Keluarga bayi 14 bulan ini menduga, adanya kelalaian medis yang dilakukan rumah sakit pelat merah tersebut. Kasus ini sudah ditangani Polda Sumbar.  

Doris Flantika, ayah bayi Alceo, mengakui wali kota tidak bisa mengintervensi langsung RSUP M Djamil Padang, karena rumah sakit berada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Namun, kepala daerah tentu saja bisa mendorong perbaikan tentang layanan kesehatan di rumah sakit di wilayah yang dipimpinnya. 

“Tentu saja pak wali kota ada langkah-langkah yang normatif, yang formal, yang bisa mengusulkan perbaikan-perbaikan RSUP M Djamil Padang. Karena bagaimana pun banyak warga Kota Padang yang berobat ke sana,” kata Doris usai pertemuan tertutup itu.  

“Kalau memang senadainya sebuah cara kerja yang belum sempurna, pak wali kota juga berhak melindungi warganya. Supaya ke depan tidak ada kejadian serupa. Ini hal yang luar biasa yang disampaikan pak wali kota yang menyejukkan hati saya,” sambungnya. 

Pada pertemuan itu, Doris juga berharap kepada Fadly Amran agar bisa memfasilitasinya untuk bertemu dengan gubernur dan menteri kesehatan. Termasuk hingga ke Presiden Prabowo Subianto. 

“Mudah-mudahan melalui pak wali kota saya bisa bertemu dengan pak gubernur. Kemudian bisa juga bisa bertemu dengan pak menkes dan mudah-mudahan sekali berkat pertemuan ini, saya bisa bertemu juga dengan pak presiden,” ucapnya.  

Menurutnya, dengan pembahasan kasus anaknya sampai ke tingkat provinsi dan pemerintah pusat, maka perbaikan layanan kesehatan terebutb bisa segera terwujud.  

“Harapan rakyat Indonesia akan adanya perbaikan jika seandainya terbukti adanya yang salah, bisa segera diwujudukan perbaikan,” ungkapnya.  

Doris mengungkapkan, kasus kematian anaknya masih terus bergulir di kepolisian. Sudah ada 150 orang lebih diperiksa untuk dimintai keterangan.  

“Itu termasuk kemarin ada satu lagi dokter tambahan yang akan diperiksa. Kemudian Kemenkes tidak dalam waktu yang lama lagi akan datang ke kediaman kami meminta klarifikasi,” imbuhnya.  

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi hingga manajemen RSUP M Djamil Padang. 

Namun, karena kasus sudah masuk ke ranah hukum, Dinas Kesehatan Kota Padang menunggu proses yang berjalan di kepolisian. 

“Kami dari Pemko Padang dan dinas kesehatan beserta jajaran mengucapkan turut berduka atas kasus ananda Alceo. Jadi kami sudah kooordinasi, jadi instruksi kita tunggu saja dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian. kita tetap menunggu hasil penyelidikan,” katanya. (WAN)

The post Keluarga Bayi Alceo Temui Wali Kota Padang, Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan di RSUP M Djamil appeared first on Langgam.id.

Surat keputusan ini berbunyi: tentang pemberhetian, pemindahan dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Beberapa pejabat yang diganti dan dilantik dalam surat itu terdapat delapan camat. 

Fadly menekankan pentingnya seluruh pejabat yang baru dilantik memahami visi dan misi pembangunan Kota Padang. Ia meminta program unggulan seperti Padang Juara, Padang Amanah, hingga Padang Sigap diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di masing-masing organisasi perangkat daerah.

“Inovasi harus lahir dari kepemimpinan. Pemimpin harus mampu memancing inovasi dan menggali potensi ASN,” kata Fadly saat pelantikan beberapa waktu lalu.  

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, kementerian, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, capaian pembangunan selama ini tidak terlepas dari koordinasi yang berjalan baik.

“Kami menunggu prestasi. Jemput bola, jangan hanya menunggu,” ucapnya.  

Berikut Delapan Camat Baru di Kota Padang 

1. Rio Ebu Pratama

Jabatan lama: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satpol PP

Jabatan baru: Camat Koto Tangah

2. Afridon 

Jabatan lama: Lurah Bungus Barat pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Jabatan baru: Camat Bungus Teluk Kabung

3. Ikrar Prakarsa 

Jabatan lama: Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah

Jabatan baru: Camat Lubuk Begalung

4. Aidil Zulhani 

Jabatan lama: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Padang Selatan

Jabatan baru: Camat Padang Timur

5. Rozaldi Rosman 

Jabatan lama: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP

Jabatan baru: Camat Kuranji

6. David Ferdinand 

Jabatan lama: Sekretaris Kecamatan Pauh

Jabatan baru: Camat Nanggalo

7. Diko Riva Utama

Jabatan lama: Kepala Bidang Destina dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata

Jabatan baru: Camat Padang Barat

8. Yandry

Jabatan lama: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jabatan baru: Camat Pauh

The post Wali Kota Padang Fadly Amran Mutasi 8 Camat, Ini Daftar Namanya appeared first on Langgam.id.

Fadly lahir 37 tahun yang lalu di Kota Padang, tepatnya 9 Februari 1988. Dia putra kedua dari Almarhum H Amran dan Hj Maizarnis yang dikenal sebagai pendiri dan pemilik Yayasan Pendidikan Baiturrahmah.

Meskipun muda, suami dari Dian Puspita itu memiliki pengalaman di pemerintahan. Dia pernah menjabat Wali Kota Padang Panjang periode 2018-2023. 

Sebelum terjun ke politik, Fadly aktif diberbagai organisasi. Dia tercatat sebagai Legislatif Eksternal di Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat 2007-2009.

Pria bergelar Datuak Paduko Malano itu juga pernah menjabat sekretaris umum hingga ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Padang.

Dia terpilih menjadi Ketua KNPI Kota Padang (2015-2018). Kemudian berlanjut sebagai Ketua KNPI Sumatera Barat (2018-2021).

Pengalaman memimpin di berbagai organisasi ini yang membentuk jiwa kepemimpinannya. Hingga pada usia 30 tahun, Fadly terpilih sebagai Wali Kota Padang Panjang pada Pilkada 2018.

Pada tahun 2022, Fadly ditunjuk jadi Ketua DPW Nasdem Sumbar menggantikan Hendra Joni. Tangan dinginnya mengantarkan Partai Nasdem meraih 9 kursi di DPRD Sumbar. 

Pada Pilkada 2024, dia memutuskan untuk maju di Pilkada Padang. Berpasangan dengan Maigus Nasir, pasangan ini meraih 176.648 ribu suara atau setara 55,17 persen dari total suara sah.

Profil Fadly Amran:

Pendidikan:

• TK Baiturrahmah 1992-1993
• SD Baiturrahmah 1993-1999
• SMP N 2 Padang 1999-2002
• SMA N 1 Padang 2002-2005
• Shoresline Community College, Associate of Arts and Science 2005-2007
• Seattle University, Bachelor of Business Administration 2007-2009

Organisasi

• Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat, External Legilativer 2007 – 2009
• Sekum HIPMI Kota Padang, 2009 – 2012
• Ketua Umum HIPMI Kota Padang, 2012-2015
• PERBAKIN SUMBAR, 2012 – 2015
• KADIN SUMBAR, 2011 – 2014
• Junior Chamber Indonesia (JCI) West Sumatera, Local President 2013 – 2014
• Ketua KNPI Kota Padang, 2015 – 2018
• Ketua KNPI SUMBAR, 2018 – 2021
• Ketua Persatuan Artis Film Indonesia(PARFI) SUMBAR, 2017-Sekarang
• KONI SUMBAR, 2017 – 2021
• Bendahara Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) SUMBAR, 2018 – Sekarang
• PORDASI Kota Padang Panjang, Ketua 2019 – 2023
• Ketua DPW Gebu Minang SUMBAR, 2021 – Sekarang
• Ketua DPW Partai NasDem SUMBAR, 2022 – Sekarang

The post Begini Profil Fadly Amran, Walikota Padang yang Baru appeared first on Langgam.id.

Fadly Amran mengatakan, akan menjalankan amanah masyarakat Kota Padang ini dengan baik. 

“Tentunya ini akan menjadi langkah kita bersama untuk bekerja sungguh-sungguh demi kejayaan Kota Padang,” ujarnya dalam rilis yang diterima langgam.id, Kamis (20/2/2025).

Fadly juga meminta doa restu kepada seluruh warga Kota Padang. Agar mampu memimpin Kota Padang lima tahun ke depan.

“Mohon doa restu warga kota agar kami dapat amanah menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan,” ujarnya mantan Wali Kota Padang Panjang itu.

Kata Fadly, meraka akan segera merealisasikan visi dan misi kejayaan Kota Padang. Mereka berkomitmen untuk membangun Kota Padang yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. 

Pasangan yang diusung Partai Nasdem, Golkar hingga Partai Ummat itu pada berbagai sektor, termasuk penguatan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan pendidikan dan kesehatan. Di antara program yang akan dijalankan seperti “Padang Rancak”, “Padang Amanah”, “Padang Juara”.

Sebelumnya, sebanyak 961 kepala daerah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan ini sejarah baru yang diukir bangsa Indonesia. 

Presiden Prabowo meminta kepala daerah yang dipilih rakyat ini  harus menjadi pelayan rakyat, abdi rakyat. Serta menjaga kepentingan rakyat. 

The post Fadly Amran Resmi Dilantik Jadi Wali Kota Padang, Segera Realisasikan Visi dan Misi appeared first on Langgam.id.

Pernyataan resmi tidak maju sebagai calon Wali Kota Padang disampaikan Ekos lewat postingan di media sosialnya, baik itu di Facebook maupun di Instagram pada Kamis (25/7/2024).

“Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan keputusan yang sangat berat bagi saya dan tim. Setelah melakukan berbagai pertimbangan dan evaluasi mendalam, saya memutuskan untuk tidak maju sebagai calon wali kota Padang pada Pemilihan Kepala Daerah yang akan datang,” tulis Ekos.

Keputusan tidak maju di Pilkada 2024 ini terang Ekos, bukanlah sesuatu yang diambil dengan mudah. Ia pun mengungkapkan beberapa faktor utama yang melatar belakangi keputusan tersebut.

Pertama, kata Ekos, dirinya ini tidak mendapatkan dukungan dari partai yang diharapkan. Menurut Ekos, sebagai calon yang ingin membawa perubahan positif dan signifikan bagi kota Padang, dukungan dari partai politik (parpol) merupakan salah satu elemen krusial.

Dukungan ini tidak hanya terkait dengan logistik dan sumber daya kampanye, tetapi juga kepercayaan dan legitimasi yang diberikan oleh partai kepada calon yang diusungnya.

“Dalam beberapa bulan terakhir, tim kami telah melakukan berbagai pendekatan dan negosiasi dengan beberapa partai politik besar yang kami harapkan dapat mendukung pencalonan ini,” ucapnya.

“Namun, setelah melalui berbagai proses dan evaluasi internal dari partai-partai tersebut, dukungan yang kami harapkan tidak kunjung terealisasi. Situasi ini membuat kami harus realistis dalam menilai peluang dan kemungkinan untuk maju dalam kontestasi politik ini,” sambungnya.

Faktor kedua, sebut Ekos, yaitu fokus pada kesejahteraan dan pembangunan Kota Padang. Selain masalah dukungan politik, ia juga mempertimbangkan aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu kesejahteraan dan pembangunan kota Padang.

“Sebagai seseorang yang memiliki komitmen kuat terhadap kota ini, saya merasa bahwa akan lebih baik jika saya mendukung kandidat lain yang memiliki visi dan misi sejalan dengan saya. Dengan demikian, saya dapat tetap berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan kota, meski tidak melalui jalur kepemimpinan langsung,” tuturnya.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, terang Ekos, ia dan tim memutuskan untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu kandidat yang diyakini memiliki kapasitas, integritas, dan visi yang jelas untuk membawa Kota Padang ke arah yang lebih baik.

Kandidat ini tentulah kandidat yang sudah berdiskusi secara langsung dengan pihaknya sebelum pengambilan keputusan ini.

“Dengan mendukung kandidat ini, kami berharap dapat tetap berperan aktif dalam proses pembangunan Kota Padang, memastikan bahwa aspirasi dan harapan masyarakat tetap terwakili dan terwujud,” ujarnya

“Kami percaya bahwa kandidat ini akan mampu melanjutkan dan mengembangkan berbagai program yang telah kami rencanakan, serta membawa inovasi dan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi kota ini,” harap Ekos.

Ia mengungkapkan, keputusan untuk tidak maju sebagai calon wali kota Padang adalah keputusan yang sangat berat baginya dan tim. Namun, pihaknya percaya bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, relawan, dan masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan selama ini,” ucapnya.

“Mari kita bersama-sama mendukung dan memastikan bahwa Kota Padang akan dipimpin oleh seseorang yang mampu membawa perubahan positif dan berkelanjutan. Saya tetap berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kota ini, dalam kapasitas apapun yang memungkinkan,” sambungnya. (*/yki)

The post Tak Dapat Dukungan Parpol, Ekos Albar Batal Maju Sebagai Calon Wali Kota Padang appeared first on Langgam.id.

Kepala Dinas P3AP2KB diwakili Kabid Hak Pemenuhan Anak, Ade Yonanda Irza menyebut pemilihan Wakoci – Wawakoci dan Duta Anak, sudah diadakan sejak 3 tahun lalu. Ia meyakini banyak anak-anak di Kota Padang yang mempunyai kemampuan luar biasa, sehingga melalui ajang tahunan ini mereka nantinya dapat menampilkan karya yang terbaik.

“Peserta nantinya dapat menyerahkan berkas pendaftaran dan tulisan essay ke panitia Pilwadu di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dari tanggal 1 hingga 20 Juli 2024,” terang Ade, dilansir dari Diskominfo Padang, Jumat (28/6/2024).

Peserta lomba merupakan siswa/i yang mengikuti pemilihan wali kota, wakil wali kota cilik dan duta anak Tingkat Kota Padang Tahun 2024 berjumlah 2 orang (1 putra dan 1 putri) yang merupakan utusan SMP/MTs/sederajat se-Kota Padang.

“Peserta dapat melengkapi berkas seperti formulir pendaftaran, Akte Kelahiran/KIA (Kartu Identitas Anak), biodata /CV lengkap, surat rekomendasi sekolah , surat izin orang tua, pass foto diri 4×6 (3 lembar),” tambahnya.

Kemudian peserta membuat tulisan/essay dengan pemilihan tema salah satu dari 5 Kluster Pemenuhan Hak Anak. Antara lain Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Perlindungan khusus. Kemudian membuat video edukasi yang akan di upload ke Instagram.

Sebagai informasi tambahan panitia akan melakukan penilaian karya tulis peserta oleh dewan juri dan penentuan 14 finalis pada 22 Juli hingga 23 Juli 2024. Kemudian dilanjutkan wawancara dan penilaian bakat dan kreativitas pada 24 Juli 2024.

Pemenang Wali Kota Cilik nantinya akan diumumkan pada puncak Peringatan Hari Anak Nasional pada 4 Agustus 2024, sekaligus diselenggarakan Seminar Hari Anak Nasional. Pemenang pertama akan dinobatkan sebagai Wali Kota Cilik, sementara pemenang kedua dinobatkan sebagai Wakil Wali Kota Cilik. Sementara itu, 12 finalis lainnya akan dinobatkan sebagai sepasang duta anak di berbagai kategori. (*/Yh)

The post Pemko Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik appeared first on Langgam.id.

Hendri Septa dan Ekos Albar pun melaksanakan prosesi sakral pertanda siap mengakhiri masa jabatan. Keduanya secara bergantian mencium bendera pataka Pemko Padang disaksikan oleh semua pejabat utama Pemko Padang.

Usai prosesi itu, keduanya menghampiri ratusan ASN dan pegawai Pemko Padang, lurah, hingga siswa SD dan SMP yang turut mengantar pelepasan tugas pimpinan Kota Padang.

Hendri Septa pun menyampaikan terima kasih kepada jajaran pegawai Pemko Padang. Sebab telah membantunya melaksanakan dan menuntaskan semua progul hingga di penghujung jabatannya.

“Padang dari waktu ke waktu telah menunjukkan perubahan. Semua permasalahan kita selesaikan bersama. Terima kasih seluruh jajaran yang telah membersamai program kita dalam waktu tiga tahun ini. Kita telah mewujudkan Padang sebagai kota yang madani dan primadona di Sumbar. Hari ini kami mengakhiri jabatan dengan penuh sukacita,” ujarnya dilansir dari laman facebook Diskominfo Padang.

Sementara itu, kekosongan jabatan Wali Kota Padang diisi oleh Pelaksana Harian (Plh). Gubernur Sumbar menunjuk Sekda Andree Algamar sebagai Plh Wali Kota Padang untuk sementara waktu.

Andree Algamar menjadi Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Padang tertanggal Senin (13/5/2024) hingga dilantiknya Penjabat (Pj) Wali Kota Padang.

Sekda Padang ditunjuk sebagai Plh Wako Padang berdasarkan surat penunjukan pelaksana harian Nomor: 120/267 /Pem-Otda/2024 yang ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi ditandatangani 13 Mei 2024.

Surat tersebut dikeluarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-686 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Padang dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Padang Provinsi Sumatra Barat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Desember 2023, masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang berakhir pada tanggal 13 Mei 2024

Ekos Albar pun sempat berpesan kepada Plh Wali Kota Padang Andree Algamar. Ekos berharap, Andree Algamar terus menjadi pamong terbaik bagi ASN Pemko Padang.

“Pesan kami kepada pak Sekda Andree Algamar yang kini menjadi Plh Wali Kota Padang, semoga terus menjadi pengayom yang baik bagi kawan-kawan (ASN Pemko Padang),” tuturnya. (*/yki)

The post Masa Jabatan Hendri Septa dan Ekos Albar Berakhir, Andree Algamar Jadi Plh Wako Padang appeared first on Langgam.id.

Dalam perjalanan menuju pertumbuhan dan kemajuan, ada sosok yang dibutuhkan dalam memimpin: seseorang yang mampu menggabungkan visi tata kota yang inovatif dengan pemahaman mendalam tentang budaya yang unik dan khas dari wilayah tersebut.

Kota Padang, adalah kota yang berdiri sejak tahun 1669. Kota yang tidak lagi berusia belia. Harus dipimpin oleh orang yang memang serius ingin membangun.

Dengan kekayaan budaya yang melimpah dan potensi kreatif yang belum tergali sepenuhnya, membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan yang berarti.

Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengkonseptualisasikan dan mewujudkan tata kota yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian budaya secara seimbang.

Pertama-tama, seorang pemimpin kota kreatif yang ideal harus memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin mereka bawa kota tersebut atau dikelan sebagai City Branding. Narasi yang kuat diperlukan bagi Kota Padang saat ini, yang nantinya teraktub dalam Visi dan Misi.

Visi ini haruslah inklusif, memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan dari beragam lapisan masyarakat serta mempertimbangkan warisan budaya yang kaya.

Mereka harus mampu membayangkan kota yang tidak hanya berfungsi secara efisien, tetapi juga menjadi tempat yang menginspirasi, merangsang kreativitas, dan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor.

Selanjutnya, kemampuan untuk menggalang kolaborasi adalah kunci dalam memimpin kota kreatif. Seorang pemimpin yang ideal harus bersikap inklusif, membuka pintu bagi partisipasi aktif dari warga, pelaku bisnis, lembaga budaya, komunitas, media dan pemangku kepentingan lainnya.

Mereka harus menjadi penghubung antara berbagai entitas ini, membangun jaringan yang kuat, dan menginspirasi semangat kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Namun, keberhasilan seorang pemimpin kota kreatif tidak hanya diukur dari konsep dan kolaborasi semata. Pemahaman yang mendalam tentang budaya lokal sangat penting.

Mereka harus menghormati, melindungi, dan mempromosikan kekayaan budaya yang menjadi identitas kota tersebut. Dengan memadukan inovasi dengan warisan budaya, kota dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa kehilangan akar-akarnya yang berharga.

Buah dari berhasilnya konsep ini, membuat pengalaman menarik bagi penghuni Kota Padang, begitu pula bagi para pengunjung yang datang.

Pastinya walikota Padang yang ideal harus memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang berani. Mereka harus berani menantang status quo, mengatasi hambatan politik, dan bertindak sesuai dengan kepentingan jangka panjang kota dan masyarakatnya, bahkan jika itu berarti menghadapi resistensi dari pihak-pihak tertentu.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan peluang di era globalisasi ini, Kota seperti Padang membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi dan keterampilan praktis, tetapi juga keberanian untuk melakukan perubahan yang diperlukan.

Dengan demikian, langkah-langkah menuju ke arah keberlanjutan, inklusivitas, dan kemakmuran dapat diwujudkan dengan lebih baik.

Mewujudkan kota kreatif yang kolaboratif di tengah budaya yang unik dan khas bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kepemimpinan yang tepat, hal itu bisa menjadi kenyataan.

Kota Padang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi, inspirasi, dan kehidupan budaya yang dinamis. Dan di tengah arus perubahan yang terus bergerak, kita membutuhkan sosok pemimpin yang dapat membawa kita melalui perjalanan ini dengan visi, kolaborasi, dan keberanian yang teruji.

Karena semakin kreatif suatu kota, semakin bahagia masyarakat di dalamnya.

Ahmad Hafizd – Ketua Padang Creative City Forum

The post Sosok Pemimpin yang Dibutuhkan Padang: Membangun Kota Kreatif dan Kolaboratif appeared first on Langgam.id.

Hendri Septa didampingi Kepala Dinas Sosial, Kasatpol PP dan Sekretaris BPBD melakukan peninjauan secara marathon ke beberapa kelurahan. Antara lain di Kelurahan Koto Baru dan Kelurahan Banuaran di Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kelurahan Batipuh Panjang di Kecamatan Koto Tangah.

Di Kelurahan Koto Baru, Hendri Septa bahkan berhasil membujuk satu keluarga agar bersedia dievakuasi, setelah sempat menolak.

“Untuk menghindari kemungkinan terburuk, lebih baik kita evakuasi. Karena hujan belum bisa dipastikan akan berapa lama. Apalagi yang bersangkutan bersama 2 balita dan 1 bayi,” ungkap Hendri Septa.

Bersama Hendri Septa, Kepala Dinas Sosial Heriza Syafani juga langsung menyerahkan bantuan darurat dari Dinas Sosial seperti makanan bayi, pakaian dan selimut.

“Kita minta seluruh personil kedaruratan Pemko Padang untuk standby. Termasuk personil kewilayahan. Permintaan evakuasi bisa datang kapan saja, tutupnya sesaat setelah evakuasi bayi dan balita di Koto Baru berhasil dilakukan. (*/Fs)

The post Dampak Banjir, Wali Kota Padang Pimpin Evakuasi Warga Hingga Dinihari appeared first on Langgam.id.

Ketujuh kepala daerah tersebut yaitu Gubernur Maluku Murad Ismail, Wagub Jawa Timur Emil E Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wawako Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang, Hendri Septa dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Dalam putusan itu disebutkan bahwa,”Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023″.

“Dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan di 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”.

Kuasa hukum ketujuh kepala daerah tersebut kemudian memberikan tanggapannya soal putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023.

Kuasa hukum dari kantor hukum Visi Law Office tersebut terdiri dari Febri Diansyah, Donal Fariz dan Rasamala Aritonang.

Menurut kuasa hukum bahwa pihaknya bersama kepala daerah selaku pemohon memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MK.

“Yang melalui putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap akhir masa jabatan kepala daerah yang dipilih melalui pemilu pada 2018, namun baru dilantik pada 2019. Sehingga para kepala daerah tersebut tetap dapat utuh menjabat selama 5 tahun, sebagaimana ketentuan yang berlaku,” ujar kuasa hukum pemohon, Febri Diansyah.

Ia menambahkan bahwa putusan MK ini bukan memberikan perpanjangan masa jabatan para kepala daerah yang terdampak. Melainkan memberikan kepastian hukum kepada para kepala daerah untuk tetap dapat memegang penih masa jabatannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yakni utuh selama 5 tahun.

Febri mengatakan, putusan MK ini bersifat erga omnes, yang artinya bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Kemudian dapat langsung dijalankan tanpa adanya keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwewenang.

“Sehingga kami juga mengingatkan agar proses pengusulan penjabat yang sebagian sudah berproses di DPRD masing-masing daerah dapat dihentikan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini,” tuturnya.

Di sisi lain terangnya, Kementerian Dalam Negeri juga dapat langsung menindaklanjuti isi putusan MK ini dengan cara menunda penunjukan dan pelantikan para penjabat (Pj) kepala daerah sampai akhir masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada pemilu 2018 dan dilantik 2019 selesai.

Diketahui sebelumnya, sebelum keputusan MK tersebut, terdapat keragu-raguan bagi kepala daerah dan Kemendagri berkaitan dengan akhir masa jabatan para kepala daerah yang dilantik pada 2019.

Hal ini disebabkan berdasarkan SK Pengangkatan Kepala Daerah yang dipilih pada 2018 dan dilantik 2019 memegang masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir 2024.

Namun di sisi lain, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada 2018 berakhir pada 2023, tanpa mempertimbangkan waktu pelantikan. (*/yki)

The post MK Kabulkan Gugatan Wako Padang Cs, Kuasa Hukum: Proses Pengusulan Pj di DPRD Dapat Dihentikan appeared first on Langgam.id.