Ketua Baznas RI, Prof Dr KH Noor Achmad MA mengatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan tim untuk menyelediki dan menindaklanjuti masalah tersebut.

Noor mengungkapkan bahwa Baznas RI selalu mewanti-wanti agar bantuan tidak salah sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai regulasi.

“Masalah ini juga sedang kami proses dengan menurunkan tim ke lapangan, melibatkan bagian hukum dan audit,” ucap Noor dalam keterangan tertulisnya yang diterima langgam.id, Sabtu (16/3/2024).

Menurut Noor, agar tidak terjadi fitnah maka kasus ini harus diselesaikan secara tuntas dan transparan.

Ia mengungkapkan, Baznas RI sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, memegang teguh prinsip ‘Tiga A’.

Yakni, Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI, serta senantiasa memberikan layanan zakat agar aman dan tepat sasaran.

“Kami selalu berupaya penuh bagaimana menjaga kepercayaan publik. Karena itu menjadi kunci utama menyukseskan berbagai program yang digulirkan Baznas RI untuk kesejahteraan umat,” bebernya.

Noor mengharapkan, kejadian ini tak mengurangi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas RI.

Ia memastikan pengelolaan dana umat zakat, infak, dan sedekah, yang dikelola Baznas RI dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tepat sasaran.

Sebelumnya, heboh di media sosial terkait adanya bantuan beras dari Baznas Kota Bukittinggi terdapat foto Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar. (*/yki)

The post Heboh Beras Bantuan Ada Foto Wako Bukittinggi, Baznas RI Turunkan Tim ke Lapangan appeared first on Langgam.id.

Sebab, Baznas adalah lembaga pemerintah non struktural yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak dari muzaki untuk mustahik yang membutuhkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Wendra Yunaldi menyayangkan bantuan Baznas dijadikan personalisasi. Tidak tepat mengunakan zakat umat kemudian mengunakan embel-embel atau logo yang di luar Baznas.

“Betul dalam undang-undang zakat itu yang mengeluarkan SK kepala daerah. Tapi bukan berarti Baznas itu bawahan (kepala daerah) karena lembaga bersifat independen,” katanya, Jumat (15/3/2024).

Menurut Wendra, kalau pun bantuan tersebut merupakan kerja sama Pemerintah Kota Bukittinggi, tidak sepatutnya memajangkan foto kepala daerah.

“Cukup logo Pemko saja dan Baznas. Karena apa? Karena sesuai pasal 25 undang-undang zakat pembagian harus sesuai syariat Islam. Tidak boleh terindikasi politis,” ungkapnya.

Wendra menduga, bantuan ini tidak bisa dipungkiri berkaitan dengan dekatnya Pilkada. Sebab, pada bantuan menonjolkan seseorang.

“Karena apa? Personalisasi Bang Wako, artinya apa? Ini menunjukan dari Bang Wako, bukan dari Baznas. Kan jadi personalisasi. Kalau pun misalnya ada individu menyalurkan lewat Baznas juga tidak boleh. Ini tidak etis. Sungguh sangat tidak etis,” ujarnya.

“Begitupun kalau bansos, itu kan dana Pemda, dana masyarakat, tidak boleh dipersonalisasi. Baznas independen,” sambung Wendra.

Ia mendorong Baznas pusat dapat menurunkan tim terkait polemik bantuan tersebut. Tidak hanya untuk klarifikasi, tapi juga melakukan audit.

“Kalau ada penyimpangan yang pertama dilakukan adalah audit, baik audit keuangan maupun hukum terhadap anggota Baznas Kota Bukittinggi. Ini pasti ada sesuatu. Penegak hukum juga diminta proaktif,” kata dia.

Hingga kini, Ketua Baznas Kota Bukittinggi, Muslimah, dan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar masih bungkam. Saat dikonfirmasi, keduanya enggan merespon. (Irwanda/yki)

The post Ada Foto Wako Bukittinggi di Beras Bantuan Baznas, Wendra Yunaldi: Ini Tidak Etis appeared first on Langgam.id.

Padahal Baznas adalah lembaga pemerintah non struktural yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak dari muzaki untuk mustahik yang membutuhkan.

Dari foto-foto beras yang beredar di media sosial tersebut, tampak karung beras lima kilogram itu terpampang foto Erman Safar dengan tulisan “Bang Wako Peduli, H. Erman Safar, SH Wali Kota Bukittinggi.

Kiri dan kanan juga ada logo Pemerintah Kota Bukittinggi serta Baznas. Bantuan ini akhirnya menjadi polemik.

Banyak di media sosial mengecam adanya foto Erman Safar di bantuan Baznas ini. Ada yang menilai, bantuan Baznas dimanfaatkan dan dipolitisasi.

Salah satunya bantuan beras ini diunggah oleh akun Instagram @kaba.bukittinggi beberapa hari lalu. Pada kolom komentar, banyak netizen yang mengecam.

“Baznas itu sumbangan dari masyarakat. Bukan dari pemerintah. Seharusnya yang di foto gambar masyarakat Bukittinggi yang sudah menyumbang untuk masyarakat Bukittinggi lagi. Kata2 yang bagus di beras itu bukan bang wako peduli. Tapi masyarakat Bukittinggi peduli. Kalau mau mengatasnamakan bang wako peduli harus murni dari gaji bang wako sendiri. Bukan dari sumbangan masyarakat,” tulis salah satu netizen.

“Uang ini kan hasil zakat orang. Kenapa dipolitisasi?,” tulis netizen lain.

Langgam.id sudah berupaya untuk meminta penjelasan ke Baznas Kota Bukittinggi perihal bantuan beras tersebut. Namun Ketua Baznas Kota Bukittinggi, Muslimah yang dicoba dihubungi belum merespon hingga berita ini ditayangkan.

Begitupun ketika dikirim pesan WhatsApp, yang bersangkutan belum merespon.

Sementara dengan Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar juga belum memberikan tanggapan dengan hebohnya bantuan Baznas ini. (Irwanda/yki)

The post Heboh Beras Bantuan Baznas Ada Foto Wali Kota Bukittinggi, Banyak Dikecam appeared first on Langgam.id.

Selain Gubernur Sumbar dan Wali Kota Bukittinggi, juga terdapat Gubernur Jambi, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Malaka, Bupati Kebumen, Bupati Malang, Bupati Nunukan, Bupati Rokan Hulu, Wali Kota Makassar dan Wali Kota Bontang yang menggugat UU Pilkada ke MK.

Mereka menunjuk Visi Law Office yang digawangi Donal Fariz (koordinator tim hukum), Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang sebagai kuasa hukum.

Donal Fariz mengatakan, pengujian pasal tersebut berkaitan dengan desain keserentakan Pilkada 2024 yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi.

Sebab telah merugikan sejumlah 270 kepala daerah, utamanya terkait terpangkasnya masa jabatan para kepala daerah secara signifikan.

“Secara persentase, jumlah kepala daerah yang dirugikan tersebut mencapai setengah dari jumlah total 546 kepala daerah di seluruh Indonesia atau 49,5 persen dari 546 kepala daerah,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima langgam.id, Selasa (29/1/2024).

Donal mengungkapkan, para kepala daerah tersebut mewakili kepentingan dari 270 kepala daerah yang terdampak dan mengungkapkan setidaknya terdapat tujuh persoalan dari desain keserentakan Pilkada 2024 yang diatur dalam pasal-pasal yang diuji oleh para pemohon.

Adapun ketentuan dari pasal-pasal yang diuji terang Donal, berbunyi sebagai berikut: Pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”;

Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016: “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;

Pasal 201 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016: “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”;

Donal mengatakan, sekalipun pasal yang diuji oleh para kepala daerah tersebut telah pernah diuji sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi, para pemohon memiliki argumentasi yang berbeda dengan permohonan sebelumnya.

“Dalam pandangan pemohon bersama Visi Law Office sebagai kuasa hukum, pembentuk undang-undang tidak memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan pilkada serentak nasional tahun 2024 sehingga berpotensi menghambat Pilkada yang berkualitas,” ucapnya.

Ia mengatakan, bahwa Visi Law Office mengemukakan tujuh argumentasi hukum pokok. Yaitu, tidak terdapat perdebatan teknis dan substansial dalam pembahasan jadwal Pilkada serentak nasional tahun 2024.

Kemudian, penjadwalan penyelenggaraan Pilkada November 2024 tanpa mempertimbangkan risiko dan implikasi teknis. Tujuan keserentakan Pemilu untuk efisiensi anggaran tidak terlaksana.

Selanjutnya, penentuan jadwal Pilkada serentak nasional 2024 merugikan sebanyak 270 kepala daerah hasil Pilkada 2020.

Berikutnya, keserentakan pilpres, pileg, pilkada membuat potensi korupsi lebih tinggi. Keserentakan pilpres, pileg, pilkada membuat potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjadi besar. Adanya potensi penumpukan perkara hasil sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi

“Atas seluruh argumentasi yang dijelaskan secara detail dalam permohonan, para pemohon meminta MK untuk membagi keserentakan Pilkada nasional pada 546 daerah otonomi menjadi dua gelombang. Pelaksanaan gelombang pertama pada bulan November 2024 sebanyak 276 daerah, dan selanjutnya gelombang kedua sebanyak 270 daerah dilaksanakan pada bulan Desember 2025,” ujar Donal.

Desain demikian terangnya, menjadi solusi atau jalan tengah di antara problem teknis pelaksanaan Pilkada satu gelombang. Persoalan keamanan hingga persoalan pemotongan masa jabatan sebanyak 270 daerah otonomi sebagai konsekuensi keberadaan pasal-pasal yang diuji ke Mahkamah Konstitusi tersebut. (*/yki)

The post Gubernur Sumbar dan Wali Kota Bukittinggi Ajukan Judicial Review ke MK, Nilai Desain Keserentakan Pilkada 2024 Bermasalah appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400/1140 /Kesra/XII-2023 tentang Pergantian Tahun Baru Masehi di Kota Bukittinggi.

Dikutip dari laman Facebook Pemko Bukittinggi, ada enam imbauan yang disampaikan Erman Safar dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 28 Desember 2023 tersebut.

Yaitu, pertama, kaum muslimin/muslimat agar tidak merayakan, berkumpul dan sejenisnya terkait pergantian tahun 2023.

Kedua, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan tokoh masyarakat diharapkan partisipasinya mengingatkan anak/kemenakan untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana poin 1.

Ketiga, kepada OPD terkait diminta mengawasi tempat-tempat yang berkemungkinan dijadikan sebagai lokasi perayaan pergantian tahun 2023.

Keempat, hindari maksiat, pelanggaran agama dan adat serta melakukan muhasabah dan kerja positif lainnya.

“Kelima, kepada kita semua diminta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing,” imbau Erman dalam surat edaran tersebut.

“Keenam, agar kita semua tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya,” sambung Erman. (*/yki)

The post Wako Bukittinggi Imbau Umat Muslim Tidak Merayakan Pergantian Tahun appeared first on Langgam.id.

Pada gambar yang seragam itu terdapat tulisan “Tidak loyal adalah bibit seorang pengkhianat.” Tulisan berada disamping gambar Erman Safar yang mengenakan baju dinas.

Erman Safar mengakui mengetahui ada gerakan ASN yang memasang foto dirinya menjadi foto profil WhatsApp dan media sosial. Pertama terkait tulisan soal loyalitas, dia mengatakan bukan semata-mata soal kepatuhan, atau ketaatan pada pihak tertentu.

“Loyal berarti setia dan berkomitmen penuh terhadap sesuatu,” katanya lewat Instagram resmi Pemko Bukittinggi @pemko_bukittinggi menjelaskan soal foto profil yang dipakai ASN, Jumat (24/9/2021).

Erman melanjutkan, loyal itu adalah filosofi moral. Pada sebuah organisasi kadar kental atau tipisnya loyalitas mempengaruhi kuat lemahnya tingkat kerjasama dalam suatu organisasi. Loyalitas menjadi perekat organisasi yang menjaga organisasi tetap solid dan utuh saat menghadapi krisis.

Terkait loyalitas yang dimaksud, ia mengatakan itu adalah loyalitas pada core value ASN dan pemerintahan. Core value didefinisikan sebagai prinsip dan nilai utama yang menjadi suatu fondasi organisasi atau perusahaan.

“Kami melihat kalau apel bersama ASN Pemko Bukittinggi itu tampak gagah, satu korps, sehat, sejahtera, siap bertugas semua, tapi dia dalamnya keropos,” katanya menilai pola komunikasi di lingkungan pemko selama tujuh bulan menjabat wali kota.

Baca juga: ASN Pemko Bukittinggi Serentak Pakai Foto Profil Bergambar Wali Kota

Dia menyebut, tidak menginginkan jajaran pemerintahan keropos dan kosong, kalau melihat dari laporan tampak sempurna. Semua yang dilaporkan asal bapak senang, namun di bawah timnya berdarah-darah dan tercerai berai. Untuk apa hal seperti itu?

Dia melanjutkan, ASN Pemko Bukittinggi itu adalah great people, yaitu orang-orang yang berasal dari saringan berlapis. ASN adalah orang cerdas dan berwawasan di atas rata-rata. Namun banyak ditemukan ASN yang jiwanya mulai mati, yaitu secara psikologis sudah lemah jiwanya.

“Sudah ingin menyerah dan malas berkontribusi, ini ada apa? Itu pasti sebagai pribadi ASN pada level pimpinan atau pelaksana banyak yang melenceng dari core value, sehingga organisasi jadi tidak sehat,” katanya.

Kondisi ini menurutnya akan merugikan karena ASN sudah digaji oleh negara. Mindset dan mental seperti ini perlu diubah secara besar-besaran untuk menyembuhkan organisasi yang sakit dan mengembalikan peforma prima ASN.

Terkait pengkhianatan yang bisa dilakukan oleh ASN, dia mengatakan, yaitu diamanahkan memberdayakan malah mengeksploitasi dan menganiaya bawahan. Diamanahkan korps untuk mensejahterakan masyarakat, malah diselipkan kepentingan diri.

“Diamanahkan untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara malah jadi topik pembahasan di kedai kopi,” ujarnya.

Jadi ini terang Erman, adalah momentum revolusi atau perubahan diri dan mental bagi ASN Pemko Bukittinggi. ASN tetap loyal kepada core value, aturan, kode etik, kepada atasan, kepada visi misi wali kota dan wakil wali kota. ASN harus loyal kepada kebaikan dan kesejahteraan warga Bukittinggi.

Maka dari itu, tidak loyal adalah bibit dari pengkhianatan seperti kata Erman Safar yang beredar dalam meme yang dipasang sebagai foto profil tersebut. ASN juga tidak boleh lupa loyal kepada diri sendiri.

“Jangan sabotase diri anda untuk menguntungkan pihak lain yang belum tentu peduli dengan anda, paham kan,” ujarnya.

Kemudian terkait, kenapa ASN Pemko Bukittinggi kompak memasang foto dirinya, dia menilai itu adalah bentuk kekompakan diri ASN dalam melakukan revolusi diri.

“Pasang foto profil itu luar biasa, semua kompak memasang. Ini simpel namun nyata, saya menilai ini awal gerakan-gerakan revolusi diri ASN Pemko Bukittinggi,” katanya.

The post ASN Kompak Pasang Foto Dirinya di Medsos, Ini Penjelasan Wako Bukittinggi appeared first on Langgam.id.

Pada gambar yang seragam itu terdapat tulisan “Tidak loyal adalah bibit seorang pengkhianat.” Tulisan berada di samping gambar Erman Safar yang mengenakan baju dinas.

Penggunaan gambar itu tampak dipasang di sejumlah kontak media sosial pesan WhatsApp kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Bukittinggi. Salah satunya, di kontak WhatsApp Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Bukittinggi, Yulman Yudhistira.

Yulman mengatakan mengganti foto profil WhatsApp dengan gambar Wali Kota merupakan bentuk dukungan kepada pimpinan. Diharapkan dengan itu bisa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Kota Bukittinggi.

“Pemasangan foto itu bukan kewajiban, tidak ada diwajibkan oleh Pak Wali Kota, itu suatu bentuk kesatuan gerak dari ASN di Pemko Bukittinggi,” katanya, Jumat (24/9/2021).

Dia mengatakan dengan kekompakan ini diharapkan menjadi wujud bahwa AS tidak ingin ada perbedaan yang beraroma negatif di Kota Bukittinggi. ASN sebagai pelayan masyarakat ingin membantu pimpinan mewujudkan visi misi pimpinan.

Baca juga: Ketua DPRD Bukittinggi Diganti, Gerindra: Hal Biasa

“Jadi itu dipasang beberapa ASN, lalu yang lain-lain ikutan, jadi ini bisa menjadi penyemangat, bisa jadi bentuk kekompakan,” pungkasnya.

The post ASN Pemko Bukittinggi Serentak Pakai Foto Profil Bergambar Wali Kota appeared first on Langgam.id.

Di antara kepala deerah itu bahkan sudah ada yang membuat kebijakan baru. Di Bukittinggi, Wali Kota Erman Safat baru-baru ini mencabut Perwako 40 dan 41 tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan dan Peninjauan Tarif Retribusi Pasar yang dibuat oleh wali kota sebelumnya.

Pencabutan itu terkait dengan nasib puluhan ribu pedagang di Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Aur Kuning dan pedagang yang terkena kewajiban retribusi di Bukittinggi.

Baca juga: Baru Dilantik, Wako Bukittinggi Cabut Perwako tentang Retribusi Pasar

“Dengan dicabutnya Perwako ini maka akan memberikan sedikit harapan pada pedagang dan PKL yang terdampak, begitupun dengan pedagang yang terdampak Perwako 41/2018,” kata Erman.

Erman juga membuat program baru untuk aparatur sipil negara (ASN) di Pemko Bukittinggi. Dia mewajibkan ASN untuk salat subuh berjemaah setiap Jumat. Program itu direncanakan mulai berlangsung pekan ini.

“Saya juga minta kepada bapak sekda untuk menggeser jadwal masuk ke kantor di hari Jumat itu,” ucapnya.

Lain lagi yang terjadi di Kabupaten Pasman Barat. Bupati baru di daerah itu berencana mengalihkan anggaran fasilitas untuk perbaikan infrastruktur.

Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Hamsuardi-Risnawanto menyatakan menolak membeli mobil dinas baru dan memilih menggunakan mobil dinas lama yang pernah digunakan pada periode 2010-2015.

Baca juga: Tolak Beli Mobil Dinas Baru, Bupati Pasbar: Anggarannya Bisa untuk Bangun Jalan

Hamsuardi menyebut, penggunaan mobil dinas (mobnas) lama tersebut tidak memiliki maksud lain. Anggaran yang digunakan untuk membeli mobil baru bisa digunakan untuk hal lain.

“Anggaran untuk mobil tersebut bisa kita gunakan untuk membangun jembatan, membangun jalan, dan lainnya,” kata Hamsuardi, Selasa (2/3/2021).

“Ini ada lagi rekofusing atau pergeseran anggaran kita. Jika bisa memanfaatkan segala sesuatu dengan maksimal, kenapa mesti membeli yang baru. Mobil yang digunakan saat ini juga masih bagus dan layak,” sambungnya.

Sejumlah kepala daerah lainnya juga mulai bergerak, termasuk Gubernur baru Mahyeldi dan wakilnya Audy Joinaldy. Pasangan itu menemui sejumlah pejabat untuk membahas masalah terkini yang ada di Sumbar.

Mahyeldi dan Audy Joinaldy menemui Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto pada Selasa (2/3/2021).

Kunjungan ini merupakan yang pertama Mahyeldi dan Audy setelah dilantik. Mereka kemudian menjalin silahturahmi dengan sejumlah unsur forkopimda.

“Menjalin silaturrahim untuk membangun suasana kekeluargaan dalam rangka menjaga suasana Sumbar yang selama ini sudah kondusif, aman dan damai,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Selasa (2/3/2021).

Menurut Satake, ada beberapa hal yang dibahas Kapolda dengan Gubernur Sumbar. Salah satunya soal pertambangan ilegal.

“Ada lima poin yang dibahas, pertama soal ilegal logging, ilegal mining, tanah ulayat, jalan tol, dan penanganan covid-19,” jelasnya. (Tim langgam.id/ABW)

The post Aksi Awal Kepala Daerah: Erman Safar Cabut Perwako, Hamsuardi Tolak Mobil Baru appeared first on Langgam.id.

Sekda Kota Bukittinggi Yuen Karnova membenarkan bahwa Erman Safar merupakan wali kota termuda sepanjang sejarah pemerintahan Kota Bukittinggi. “Benar, beliau wali kota kita termuda berusia 35 tahun. Semoga dengan energi mudanya, bisa menjadikan Kota Bukittinggi lebih baik ke depan,” kata Yuen Karnova.

Erman Safar sendiri lahir di Bukittinggi pada Mei 1986. Kemudian menempuh pendidikan mulai dari SD 09 Pakan Kurai pada 1998. Setelah itu melanjutkan ke MTsN 1 Bukittinggi dan tamat tahun 2001.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Resmi Melantik 11 Bupati Wali Kota di Sumbar

Pasca menyelesaikan pendidikan di MTsN, Erman Safar melanjutkan ke SMA Negeri 5 Kota Bukittinggi. Selanjutnya Erman Safar melanjutkan pendidikan ke Kota Bandung pada tahun 2008 dengan Jurusan Hukum di Universitas Padjadjaran (Unpad).

Pada tahun 2020, Erman Safar maju menjadi wali kota Bukittinggi dan berhasil memenangi pilkada serentak dengan jumlah suara 24 ribu.

Berikut daftar lengkap, wali kota Bukittinggi dimulai sejak tahun 1945:

1.   Bermawi Datuak Rajo Ameh, 1945
2.   Iskandar Tedjasukmana,1945
3.   Djamin Datuk Bagindo, 1945-1947
4.   Aziz Karim
5.   Eni Karim
6.   Saadudin Jambek, 1950-1952
7.   Nauman Djamil Dr Mangkuto Ameh,1952-1957
8.   MB. Dr. Mano Basa Kuning
9.   Syahbuddin Latif Dt. Sibungsu
10. dr. Abdoel Rivai, 1958-1959
11. Bahruddin Kamil, 1959-1960
12. Anwar Maksum Marah Sutan, 1960-1966
13. Prof.M. Asril, SH, 1966-1968
14. H. A. Kamal, SH, 1968-1976
15. Drs. Masri, 1976-1978
16. Drs. Oemar Gaffar 1978-1983
17. Drs. Burhanuddin 1983-1988
18. Drs. H. Hasan Basri, 1988-1989
19. H. Armedi Agus, 1989-1999
20. Drs. Rusdi Lubis, 1999-2000
21. Drs. H. Jufri, 2000-2010
22. H. Ismet Amzis, 2010-2015
23. H. Ramlan Nurmatias, 2015-2021
24. H. Erman Safar, 2021-2025 (KW/yki)

The post Dilantik Gubernur, Erman Safar Wali Kota Termuda di Bukittinggi appeared first on Langgam.id.