dan kanan-tengah. Sistem welfare state adalah salah satu hasil gemilang dari dialektika tersebut. “Kiri” telah menjadikan “kanan” lebih baik.

Lalu apakah Indonesia perlu menganut welfare state? Itu lain cerita. Sejarah dan peradaban tidak bisa di copy-paste. Perjalanan setiap bangsa bersifat unik. Yang pasti, kita harus menarik pelajaran dan hikmah dari pengalaman bangsa-bangsa lain. (*)

—-

Dr Zulfan Tadjoeddin
Associate Professor in Development Studies, Western Sydney University, Australia

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kapitalisme Religius Vs Sosialisme Religius appeared first on Langgam.id.

Cukup banyak pihak yang “terkaget-kaget” membaca tulisan “jahil” dari Professor Zulfan Tadjoeddin dari Western Sydney University yang berjudul “Filantropi dan Anatomi Kapitalisme Religius” karena langsung menukik membandingkan antara lembaga filantropi Amerika yang berbuat banyak untuk kemanusiaan sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang dengan lembaga donasi yang saat ini sedang diterpa masalah hukum yaitu ACT dan Kitabisa dotcom. Prof. Zulfan langsung menggali sisi negatif dari tindakan oknum pengurus ACT (tanpa menuliskan sisi positifnya) kemudian membandingkannya dengan sisi positif dari aksi para filantropis barat (juga tanpa menggali sisi negatifnya). Tentu kita bisa memahami tujuan dari Prof. Zulfan dalam hal ini untuk memantik diskusi dan kalau bisa memunculkan pemikiran dan ide baru jika dilakukan dialektika terhadap perbandingan tersebut. Maka tulisan ini berusaha untuk melakukan dialektika tersebut karena dalam tulisan-tulisan sebelumnya Prof. Zulfan terasa belum sampai karena belum memberikan solusi alternatif untuk menekan dampak negatif berupa moral hazard dari kapitalisme religius tersebut.

Ketika berdiskusi secara langsung dengan Prof. Zulfan yang difasilitasi oleh Prof. Syafruddin Karimi yang merupakan admin grup WhatsApp Forum Ekonomi Sumbar (FES), banyak pihak termasuk saya dan Prof. Azmi meminta Prof. Zulfan untuk melanjutkan tulisan tersebut dengan memberikan berbagai alternatif solusi dan ide baru untuk membuat kapitalisme religius yang terlanjur distigma negatif menjadi positif dan bermanfaat bagi manusia Indonesia yang tentu saja berbeda dari negara-negara yang sudah lebih dulu mapan dan maju. Setelah diskusi online kemudian Prof. Zulfan memunculkan tulisan berikutnya yang berjudul: “Ada Apa dengan Kapitalisme Religius (KR)”. Dalam tulisan lanjutannya ini, Prof. Zulfan kemudian berusaha mengemukakan gagasan welfare state yang banyak diterapkan di negara-negara Eropa sebagai alternatif yang lebih baik untuk menekan KR yang berujung pada penyelewengan dana seperti yang dilakukan para oknum di ACT. Prof. Zulfan menyarankan yayasan seperti ACT tidak perlu ada jika negara bisa hadir untuk melayani seluruh kebutuhan dasar masyarakat seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa. Sama seperti filantropis Amerika yang dikemukakan dalam tulisan sebelumnya, ide ini juga terlihat lebih baik karena digali hanya sisi positifnya saja. Sehingga perlu kiranya dibuat tulisan penyeimbang agar muncul keseimbangan dan syukur-syukur muncul ide dan gagasan baru yang lebih cocok diterapkan di Indonesia ketimbang mengadopsi dari negara-negara yang sudah duluan mapan tersebut.

Baca Juga: Ada Apa dengan Kapitalisme Religius (KR)?

Kita mungkin bisa mulai dari aksi filantropi Amerika yang dijadikan pembanding ACT oleh Prof. Zulfan dalam tulisannya. Dari sekian banyak “aksi baiknya” itu tentu filantropi Amerika tidak lepas juga dari kandungan nilai negatif dalam tindakannya. Sudah bukan rahasia umum lagi karena pajak progresifnya, para orang kaya di Amerika berusaha menghindar untuk membayarnya dengan membentuk berbagai macam yayasan, lembaga amal, yang lebih dikenal dengan filantropi. Tentu saja hal ini merupakan moral hazard yang hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh oknum pengurus ACT yang santer diberitakan itu. Bayangkan saja, Amerika memajaki para orang kaya ini sampai 80% atau istilahnya top marginal tax rate. Dalam bukunya yang berjudul: “The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay (2019),” Emmanuel Suarez menerangkan bahwa perpajakan di AS khususnya pajak penghasilan dianggap adil secara konsep. Dimana ketika seorang warga AS memperoleh pertumbuhan penghasilan, nilai pajak yang harus dibayarkan akan bertambah, begitu juga sebaliknya.

Suarez kemudian menghitung rata-rata pajak penghasilan yang harus dibayar oleh warga AS sehingga muncul angka rata-rata 20.000 USD per tahun pada tahun 2019. Jadi tidak ada seharusnya yang membayar pajak nol dolar per tahun. Namun, faktanya berdasarkan laporan investigasi ProPublica, Jeff Bezos, yang pernah jadi orang terkaya sejagad itu ternyata tidak membayar pajak penghasilan sepeser pun dalam rentang tahun 2007 sampai 2011. Juga Elon Musk yang juga masuk jajaran terkaya sejagad itu tidak membayar pajak penghasilan sepeser pun pada tahun 2018. Lalu orang-orang terkaya Amerika lainnya seperti Michael Blomberg pemilik Blomberg sekaligus mantan Walikota New York, begitu juga Carl Icahn, George Soros, Warren Buffet, Bill Gates, Rupert Murdoch, dan Mark Zuckerberg tercatat pernah tidak membayar pajak penghasilan sama sekali. Padahal seharusnya mereka membayarkan 80% dari penghasilannya tersebut sebagai pajak.

Orang-orang terkaya Amerika inilah yang kemudian muncul dengan berbagai macam yayasan filantropinya yang “katanya” ingin membantu orang-orang di seluruh dunia dengan alasan kemanusiaan. Padahal sebelumnya mereka jelas-jelas mengemplang pajak yang seharusnya bisa dibagikan oleh negara untuk orang miskin di AS yang tentu saja ini lebih parah daripada moral hazard yang dilakukan oleh oknum-oknum pengurus ACT yang ada dalam tulisan Prof. Zulfan itu. Sayangnya pengemplangan pajak oleh orang kaya Amerika ini tidak diungkap dalam tulisan tersebut sehingga perlu dijelaskan dalam tulisan ini. Lalu bagaimana mungkin sama-sama memiliki moral hazard yang melatarbelakanginya, kemudian filantropis Amerika ini bisa menjadi lebih baik dari apa yang dilakukan oleh ACT dan oknum di dalamnya? Bukankah secara dampak sosial aksi kemplang pajak yang dilakukan oleh para orang-orang terkaya Amerika itu lebih dahsyat daripada permasalahan gaji 250 juta per bulan dari 2 Triliun uang yang didapatkan oleh ACT? Belum seujung kukunya dampak sosial negatif yang mereka timbulkan jika dibandingkan dengan penggelapan pajak puluhan miliar dolar Amerika yang dilakukan para pemilik yayasan filantropi Amerika tersebut. Belum lagi, lobi-lobi yang terus mereka lakukan di AS untuk bisa menurunkan tarif pajak penghasilan. Dana pajak yang terkumpul di AS pun lebih banyak digunakan untuk militer ketimbang untuk jaminan kesehatan ala BPJS di Indonesia, lagi-lagi karena lobi-lobi para pemilik usaha senjata yang sudah kaya di negara tersebut. Ketika kemudian mereka mendirikan yayasan filantropi apakah mereka kemudian bisa terbebas dari dosa-dosanya itu?

Dipelopori para pebisnis yang memiliki dana melimpah, mereka menghasut kalangan menengah ke bawah untuk mengeliminasi pajak. Mereka menyebut siapapun dapat menjadi seperti Rockefeller untuk kemudian mendorong aksi-aksi demosntrasi hingga lobi-lobi politik untuk mencapai tujuan mereka. Hasilnya, pada masa pemerintahan Ronald Reagen kelompok ini berhasil menekan tarif pajak penghasilan dari 70 persen menjadi 28 persen saja. Apakah ini bukan merupkan moral hazard tapi karena dibungkus dengan tindakan kemanusiaan menjadi tidak kelihatan buruknya? Ini adalah sisi negatif dari para kelompok Kapitalisme “Irreligius” (KI) sebagai pembanding sisi negatif Kapitalisme Religius (KR) dalam tulisan Prof. Zulfan.

Dalam mengkaji segala sesuatu tentu haruslah dikaji kedua-dua sisinya karena segala sesuatu itu diciptakan serba dua untuk menunjukkan realitas yang lainnya. Tanpa malam tentu kita tidak akan tahu adanya siang, tanpa adanya sifat buruk tentu kita tidak akan paham apa itu berbuat baik, dan lain-lain. Dalam filsafat I Ching tentang realitas Tao, Tao sebagai aliran dan perubahan yang terus menerus. Dimana terdapat dua kutub yang membatasi perubahan tersebut yaitu ‘Yin’ dan ‘Yang’ yang senantiasa membentuk keseimbangan dinamis. Sehingga jika hanya dibahas satu sisi saja, sebagaimana dalam tulisan Prof. Zulfan, akan timpang rasanya dan para pembaca tidak mendapatkan gambaran yang utuh dari lukisan yang ingin ditampilkan. Dalam Alquran sendiri telah dinyatakan bahwa: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (QS. Az Zariyat: 49). Dalam dunia jurnalistik ada istilah cover both side.

Saya setuju, bahwa merupakan alamiah saja jika mensejalankan antara relijiulitas dengan tindakan mengumpulkan harta (kapitalisme) oleh manusia. Karena manusia memiliki sifat keduanya yaitu menyukai untuk menjadi kaya tapi juga sekaligus juga memiliki sifat rindu akan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dalam setiap tindakannya dalam hidup. Dalam salah satu Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A menyatakan “Bekerjalah untuk duniamu seakan engkau akan hidup untuk selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati besok pagi.” Ini maknanya menurut saya adalah perlunya keseimbangan dalam hidup kita ini. Termasuk dalam menulis sesuatu yang dipublikasikan ke publik.

Memang bagi sebagian orang akan susah rasanya mencampurkan kedua hal yang bertolak belakang ini. Sifat relijius yang dekat dengan ajaran spritualitas dan biasanya suci dari keinginan duniawi tentunya berbeda dengan sifat suka menumpuk kekayaan (kapitalis) yang materalistik yang selalu mengejar keinginan duniawi. Satu ke Barat satunya lagi menuju ke Timur tentunya akan susah jika mau disatukan dalam satu istilah “Kapitalisme Religius” sehingga banyak yang beraggapan dan menanggapi negatif terhadap Prof. Zulfan akibat terbitnya tulisan tersebut.

Tapi harus kita pahami bersama bahwa Prof. Zulfan berusaha mensintesakan keduanya melalui tesis dan antitesis sebagaimana yang dikemukakan dalam dunia Hegel. Kapitalisme sebagai sebagai tesis dan semangat religius sebagai antitesisnya. Ketika dipadukan, akan memunculkan “Kapitalisme Religius” sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Zulfan dalam tulisannya. Tinggal kita berusaha mencari solusi dan ide pemikiran baru diantara tesis dan antitesis tersebut untuk bisa diterapkan di Indonesia yang memiliki ciri dan karakter berbeda dari negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa.

o0o

Kemudian kita coba masuk ke dalam konsep welfare state sebagaimana yang dikemukakan dalam tulisan lanjutan dari Prof. Zulfan setelah diskusi online FES via zoom meeting, harus dipahami bahwa ada beberapa model dasar dari welfare state tersebut. Ada yang disebut dengan istilah model universal, model korporasi, model residual, dan ada juga model minimal.

Model institutional memandang bahwa kesejahteraan sosial adalah hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. Negara yang menerapkan model institutional adalah Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark.

Model Koorporasi adalah model welfare state dengan sistem jaminan sosial yang dilakukan secara melembaga dan luas, tetapi kontribusi terhadap pembagian jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan buruh. Model koorporasi diterapkan di negara Jerman dan Austria.

Model residual menerapkan pelayanan yang selektif dan dipengaruhi paham konservatif dan didorong oleh ideologi pasar bebas. Negara memberi pelayanan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar untuk kelompok orang miskin, penganggur, penyandang cacat, dan lansia yang tidak kaya. Model residual memiliki cakupan yang luas, tetapi jumlah pelayanan relatif kecil dan berjangka pendek. Perlindungan sosial dan pelayanan dilakukan secara temporer, diberikan secara ketat, efisien, dan dalam waktu singkat. Negara yang menganut model residual adalah Amerika Serikat, Australia, dan Inggris.

Model minimal ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara sporadis atau tidak merata, parsial, dan minimal. Umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota TNI dan POLRI, serta pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model residual menggunakan anggaran yang sangat kecil dalam belanja sosial karena negara penganutnya masih tergolong negara miskin atau keinginan (political will) akan pembangunan sosialnya masih rendah. Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut model minimal ini. Dapat dilihat dari landasan dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial masih tergolong kecil. Negara lain yang menganut model ini adalah Brazil, Spanyol, Sri Lanka, dan Filipina.

Membaca tulisan beliau tentang welfare state, tentu kita bisa menduga yang diinginkan Prof. Zulfan adalah model welfare state institusional sebagaimana yang diterapkan di Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark. Prof. Zulfan menawarkan hal ini dilakukan juga di Indonesia agar lembaga donasi seperti ACT tidak perlu lagi beroperasi. Namun tentu saja ini akan sulit dijalankan di Indonesia karena APBN Indonesia belumlah mampu secara anggaran untuk menanggung segala beban sosial masyarakat, sebagaimana negara-negara Eropa tersebut yang sudah duluan maju. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, masih ada celah untuk lembaga-lembaga donasi untuk terus bermunculan di Indonesia untuk mengisi celah yang ditinggalkan Institusi Pemerintah di Indonesia tersebut. Indonesia akan tetap menerapkan welfare state model minimal karena adanya keterbasan anggaran pemerintah dan lembaga-lembaga dan yayasan yang mengumpulkan donasi untuk kemanusiaan akan masih terus bermunculan.

Kemudian ketika kita membahasa moral hazard tentunya ini juga sudah menjadi sifat alamiah dari manusia juga. Dimana orang yang tidak kuat imannya tentu saja akan selalu digoda oleh aset orang lain yang dikumpulkannya apalagi jika sistem pengawasannya sangat lemah yang memunculkan kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Penyelewengan ini termasuk juga terjadi di insitusi-insitusi pemerintahan yang kita kenal dengan istilah korupsi oleh pejabat negara.

Ketika korupsi terjadi di berbagai kementerian di Indonesia ataupun oleh kepala daerah, apakah lembaganya langsung dibubarkan? Tentu tidak demikian adanya. Ketika terjadi korupsi tentu oknum-oknumnya ini yang “diambil” dan institusinya dibiarkan berjalan seperti biasanya. Begitu juga seharusnya yang terjadi pada lembaga seperti ACT. Ketika oknumnya melakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi maka mereka harus “dibersihkan” dan menerima ganjaran, tapi ACT-nya tetap bisa berjalan dengan semua aksi sosialnya yang manfaatnya telah diakui menimbulkan dampak sosial positif yang lumayan masif dan luas. Tidak adil rasanya ada tuntutan membubarkan ACT hanya karena ulah segelintir oknumnya yang melakukan penyelewengan.

Dari adanya kejadian ACT dan beberapa lembaga donasi lainnya yang cenderung memberi kesempatan penyelewengan dana masyarakat, tentu pemerintah ataupun masyarakat serta lembaga keagamaan yang ada bisa merumuskan sistem yang kuat untuk meminimalisir kebocoran. Walaupun untuk menihilkan penyelewengan itu merupakan sesuatu yang mustahil, tapi kita bisa berusaha mencegahnya, ataupun mendeteksinya secara dini, agar dampak negatifnya tidak begitu luas dan merugikan. Mungkin bisa dimulai dengan memperbaiki Undang-Undang Yayasan yang sudah relatif tua tersebut. Hal ini menjadi bagian solusi dari tulisan ini dan tulisan Prof. Zulfan yang dibahas sebelumnya.

Tapi saya tentu tidak berani menawarkan solusi terhadap tulisan beliau sebelumnya, karena tentu beliaulah yang lebih paham kemana arah tulisan tersebut sebenarnya. Saya dan para pembaca lainnya masih mengharapkan lanjutan dari tulisan tersebut yang melahirkan solusi dari sintesis yang dilakukan yang cocok dengan kondisi Indonesia. Bukan membawa solusi filantropi Amerika yang juga cacat secara moral, serta welfare state model institusional Eropa ke Indonesia, yang tentu saja tidak akan bisa cocok jika diaplikasikan di negara kita.

Saya yakin Prof. Zulfan memiliki solusi cerdas yang mungkin masih beliau simpan sebagai tulisan pamungkas nantinya, untuk membuat Indonesia lebih baik lagi dalam mengelola dana masyarakat ke depannya. Karena beliau merupakan dosen dari Universitas ternama di Australia yang sudah diakui kepakarannya. Sementara saya hanyalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang berjuang untuk lolos mendapatkan publikasi ilmiah pada jurnal terindeks Scopus minimal Q3 sebagai syarat menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Andalas. Eh… ternyata untuk bisa terbit relatif cepat di jurnal terindeks Scopus, kita mahasiswa harus menyiapkan dana puluhan juta untuk kepentingan Article Publication Charge (APC). Sehingga kemudian saya berfikir ini juga merupakan “kapitalisme” di dunia akademik yang dilakukan oleh para jaringan publisher internasional. Sayangnya praktek ini didukung institusi perguruan tinggi di Indonesia dengan mempersyaratkan artikel wajib terbit di jurnal internasional terindeks Scopus minimal Q3, untuk bisa ikut ujian doktor di perguruan tinggi di Indonesia. Seharusnya perguruan tinggi di Indonesia jangan mau didikte oleh jaringan publisher jurnal internasional ini. Tapi apa mau dikata hal ini masih terus berjalan di seluruh Indonesia. Apakah Prof. Zulfan akan membuat tulisan juga nantinya yang berjudul “Kapitalisme Akademik (KA)”? Mudah-mudahan saja. (*)

Batam, 31 Juli 2022

Rafki RS
Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Ekonomi – Universitas Andalas

The post Kapitalisme Irreligius (KI) Sebagai Antitesis Kapitalisme Religius (KR)? appeared first on Langgam.id.

FES dimanisfestasikan dalam bentuk grup percakapan yang dikawal dengan baik oleh Pak Syaf. Beliau menjaga kewarasan di grup tersebut.

Di grup FES, saya menangkap adanya persepsi negatif atas dua artikel tersebut. Seperti ada penilaian bahwa saya anti Islam. Sadar akan hal itu, saya memulai diskusi dengan mengingatkan bahwa dua artikel populer tersebut ditulis karena iseng dan sedikit usil. Tergelitik setelah membaca liputan Tempo soal ACT.

Dua artikel itu sengaja ditulis ringan, walau dengan sedikit satir dan terkesan sinis. Untuk apa? Supaya asyik dan menggelitik, lalu dibaca orang. Dalam bahasa kampung saya, “to grab attention”. Syukur-syukur bisa memantik diskursus dan dialektika.

Saya katakan, jangan terlalu serius menanggapi dua artikel tersebut. Tetapi, diperlukan “kadar keseriusan” untuk menanggapi artikel tersebut dengan “tidak serius”. Karena saya menulis bukanlah di ruang hampa. Ada konteks-nya: personal dan kolektif (baca: sosial).

oOo

Waktu muda, rasanya saya agak-agak anti-kapitalis. Mungkin karena melihat dari asal-usul keluarga di Kaki Singgalang, yang kalau kita menggunakan klasifikasi Marx, saya masuk kaum proletar, bukan kelas borjuasi.

Anti-kapitalis karena cemburu? Karena secara relatif mengalami deprivasi? Bisa saja. Tetapi ini hanyalah letupan perasaan anak ingusan, tak ada dasar analitis-nya.

Mendekati setengah abad, masuk masa “tua belum, muda terlampau”, saya tidak lagi anti dengan kapitalisme. Berbekal pendidikan ekonomi di Indonesia, Belanda dan Australia, sampai jenjang tertinggi, saya lebih memilih untuk bersikap kritis. Kapitalisme dengan akumulasinya adalah jalan untuk membesarkan kue.

Apakah karena saya sudah naik derajat menjadi kaum borjuasi? Tidak sama sekali. Sampai akhir hayat, sepertinya saya akan tetap setia menjadi bagian dari kaum pekerja (working class). Janganlah kita sebut “proletar”, jadinya terasa kurang bersyukur.

Di satu mata kuliah yang saya ampu, perkuliahan minggu ketiga berjudul, “how to get rich: capitalism and industrialisation”. Di minggu ke empat, baru saya mengajarkan kemiskinan, “poverty: what, how and why”. Termasuk membanding kemiskinan di negara berkembang dan negara maju.

Saya berkeyakinan bahwa praktik kapitalisme adalah insting dasar manusia, bersifat sangat alamiah. Orang ekonomi menyebutnya, “animal spirit.” Lalu, apakah tidak ada yang salah? Nanti dulu.

oOo

Sekarang kita masuk ke konteks sosial-nya. Seluruh dunia telah menganut kapitalisme. Hanya Korea Utara yang ekonominya masih komunis. Kuba pun sedang berubah. China dan Vietnam secara politik memang masih komunis, tetapi secara ekonomi mereka kapitalis.

Bagaimana dengan Indonesia dengan orang-orangnya yang makin religius ini. Bahkan tercatat sebagai salah satu yang paling religius se jagad raya.

Ada dua negara yang saya kenal dengan sangat baik. Pertama tentu tanah air Indonesia. Kedua adalah Australia, tempat periuk nasi saya. Kalau dipikir-pikir, Indonesia jauh lebih kapitalis dibanding Australia. Saya berani mengatakan bahwa, pasar di Indonesia jauh lebih bebas. Pasar di Australia lebih banyak restriksi-nya.

Dalam konteks inilah kita harus melihat kapitalisasi donasi kasta yang lebih rendah: kapitalisasi donasi ala ACT dan KITABISA yang mengkomodifikasi semangat berderma secara luas, termasuk sedekah recehan. Kapitalisasi donasi kasta yang lebih tinggi adalah filantropi Barat seperti Rockefeller Foundation dan Gates Foundation.

Sulit membayangkan kapitalisasi donasi ala ACT dan KITABISA akan terjadi di negara seperti Australia. Peran mereka tidak diperlukan di masyarakat yang berhasil menerapkan sistem negara kesejahteraan (welfare state). Negara tanggap dalam menangani bencana dan membantu orang miskin.

Welfare state adalah capaian gemilang dari peradaban kapitalisme Barat. Ekonomi berkembang maju dan moderen, kue pembanguan membesar, inovasi tumbuh subur. Hak-hak pekerja dilindungi. Hak-hak dasar warga diperhatikan: pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kelompok rentan dilindungi secara khusus: wanita, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Bagaimana semua itu dibiayai? Melalui penerimaan pajak progresif sebagai mekanisme re-distribusi. Pajak progresif adalah kebaikan yang “dipaksakan” dan diinstitusionalisasikan, bukan sukarela atau voluntary.

Welfare state adalah kapitalisme berkeadilan sosial. Puncaknya di dekade 1960-an dan 1970-an, setelah itu, terjadi degradasi di sebagian tempat.

Negara-negara welfare state justru memiliki skor tertinggi dalam hal Indeks ke-Islam-an (Islamicity Index) yang dikembangkan oleh Profesor Hossein Askari, seorang ekonom asal Iran yang berkarir di Amerika. Welfare state menjulang tinggi di atas kapitalisme.

Akan tetapi, kapitalisme neoliberal telah meningkatkan ketimpangan. Kapitalisme tetap rawan eksploitasi. Kapitalisme bisa berwajah buruk.

oOo

Masyarakat religius bisa jadi sinis pada kapitalisme, tetapi semua mempraktikannya. Indonesia yang makin religius pun menganut kapitalisme. Bahkan, bisa jadi lebih kapitalis dari pada Barat. Saking kapitalisnya, semangat berderma dari orang-orang religius pun dikapitalisasi dan dieksploitasi. Yang dilakukan oleh petinggi-petinggi ACT yang sebagian sudah ditahan polisi hanyalah salah satu contoh. Mereka semua adalah orang-orang yang paham dan aktif mendakwahkan agama.

Inilah sebab mengapa KR seperti mendapatkan stigma negatif. Padahal, KR itu sejatinya adalah alamiah belaka. Sebagaimana kapitalisme yang tanpa embel-embel, kapitalisme religius punya banyak potensi baik. Yang harus dikawal dan diwaspadai adalah fraud, penipuan, eksploitasi, dan penyalahgunaan dengan menggunakan tameng/dalih agama. Itu.

Meminjam lagu lawas-nya Bon Jovi, “they give religion a bad name.” Inilah penistaan yang sebenarnya. (*)

—-

Dr Zulfan Tadjoeddin
Associate Professor in Development Studies, Western Sydney University, Australia

The post Ada Apa dengan Kapitalisme Religius (KR)? appeared first on Langgam.id.

Minangkabau sebagai kesatuan adat adalah mungkin yang paling “Islami.” Adat Minang memiliki semboyan yang sangat terkenal, yaitu “Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah”.

Syarak adalah hukum, dan hukum berdasarkan pada kitab suci Quran (kitabullah). Tidak ada adat suku lain di Indonesia yang seperti ini.

Ada yang mengatakan bahwa ke-Minang-an seseorang akan hilang jika yang bersangkutan pindah agama. Dalam hal ini Minang lebih hebat dari Arab, karena masih ada Arab Kristen atau Arab Yahudi tanpa kehilangan ke-Arab-annya.

Demikian pula Sumbar, termasuk provinsi yang paling “Islami”. Mungkin hanya “kalah” dari Aceh yang menerapkan hukum cambuk. Gubernur Sumbar saat ini dijabat oleh seorang buya yang telah mencanangkan Sumbar madani. Padang Panjang yang dingin itu sudah sejak lama dijuluki Kota Serambi Mekah.

Akan tetapi, kontradiksi yang paling mendasar adalah soal adat dan agama.

Adat Minangkabau dan Islam berbeda dalam beberapa hal yang sangat fundamental. Contohnya,di Minangkabau, keturunan mengikuti garis ibu, atau disebut matrilineal. Sedangkan Islam menganut garis keturunan menurut ayah, patrilineal.

Minangkabau adalah kelompok etnis penganut sistem matrilineal terbesar di dunia. Satu-satunya di Indonesia. Di dunia pun, tak banyak yang seperti kita.

Sebagai konsekuensinya, anak keturunan, secara umum, merasa lebih dekat ke keluarga besar ibu dibanding keluarga besar bapak. Biasanya, seorang nenek akan jauh lebih dekat dan sayang kepada cucu dari anak perempuan dibandingkan dengan cucu dari anak laki-laki.

Orang yang berdunsanak ibu akan jauh lebih akrab dari pada mereka yang berdunsanak bapak. Berdunsanak ibu berarti mereka satu perut, satu suku, satu datuk dan satu pusaka tinggi. Mereka berkumpul di rumah sang nenek.

Mereka yang berdunsanak bapak terpisah secara adat. Mereka berlain suku, berlain pusaka tinggi, dan sangat mungkin pula jarang bermain bersama-sama.

Menurut Islam, mereka yang berdunsanak bapak adalah muhrim, tidak boleh saling menikahi. Mereka berhubungan darah. Ketika bapak sudah tiada, dan saudara laki-laki dari bapak pun sudah tak ada, maka sepupu yang merupakan anak laki-laki dari saudara ayah yang laki-laki, boleh menjadi wali nikah.

Menurut Islam, orang yang ibunya bersaudara, bukanlah muhrim. Mereka boleh saling menikahi. Tetapi adat mengharamkan. Bukan hanya itu, lebih luas lagi, adat melarang nikah sesuku yang masih berada dalam satu payung panji.

Dalam hal ini, hukum adat lebih kaku/rigid dari pada hukum Islam. Di ranah, mereka yang berdunsanak ibu (ibunya bersaudara) tak akan berani kawin. Hukum adat atau hukum sosial dari orang sekampung akan segera berlaku. Nyaris tak akan ada yang berani melawan hukum adat ini, padahal Islam menghalalkan.

.
oOo

Sumbar Madani

Ketika Sumbar sudah dicanangkan menjadi provinsi madani, baru baru ini muncul berita yang sangat tidak meng-enak-kan. Awal bulan ini, Sindonews.com memberitakan, “mahasiswi dan pasangan ASN digerebek saat asyik bersetubuh di tepian Danau Singkarak.”

Sebelumnya di tahun 2019, Pariamantoday.com melaporkan, “Bikin grup “whatsapp mesum” 8 pelajar SMP diamankan Pol PP.”

Di pertengahan 2019, Tribunnews.com mengabarkan bahwa jumlah atau populasi pelaku LGBT terbanyak di Indonesia berada di Sumatera Barat. Data ini disampaikan oleh Wakil Gubenur Sumbar saat itu.

Di Padang pun ada bisnis lendir, sebagaimana halnya di ibukota–ibukota propinsi lain seperti Pekan Baru. Kondisinya kurang lebih sebanding, begitu penilaian seorang aktivis yang meneliti soal ini.

Awal tahun lalu, satu anggota DPR asal Sumbar menggerebek seorang PSK di sebuah kamar hotel di Padang. Kasus ini diliput oleh koran dan TV nasional.

Namun, sepertinya sebagian besar kalangan elit tidak suka membicarakan data-data dan fakta-fakta seperti ini. Mereka lebih suka membicarakan yang baik-baik dan hebat-hebat saja dengan tetap berbangga-bangga.

oOo

Hoaks

Ada satu lagi, kontradiksi soal hoaks. Seorang tokoh langsung membantah ketika saya mengatakan bahwa Sumbar termasuk laris mengkonsumsi hoaks (15/08/2021).

Belakangan, Gubernur Sumbar mengungkapkan bahwa informasi bohong atau hoaks masih menjadi penyebab rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 di Sumbar. Capaian vaksinasi Covid di ranah memang diantara yang terendah di republik. Hanya menang dibanding Aceh dan Papua.

Beberapa hari lalu, Kompas melaporkan, “Banyak warga termakan isu hoaks, realisasi vaksinasi Sumbar baru 27 persen” (20/10/2021).

Sebelumnya, “Kabar hoaks tentang vaksin Covid-19 ini berpengaruh besar pada capaian vaksinasi di Sumbar,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar. Begitu Antara memberitakan (19/04/2021).

oOo

Merantau

Dalam budaya tradisional, seorang pria Minang tumbuh dalam sebuah kontradiksi. Di antara posisi sebagai mamak (paman) di rumah ibunya, di mana dia punya kuasa tetapi tanpa kepemilikan, dan posisi sebagai sumando (orang asing) di rumah keluarga istrinya, karena yang punya kuasa adalah mamak dari anak-anaknya.

Jalan pintas dan pragmatis bagi pria Minang adalah merantau dengan membawa anak dan istri. Di rantau, dia berkuasa, punya otoritas di keluarga inti dan yang terpenting punya kepemilikan. Sang pria menjadi “patriarch.”

Merantau telah menyelesaikan kontradiksi tersebut.

oOo

Ekonomi

Di sisi ekonomi pun, ada kontradiksi. Kita tahu bahwa, Sumbar mencatat angka pengangguran tertinggi di Pulau Sumatra yang sekeping besar itu. Kualitas pekerjaan pun rendah karena proporsi pekerja formal di Sumbar adalah nomor tiga paling buncit di bumi Andalas.

Baca Juga: Sumbar, Pengangguran dan Roda Pembangunan

Walau indikator ketenagakerjaan buruk, tingkat kemiskinan di Sumbar adalah yang paling rendah di Sumatra. Kita boleh berbesar hati. Ini berkat peran perantau yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara yang selalu ingat sanak saudara dan kampung halaman di ranah bundo. Ini adalah berita baik, merupakan sebuah kekuatan.

Baca Juga: Kemiskinan di Ranah Bundo

oOo

Dialektika

Bisa jadi, kontradiksi adalah sebuah keniscayaan. Mau diapakan lagi, begitulah adanya.

Kontradiksi bisa berarti negatif, jika tidak dihadapi dengan sebuah kejujuran dan dengan sikap menutup diri. Hasilnya adalah kejumudan.

Sebaliknya, ia bisa bermakna positif. Kontradiksi akan memantik dialektika, memunculkan kreativitas dan merangsang inovasi. Untuk ini, perlu keterbukaan dan kejujuran. Dan yang terpenting, kemauan berhadapan dengan fakta dan kenyataan, sepahit apapun.

Pilihan ada di depan mata. Apakah ke hilir atau ke mudik. (*)

Penulis berasal dari kaki Singgalang, untuk sementara menetap di Sydney

The post Kontradiksi Sumbar appeared first on Langgam.id.

Ekonomi lokal terlihat tidak begitu dinamis, bahkan cenderung lesu. Sehingga, merantau menjadi katup penyelamat.

Ada yang memperkirakan bahwa jumlah orang Minang di luar Sumbar lebih banyak dari pada penduduk Sumbar yang berjumlah sekitar 5 juta. Atau setidaknya podo. Mana yang benar, entahlah.

***
Tapi, ada berita baik. Kemiskinan di ranah bundo rendah. Hanya 6.1% saja, itupun setelah dihantam Covid. Angka itu jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang 10.1%. Ini berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).

Soal angka kemiskinan ini, Sumbar hanya kalah dari Kepulauan Riau (Kepri) dan Bangka Belitung (Babel). Kita pun bisa berdalih, Kepri dan Babel bukan bagian dari “Pulau Sumatra” yang sekeping besar itu.

Maka, kita bisa klaim bahwa Sumbar adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatra. Hebat kita. Ini kabar baik dan sangat menggembirakan. Walau ekonomi begitu-begitu saja, orang di ranah ternyata ndak susah-susah amat.

Aceh yang punya gas, Riau yang terkenal kaya, tingkat kemiskinan mereka diatas kita. Menang kita. Pendapatan per kapita Sumbar bisa saja rendah, tapi kemiskinan juga rendah. Tentu ada perbedaan antara pendapatan dan kemiskinan. Ini mirip-mirip dengan pernyataan, “Gaji boleh kecil, pendapatan lain soal.”

***

Tapi, bagaimana menjelaskan kehebatan kita itu? Ada dua kemungkinan.

SATU, Pemda hebat, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bisa jadi, Pemda mampu menjalankan program-program anti-kemiskinan yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat. Mereka telah berkerja secara efektif dan efisien. Kalau begini, tentu, dua jempol kita acungkan. Hormat kita.

DUA, ranah bundo terbantu oleh kiriman perantau. Kita tau bahwa orang Sumbar banyak yang merantau. Sampai pelosok-pelosok nusantara. Buktinya, lihatlah sebaran Rumah Makan Padang. Katanya, “di bulan pun ada”.

Kita tahu, hubungan perantau Minang dengan sanak saudara dan orang di kampung sangat erat. Anak dipangku, kemenakan dibimbing. Saya saksinya. Dalam skala international, kiriman perantau ini disebut “remittance”.

Bangladesh, Nepal dan Philippines adalah tiga negara di Asia yang terkenal dengan tingginya penerimaan remittance dari warganya yang banyak tersebar di berbagai belahan dunia. Tentu, sanak saudara di kampung halaman jadi sangat terbantu.

Secara umum, tiga negara itu lebih miskin dari Indonesia. Banyak orang Bangladesh, Nepal dan Philippines menjadi buruh migran di Barat atau negara-negara Teluk. Hal ini dipicu oleh kondisi perekonomian negara mereka yang begitu-begitu saja.

Secara perekonomian, Indonesia jauh lebih baik dan lebih sejahtera dibanding ketiga negara itu.
Kira-kira faktor mana yang lebih berperan mengurangi kemiskinan di ranah bundo? Pemda atau perantau?

Saya cenderung mengatakan bahwa peran perantau lebih besar. Pemda tentu ikut berkontribusi. Tapi, mungkin yang lebih penting adalah faktor orang kampung yang memiliki tingkat resiliensi tinggi. Ketika terdesak, kincir-kincir pun jalan.

Baca Juga: Sumbar, Pengangguran dan Roda Pembangunan

Tentu akan ada yang akan berkomentar, “Anda tau apa, anda melihat dari jauh, tak paham kondisi lapangan”

“Mana datanya? Jangan-jangan hanya takok-uwok saja”

Komentar seperti itu benar. Saya tak paham kondisi lapangan. Saya sudah lebih 30 tahun meninggalkan di kaki Singgalang, pergi merantau. Bisa jadi saya berpandangan myopic.

Saya belum pernah pulang habis. Kalau mudik sih sering. Sebelum pandemi, bisa dua kali setahun. Walau bermukim di Australia, ada-ada saja rezeki yang membawa saya pulang. Mungkin berkat doa ibu.

Pandemi telah membuat dunia berubah. Kaki Singgalang terlihat samar, walau dekat di hati. Ibu saya pun telah berpulang, sudah setahun lebih. Alfaatihah.

***

Pagi ini saya akan mudik secara virtual ke Universitas Andalas di Padang. Memenuhi undangan kawan saya, Dr. Hefrizal Handra. Beliu sekarang jadi wakil rektor. Deras dia.

Nanti, saya akan tanyakan kepada mereka yang berada di ranah dan lebih paham kondisi lapangan, mana yang lebih besar perannya dalam mengurangi kemiskinan: Pemda atau perantau.

Tapi, itu tidak penting. Tak perlu pula kita bersitegang. Yang lebih penting adalah pemda/ranah dan perantau harus bekerja sama. Setidaknya ma ”ota-ota” bersama, berbagi cerita. Semua mencintai ranah, tempat kita pulang. Ranah bundo. (*)

Dr. Zulfan Tadjoeddin adalah
Associate Professor di Development Studies, Western Sydney University, Australia

The post Kemiskinan di Ranah Bundo appeared first on Langgam.id.

Di sini tentu ada dampak Covid. Secara nasional, pengangguran sudah terus menurun. Tetapi naik cukup tajam di Sakernas Bulan September 2020, kemudian mulai menurun di Februari 2021. Ini menandakan bahwa perekonomian mulai menggeliat kembali setelah dihantam Covid.

Angka pengangguran itu sendiri bisa jadi bebas nilai. Ia hanyalah sebuah persentase. Pemaknaannyalah yang bisa positif atau negatif.

Ia berkonotasi positif ketika pengangguran diartikan sebagai cerminan kemampuan masyarakat untuk menganggur untuk menanti kesempatan kerja yang lebih baik. Mereka tidak “desperate-desperate amat”. Seorang kawan bekomentar, “Bisa jadi para penganggur itu adalah yang tengah bersiap-siap untuk pergi merantau. Atau mereka yang sedang pulang kampung yang tengah menikmati hasil pencaharian di rantau.”

Bahkan, angka pengangguran yang rendah bisa menjadi penanda kemelaratan. Karena orang tidak mampu untuk tidak berkerja. Tingkat pengangguran terendah di Indonesia adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sekitar 3 persen saja. Tapi, NTT adalah salah satu provinsi paling melarat di republik. Pendapatan per kapita rendah, sementara angka kemiskinan tinggi. Saudara-saudara kita di NTT tidak memiliki kemewahan untuk menganggur.

Pengangguran tertinggi di Indonesia adalah di Provinsi Kepulauan Riau – Kepri (10 persen), diikuti Banten (9 persen). Prospek ekonomi kedua daerah ini sangat baik. Merupakan dua provinsi dengan tingkat industrialisasi tertinggi. Merupakan pusat pertumbuhan dan menjadi magnet bagi pencari kerja untuk berdatangan. Dalam hal ini, tingkat pengangguran menjadi penanda adanya peluang dan harapan.

Pengangguran akan bermakna negatif ketika ia menjadi penanda bahwa roda perekonomian dan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Terjadi kelesuan. Ekonomi tidak tumbuh, tidak dinamis dan tidak bergairah.

***

Lalu, bagaimana kita harus memaknai tingkat pengangguran di Sumbar yang tertinggi ke dua di Pulau Sumatra?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita tengok Provinsi Kepri. Tingkat pengangguran di sana adalah yang paling tinggi di republik, hampir dua kali lipat Sumbar. Tapi, Kepri adalah provinsi kaya, pendapatan per kapita-nya tinggi sekali. Mereka punya minyak dan gas, punya Batam sebagai pusat industri. Lokasinya strategis, dekat dengan Singapore. Orang kaya mampu untuk menganggur.

Sementara Sumbar bukanlah provinsi kaya. Miskin sumber daya alam. Lahan pertaniannya sempit karena didominasi topografi pegunungan. Pendapatan per kapita-nya hanya sepertiga Kepri dan di bawah rata-rata nasional. Ekonomi Sumbar pun tidak tumbuh pesat, hanya biasa-biasa saja.

Sehingga, menggunakan tipologi Klassen, Sumbar bisa masuk kategori daerah potensial atau bisa juga masuk kategori daerah yang relatif terbelakang.

Sumbar juga terus mengalami proses de-industrialisasi. Kontribusi sektor manufaktur dalam perekonomian terus turun dari tingkat yang rendah menjadi sangat rendah. Sangat prematur, sekarang tinggal 11 persen. Sementara kita tahu bahwa industri adalah sektor yang paling dinamis, sumber pertumbuhan dan inovasi, serta merupakan sumber pekerjaan yang baik.

***

Tersedianya kesempatan kerja adalah salah satu outcome penting dari proses pembangunan. Bahkan yang terpenting. Karena ia melekat langsung dengan manusia. Kesempatan kerja erat kaitannya dengan kesejahteraan pada dataran “rakyat berderai”.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu baik. Bisa jadi pertumbuhan itu malah tidak menyejahterakan orang banyak dan tidak membuka kesempatan kerja secara luas.

Dalam hal ini, keberhasilan pertumbuhan ekonomi mengurangi pengangguran adalah pertanda bagus. Tapi, pengurangan pengangguran bukanlah indikator pembangunan yang baik, terutama di negara berkembang di mana jaminan sosial belum tersedia secara memadai. Jadi, data harus dibaca secara hati-hati.

Pengangguran bisa jadi rendah. Artinya mayoritas penduduk memiliki pekerjaan. Tetapi, bisa jadi pekerjaan mereka didominasi oleh pekerjaan berkualitas buruk dengan pendapatan/upah rendah dan serba tidak pasti.

Karena tingkat pengangguran adalah indikator kuantitas, maka yang lebih penting adalah melihat indikator kualitas perkerjaan dari mereka yang sudah bekerja.

Dalam hal ini, BAPPENAS mendefinisikan perkerjaan yang baik (decentjobs) sebagai pekerjaan di sektor formal.

Mengacu pada status pekerjaan dalam Sakernas, pekerja formal terdiri dari: (i) pengusaha (employer) yang dibantu buruh tetap, dan (ii) pekerja reguler (regularemployee).

Di sisi lain, pekerja informal terdiri dari: (i) mereka yang bekerja sendiri (self-employed), (ii) buruh tidak tetap (casualemployment), dan (iii) pekerja keluarga atau buruh yang tidak dibayar.

***

Sumbar memiliki persentase pekerja formal yang relatif sangat kecil, 34 persen. Ketiga terendah di Sumatra, hanya menang dari Bengkulu dan Lampung. Jangan dibandingkan dengan Kepri yang perkerja formalnya mencapai angka 65 persen, walau tingkat penganggurannya adalah yang tertinggi.

Persentase pekerja formal di Sumbar selalu berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 40 persen. Bukan hanya itu, upah yang diterima pekerja di Sumbar juga selalu berada di bawah rata-rata nasional.

Jadi tingkat pengangguran di Sumbar relatif tinggi, dengan tingkat kualitas pekerjaan yang tidak begitu baik. Secara rata-rata, upah yang mereka terima pun relatif rendah. Ini semua merupakan indikasi terseok-seoknya roda pembangunan. Dan ini sudah berlangsung lama.

***

Ini semua menjadi salah satu penjelas mengapa banyak migrasi keluar dari Sumbar. Orang Sumbar terkenal dengan budaya merantau. Merantau sebagai salah satu strategi survival. Merantau karena tekanan ekonomi di ranah. Tentu banyak sisi positifnya.

Migrasi masuk ke Sumbar? Tidak seberapa. Paling-paling Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindahtugaskan. Secara ekonomi, Sumbar tidak begitu menarik bagi pendatang.

Sehingga, dari sisi komposisi etnis, Sumbar adalah salah satu provinsi paling homogen di Indonesia. Menurut komposisi agama, bahkan lebih homogen lagi.

***

Jadi persoalan dari tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya perkerjaan yang berkualitas dan rendahnya tingkat upah, berakar pada persoalan gerak roda pembangunan.

Sumbar tidak menikmati bagi hasil sumberdaya alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. Sebagian besar anggaran publik berasal dari subsidi pemerintah pusat yang menjalankan fungsi distribusi anggaran pembangunan.

Karena kita berada dalam satu wilayah republik, daerah kaya mensubsidi daerah miskin. Dalam hal ini, Sumbar masuk golongan yang disubsidi.

Sehingga Sumbar harus realistis, bekerja ekstra-keras dan ekstra-cerdik untuk menggerakkan dan mendinamiskan jalannya roda perekonomian dan pembangunan lokal. Tidak bisa membuang badan. Desentralisasi telah melimpahkan sebagian besar wewenang kepada daerah: administratif, fiskal, dan bahkan politik. Ndak dapat akal lagi. (*)

Dr Zulfan Tadjoeddin
Associate Professor in Development Studies, Western Sydney University, Australia

The post Sumbar, Pengangguran dan Roda Pembangunan appeared first on Langgam.id.