Akibat virus covid 19 menyerang Indonesia di pertengahan Maret 2020, semua sendi kehidupan termasuk keagamaan terguncang. Masjid yang biasanya berisi jamaah salat Isya dan Tarawih, berubah sepi dikarenakan pemburukan akibat virus ini. Jangankan salat Isya dan Tarawih, salat Jumat bahkan salat Idul Fitri saja tidak dilakukan di masjid atau lapangan.

Semua salat dilakukan di rumah. Positifnya adalah, Bapak sebagai kepala keluarga kembali menjadi mam di setiap rangkaian salat. Otomatis ini meningkatkan kemampuan tahfiz kepala keluarga walaupun kadang ayatnya seputar 3 surat terakhir di Al Quran ditambah Al Kautsar dan Al Ashr. Tapi inipun sudah sudah lumayan, minimal bisa mengasah kemampuan untuk menjadi imam salat.

Di tahun 2021 sudah mulai ada pelonggaran terhadap aturan berkumpul dimasa Covid 19. Salat berjamaah di masjid sudah boleh dilaksanakan walaupun dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas masjid serta masing – masing jamaah berjarak 1 meter dan tetap memakai masker. Salat Jumat dan Id pun sudah bisa dilaksanakan dengan berpedoman aturan tersebut di atas.

Alhamdulillah, semenjak ditemukannya vaksin untuk Covid 19 ini, baik Sinovac, Pfizer, Modena, Astrazeneca ataupun merek lain, kehidupan mulai perlahan menunjukan perbaikan. Walaupun tetap dianggap kontroversi tetapi untuk kemaslahatan serta ikhtiar, masyarakat mulai berbondong – bondong untuk menerima vaksin.

Hampir semua kantor baik pemerintah, BUMN/D atau swasta berjibaku untuk menggelar vaksin massal. Yang paling signifikan hasilnya adalah Gerakan Sumbar Sadar Vaksin yang dilaunching oleh Polda Sumbar. Hampir setiap hari didepan Mapolda Sumbar dilaksanakan pemberian vaksin gratis bagi masyarakat umum.

BRI RO Padang tempat penulis bekerja pun selalu terlibat aktif dalam menggelar vaksin ini. Mulai bersama dengan program Institusi Jasa Keuangan, Lantamal II hingga pelaksanaan secara mandiri yang dipusatkan di Campus BRI Padang Pasar Baru. Selain bagi pekerja dan keluarganya, BRI membuka diri bagi seluruh masyarakat yang ingin divaksin. Kegiatan ini selalu didukung oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan.

Booster (vaksin ke 3) pun telah massif diberikan kepada masyarakat. Memang sebagai program pemerintah untuk mempercepat pemulihan, hampir semua urusan terkait pemerintahan diwajibkan untuk memperlihatkan sertifikat vaksin. Yang paling ketat adalah bepergian dengan pesawat udara, banyak dokumen yang harus disiapkan sebelum berangkat.

Pusat perbelanjaan baik di ibukota ataupun kota – kota di daerah sudah mulai menggeliat kembali walaupun tetap dengan standar protokol ketat. Hampir semua pengguna gadget yang berumur diatas 12 tahun diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Karena secara online semua data yang diisi otomatis akan terkoneksi kepada pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pengendalian Covid 19.

Yang menarik adalah pihak – pihak yang masih belum move on alias masih menyimpan residu pilpres serta pilkada. Terjadi banyak penolakan serta cenderung menganggap virus dan vaksin ini merupakan sebuah konspirasi global. Entah dari mana asal muasal pernyataan ini. Sampai negara adidaya sekelas Amerika Serikat serta Uni Eropa saja terkongkang akibat serangan virus ini, bahkan banyak pihak yang menyamakan Covid ini serupa dengan flu Spanyol dahulu.

Ketika pemerintah mengeluarkan aturan, para pihak yang masih saja tersisa residu tersebut membuat gerakan penolakan. Aneh saja padahal. Pihak terkait pilpres sendiri sudah saling bersinergi dengan masuknya rival kedalam kabinet.

Belum selesai perihal Covid, mucul pula penolakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Sebuah rencana yang sudah matang serta disetujui mayoritas seluruh fraksi di DPR. Padahal pemindahan ini sebenarnya sudah mulai didengungkan oleh Presiden pertama Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi beban pulau Jawa serta meratakan pembangunan ke seluruh pulau di Indonesia.

Isu paling aktual adalah penolakan perpanjangan masa jabatan atau 3 periode yang mengakibatkan terjadinya demo 11 April kemarin di hampir seluruh kota besar di Indonesia, walaupun secara eksplisit presiden sendiri telah menolak gagasan tersebut didalam beberapa kesempatan beliau bersama para wartawan. Dan demo di DPR kemarinpun sempat menuai kontroversi terkait hal yang sebenarnya bukan tujuan demo itu sendiri.

Terakhir, dari uraian di atas bisa kita tarik kesimpulan, tahun 2022 ini merupakan langkah awal memulai kehidupan baru. Perekonomian sudah mulai tumbuh positif, artinya masyarakat dan pelaku usaha telah menganggap virus ini seperti flu biasa walaupun di setiap kesempatan protokol kesehatan wajib dipatuhi.

Semoga tahun ini dan ke depan semakin baik dan terjaga momentum kebangkitan. Bagi umat Islam tahun ini juga merupakan langkah baik dalam melepas kungkungan virus selama lebih dari 2 tahun ini. Virus ini tetap ada dan semakin bermutasi, tetapi dengan kesiapan semua pihak Insyaa Allah semua bisa kesulitan bisa teratasi.

Bagi yang masih menyisakan residu baik pilpres maupun pilkada, ayo di Ramadhan tahun ini kita lupakan sejenak, toh 2024 tidak lama lagi. Di saat itulah silahkan kembali bertarung. Siapkan strategi dan amunisi yang kuat untuk memenangkan pertarungan. Jangan kembali menjadi residu jadilah sebagai peluru.

Penulis: Rezki Rifai, Bekerja di BRI Regional Office Padang

The post Ramadan, Virus, Vaksin dan Residu appeared first on Langgam.id.

“Dalam situasi apapun, pelayanan tetap berjalan bagi masyarakat. Tentunya, dengab menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19,” ujar Dian Nugraha kepada Langgam.id, Kamis (20/8/2020).

Diketahui sebelumnya, 12 personel dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polres Padang Pariaman positif terinfeksi Corona dibenarkan Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan (Kabid Dokkes) Polda Sumbar, Kombes Pol dr Sucipto.

Menurutnya, hasil positif belasan personel itu didapat dari tes swab massal terhadap 174 orang.

“Ini hasil swab yang kami kerjakan beberapa hari belakangan. Awalnya kan ada satu, lalu kami swab 174 orang kalau enggak salah, maka dapat 13 personel dinyatakan positif,” ujarnya.

Baca Juga: 12 Personel dan 1 ASN Polres Padang Pariaman Positif Corona

Selanjutnya, kata Sucipto, akan dilakukan tes swab terhadap keluarga para personel yang positif. Hal ini dilakukan sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19.

“Untuk 13 personel yang positif ini isolasi di Rumah Sakit Bhayangkara Padang dan BPSDM Sumbar. Untuk tes swab lanjut terus, sampai semua kesatuan kami periksa. Lebih aman ditemukan, lalu diisolasi, supaya tidak menular. Ini program kami, supaya cepat ketemu lebih bagus,” katanya.

Dengan penambahan 13 orang ini, maka total seluruh personel yang terpapar berjumlah 14 orang. Satu di antaranya merupakan ASN di lingkungan Polres Padang Pariaman. (Irwanda/ZE)

The post Belasan Personel Positif Corona, Kapolres Padang Pariaman: Layanan Tetap Jalan appeared first on Langgam.id.

”Bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah sebagaimana dikutip dari laman seskab.go.id, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Kabar Baik, Gaji ke-13 PNS Cair 10 Agustus

Dana itu, kata Eva, akan diberikan pada 15.725.232 pekerja atau buruh. Ada 4 kriteria pekerja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Pertama, penerima merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Kedua, terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, peserta membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, memiliki rekening bank aktif dan tidak termasuk dalam peserta Kartu Prakerja dan peserta membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020.

”Nantinya proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan memindahbukukan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara,” ujarnya.

Eva mengatakan, bantuan itu diberikan setiap 2 bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan subsidi itu sebesar Rp1,2 juta per orang.

”Untuk data calon penerima bantuan upah ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan,” ucap dia. (seskab/ABW).

The post Pekerja Dapat Rp600 Ribu Per Bulan dari Pemerintah, Ini Syaratnya appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut dilakukan agar tak ada kekeliruan dalam pemberian bantuan. “Biarkanlah kabupaten/kota menertibkan data. Berat itu menertibkannya, mohon dimaklumi. Lambat tidak apa-apa, tapi pasti datanya dan dapat semuanya,” katanya, kepada wartawan, di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (20/4/2020).

Ia mengatakan, akan percuma mengirimkan cepat bila data tidak benar. Akibatnya bisa membuat orang yang seharusnya dapat menjadi tidak dapat dan orang yang seharusnya tidak dapat malah dapat. Bantuan juga tidak boleh dobel diberikan. “Sesuai peraturan dari pusat bantuan tidak boleh dobel, harus satu-satu dapat,” ujarnya.

Data presentasi gubernur menyebutkan, dari total 1.619.202 jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Sumbar, sebanyak 1.032.198 KK akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (pemprov). Dari pemerintah pusat, sumbernya dari program keluarga harapan (PKH), program sembako, prakerja, kementerian sosial dan kementerian desa.

Sisanya, masyarakat terdampak lainnya 422.888 KK (26 persen) akan dibantu oleh kabupaten dan kota, Baznas, CSR dan donatur. Di luar itu, sebanyak 163.952 KK di Sumbar yang terdiri dari ASN, TNI/Polri, pensiunan dan masyarakat mampu dinilai tidak terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat belum datang karena menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Ia berharap bantuan itu juga segera datang. Pemprov sendiri, akan mengirimkan bantuan jika sudah ada data by name by adress dari pemerintah kabupaten dan kota. (*/Rahmadi)

The post Bantuan Belum Turun, Gubernur Sumbar: Kabupaten dan Kota Masih Rampungkan Data appeared first on Langgam.id.