Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatatkan inflasi daerah itu yang merupakan gabungan dua kota, Padang dan Bukittinggi mencapai 7,43 persen (year on year/yoy) per Desember 2022. Padahal, setaun sebelumnya inflasi Sumbar masih sangat terkendali di angka 1,40 persen.

Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati dalam rilis bulanan lembaga mengatakan inflasi Sumbar sebesar 7,43 persen per Desember didorong meningkatnya sejumlah komoditas pokok, terutama bahan makanan dan transportasi.

“Inflasi Sumbar sepanjang 2022 berada di angka 7,43 persen (gabungan dua kota Padang dan Bukittinggi) meningkat dari bulan sebelumnya 6,87 persen,” katanya, dikutip langgam, Selasa (3/1/2023).

Ia menjelaskan secara tahunan, beberapa komoditas yang menjadi pendorong inflasi adalah bensin mengalami perubahan harga 30,22 persen dan memberikan andil 1,14 persen terhadap inflasi Sumbar. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM beberapa bulan lalu memberikan efek signifikan terhadap laju inflasi daerah itu.

Kemudian, beras mengalami kenaikan 14,77 persen dengan andil 0,59 persen, angkutan udara naik 20,29 persen dan memberikan andil 0,51 persen, cabai merah naik 29,14 persen dengan andil 0,32 persen, dan telur ayam ras naik 29,64 persen dengan andil 0,24 persen.

Sementara itu, beberapa komoditas dan barang lainnya mengalami penurunan harga seperti minyak goreng, ikan sisik, laptop, bawang merah dan harga televisi.

Adapun, inflasi bulanan Sumbar sepanjang tahun 2022 yaitu 2,30 persen pada Januari, 2,77 persen pada Februari, 3,24 persen pada Maret, 3,93 persen pada April, 5,18 persen pada Mei, serta 6,60 persen pada Juni.

Kemudian, meningkat pada Juli menjadi 8,00 persen, Agustus sebesar 7,11 persen, September 8,49 persen, Oktober 7,87 persen, November sebesar 6,87 persen dan per Desember mencapai 7,43 persen.

Adapun, sesuai data BPS, sejak tahun 2014 inflasi tahunan Sumbar berturut-turut sebesar 11,58 persen. Lalu, 1,08 persen pada 2015, pada 2016 sebesar 4,89 persen, 2017 sebesar 2,02 persen, pada 2018 sebesar 2,60 persen, 2019 sebesar 1,66 persen, 2020 sebesar 2,11 persen, dan 1,40 persen pada 2021.

Sebelumnya, pada pertengah Agustus 2022 lalu, Gubernur Sumbar Mahyeldi dipanggil khusus ke istana oleh Presiden Joko Widodo terkait melonjaknya inflasi Sumbar. Saat itu, Sumbar dan Jambi menjadi dua provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

Di hadapan presiden, Mahyeldi menyatakan komitmennya untuk menekan tingkat inflasi di Sumbar.

“Terkait hal ini tiap provinsi harus peka terhadap angka kenaikan inflasi di daerah masing-masing, Gubernur harus  bekerjasama dengan tim TPID di daerah maupun di pusat. Tanyakan di daerah mana harga pangannya naik,” kata presiden dalam Rakornas bersama kepala daerah pada Kamis, (18/8/2022) lalu.

Sebagai langkah penanganan, Mahyeldi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menindaklanjuti arahan presiden tersebut dengan menyiapkan beberapa langkah strategis.

Diantaranya adalah penanaman cabe dengan menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT), mendorong masyarakat memakai pupuk organik, dan melakukan bazar murah di depan Kantor Gubernur Sumbar.

“Terkait pupuk organik, kita akan membuat kebijakan untuk memberikan insentif berupa pemberian rumah kompos dan mesin pengolah kompos kepada kelompok tani,” kata Mahyeldi.

The post Rekor dalam Sewindu, Inflasi Sumbar 2022 Tembus 7,43 Persen appeared first on Langgam.id.

Demikian disebutkan dalam publikasi tertulis yang beredar pada Senin (1/1/2023). Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumbar Hefdi saat dikonfirmasi langgam.id, membenarkan bahwa publikasi itu dari pemprov. “Betul, sumbernya sama (dari pemprov). Itu dari kepala Bappeda,” katanya, Senin.

Menurut catatan Pemprov itu, realisasi belanja pemprov hingga 31 Desember 2022 adalah sebanyak Rp6,304 triliun (tepatnya Rp6.304.304.213.273). Jumlah itu, 94,95 persen dari total Rp6,639 triliun APBD Sumbar. Sisa lebih perhitungan anggaran 2022, dari realisasi tersebut lebih kurang Rp281,18 miliar.

Sebelumnya, hingga Selasa 20 Desember 2022, Pemprov Sumbar baru merealisasikan 83,96% belanja APBD. Saat itu,  belanja masih bersisa lebih dari Rp1 triliun, atau tepatnya Rp 1.064.914.820.404. Itu artinya, dalam 10 hari terakhir, realisasi anggaran pemprov sekitar Rp783,73 miliar.

Baca Juga: Belanja APBD Sumbar Masih Bersisa Lebih Rp1 Triliun, Pemprov: Masih Terus Berproses

Dengan sisa belanja Rp281,18 miliar saat tutup tahun, pemprov menilai kondisi ini lebih baik dibanding tahun anggaran 2021. Pada tahun lalu itu, realisasi belanja adalah sebanyak 93,78 persen dengan sisa anggaran tahun 2021 mencapai Rp483,68 miliar.

Sebelumnya juga, pada Rabu (21/12/2022), Asisten Sekdaprov Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Wadarusmen menyebutkan, estimasi pemprov realisasi belanja APBD Sumbar tahun ini bisa mencapai estimasi 94%.

“Kita sudah memperkirakan dan sudah berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, kawan-kawan yang telah membelanjakan APBD, itu sudah kita prediksikan 94% atau 90% ke atas,” ujarnya.

Baca Juga: Realisasi Belanja APBD 2022 Sumbar Masih 83,96 Persen, Pemprov Kejar Target 94 Persen

Menurutnya, penyedia terus memfasilitasi bagaimana kontraktor bisa cepat menyelesaikan pekerjaannya. “Orang kan mencairkan uang di OPD, masih ada pekerjaan yang masih jalan, kalau belum selesai tentu belum bisa dibayar. Itu kan proses. Kalau telah selesai pekerjaan, sudah di cek PHO/FHO nya, baru dibayarkan,” tuturnya.

Selain soal realisasi belanja, catatan akhir tahun juga menyebutkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah Sumbar surplus 100,93 persen. Menurut publikasi itu, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 secara nominal meningkat sebesar Rp296,31 miliar atau 11,61 persen.

Pendapatan Asli Daerah itu didominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah yang mengalami surplus 103,84 persen. Pemprov mengklaim, hal ini menunjukan sebagai salah satu indikator membaiknya kondisi perekonomian Sumbar. (Dharma Harisa/SS)

The post Tutup Tahun 2022, Pemprov Sebut Realisasi Belanja APBD Sumbar Mencapai 94,95 Persen appeared first on Langgam.id.

Demikian sejumlah data dari publikasi Statistik Potensi Desa Provinsi Sumatera Barat 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistik Sumbar di situs resminya, Kamis (29/12/2022).

Kepala BPS Provinsi Sumbar Herum Fajarwati dalam pengantar publikasi itu menyatakan, data BPS memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Sumatra Barat menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Pada tabel 7.3 dalam publikasi tersebut terlihat, masih ada nagari dan desa di Sumbar dengan sinyal telepon seluler dan internet yang lemah, bahkan masih ada yang tak bersinyal.

Di seluruh Sumbar, 23 desa dan nagari masih tak bersinyal, 221 sinyal lemah, 734 sinyal kuat, 309 sangat kuat. Sebanyak 940 nagari, desa dan kelurahan terdapat Base Trasceiver Station (BTS), sedangkan 347 lainnya tak memiliki BTS.

Baca Juga: 63 Persen Warga Sumbar Telah Mengakses Internet, Berikut Data BPS Per Kabupaten dan Kota

Daerah terbanyak memiliki desa yang tak bersinyal adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 7 desa, berikutnya Kabupaten Solok dan Pasaman masing-masing 4 nagari, Pesisir Selatan 3 nagari, Kabupaten Sijunjung dan Lima Puluh Kota masing-masing 2 nagari dan Kabupaten Agam 1 nagari.

Sementara, nagari terbanyak dengan sinyal atau jaringan lemah ada di Kabupaten Pesisir Selatan, sebanyak 39 nagari. Berikutnya, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 29 desa, Kabupaten Solok 22 nagari dan Sijunjung 21 nagari.

Selanjutnya, 1.075 nagari, desa dan kelurahan bersinyal 4G/LTE, 132 lainnya bersinyal 3G/H/H+/EVDO dan 40 sinyal 2,5G/E/GPRS.

Pada tabel BPS berikut akan terlihat jumlah desa, nagari dan kelurahan menurut keberadaan Base Trasceiver Station dan sinyal telepon seluler pada masing-masing 19 kabupaten dan kota di Sumbar. (*/SS)

—

Ikuti berita Sumbar terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post 23 Nagari dan Desa di Sumbar Tak Bersinyal, 221 Lainnya Jaringan Lemah appeared first on Langgam.id.

Kepala BPS Provinsi Sumbar Herum Fajarwati dalam pengantar di publikasi itu menyatakan, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2022 yang disajikan dalam publikasi itu, bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang berbasis rumah tangga.

“BPS menyelenggarakan Susenas secara periodik setiap tahun pada bulan Maret dan September. Publikasi ini menyajikan data-data hasil Susenas yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022 terhadap 11.790 rumah tangga sampel,” tulisnya.

Dari survei itu, BPS merilis, persentase penduduk Sumbar berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk aplokasi Facebook, Twitter, Whatsapp) telah mencapai 63,13 persen. Bila dibedakan per jenis kelamin, maka pengakses internet laki-laki di Sumbar adalah 65,32 persen. Sementara, perempuan lebih sedikit dari itu, pada angka 60,93 persen.

Berdasar publikasi itu diketahui persentase pengakses internet tertinggi ada di Kota Padang Panjang dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Warga yang telah mengakses internet di Padang Panjang mencapai 84,51 persen dari jumlah penduduk kota itu, kemudian disusul warga Bukittinggi sebanyak 84,32 persen. Selanjutnya, Kota Solok 77,29 persen, Dharmasraya 76,01 persen dan Payakumbuh 75,29 persen.

Kemudian warga Padang sebanyak 72,45 persen, Kota Pariaman 70,69 persen dan Kota Sawahlunto 70,49 persen. Seterusnya, penetrasi internet di Kabupaten Agam sebanyak 67,19 persen, Sijunjung 63,53 persen. Tanah Datar 63,30 persen dan Solok Selatan 58,59 persen.

Selanjutnya, warga Pesisir Selatan 57,60 persen, Padang Pariaman 56,81 persen, Limapuluh Kota 56,15 persen, Pasaman 54,68 persen, Kabupaten Solok 53,34 persen, Pasaman Barat 51,53 persen dan Kabupaten Kepulauan Mentawai 37,42 persen.

Sebagaimana halnya fenomena di seluruh dunia, hampir seluruh pengguna internet di Sumbar mengakses internet dari telepon seluler, yakni 98,58 persen. Selain itu, ada juga yang mengakses internet dari notebook atau laptop sebanyak 10,47 persen dan dari komputer desktop 2,9 persen.

Baca Juga: Sering Pakai Internet Gratis? Waspada Kejahatan di Balik WiFi Publik

Hasil survey juga mengungkap tujuan masyarakat Sumbar mengakses internet. Terbanyak, 78,63 persen menyatakan mengakses internet untuk media sosial dan jejaring sosial, 78,04 persen menyatakan mengakses internet untuk hiburan dan 77,94 persen berinternetuntuk mendapatkan informasi atau berita.

Selanjutnya, 20,37 persen pengakses internet mengatakan online untuk mendapatkan informasi barang/jasa, 14,83 persen untuk pembelian barang/jasa, 14,57 persen belajar online, 12,04 persen untuk mengirim dan menerima email, 6,22 persen untuk fasilitas finansial dan 2,76 persen untuk penjualan barang dan jasa.

Berdasar data BPS itu juga terungkap, pemilik telepon seluler di Sumbar mencapai 68,24 persen dari jumlah penduduknya. Jumlah pemilik ponsel ini terlihat lebih banyak dari pengguna internet.

Sementara, jumlah pengguna telepon seluler sudah 85,65 persen. Itu artinya, ada telepon seluler yang digunakan lebih dari satu orang. (*/SS)

—

Ikuti berita Sumbar terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post 63 Persen Warga Sumbar Telah Mengakses Internet, Berikut Data BPS Per Kabupaten dan Kota appeared first on Langgam.id.

Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Dedy Ardiansyah Putra mengatakan, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor milik korban. Penangkapan pelaku dilakukan di dua lokasi berbeda.

“Pelaku pertama bernama Aisman kami tangkap di Jalan Simpang Jagung Kota Pariaman kemarin. Hasil pengembangan kami tangkap pelaku kedua Andika di Jalan Manggis tadi malam, Purus Baru, Kota Padang,” kata Dedy, Selasa (27/12/2022).

Baca Juga: Aksi Diduga Percobaan Begal di Padang, Kaca Mobil Pengendara Dipecah

Dedy menyebutkan modus pelaku melakukan aksi begal dengan cara memesan orderan ojek online di tepi banjir kanal Kota Padang. Saat korban sampai ke titik penjemputan, kedua pelaku langsung menodongkan pisau dan airsoftgun.

“Kedua pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Silver BA 5565 AY milik korban,” jelasnya.

Dari penangkapan kedua pelaku polisi menyita pisau dan airsoft gun yang digunakan saat beraksi. Saat ini polisi masih menyelidiki kepemilikan airsoft gun yang digunakan pelaku.

Pelaku telah dibawa ke Polresta Padang guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga akan mengembangkan apakah ada lokasi lainnya pelaku melakukan aksi pembegalan. (*/SS)

—

Ikuti berita Sumbar terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Polisi Ringkus 2 Tersangka Begal di Padang, Todong Driver Ojek Online Pakai Airsoft Gun appeared first on Langgam.id.

“Dimulai Sabtu malam hingga Minggu pagi kami menggelar operasi untuk menindak para pelaku balap liar serta tawuran, sembilan orang kami amankan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol Dedy Adriansyah Putra, sebagaimana dirilis tribratanews di situs resmi Polri.

Polisi menyita lima senjata tajam dari sejumlah remaja yang ditangkap, berupa tiga bilah samurai dan dua celurit. “Para pelaku beserta senjata tajam langsung kami bawa ke mako Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut,” kata Kompol Dedy.

Baca Juga: Razia Tawuran, Satpol PP Padang Temukan Sejumlah Remaja Konsumsi Narkoba

Menurutnya, para pelaku yang terbukti memiliki senjata tajam akan diproses secara pidana dengan Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan senjata tajam.

Kasat Reskrim mengatakan, dalam operasi rutin itu petugas Polresta Padang bersiaga mulai dari Sabtu malam hingga Minggu sekitar pukul 06.00 WIB. Operasi melibatkan personel Satuan Samapta hingga Reserse Kriminal.

“Upaya yang digunakan yaitu berupa patroli atau menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Selain itu ada juga sistem mobile yang dilakukan oleh petugas berpakaian preman,” katanya.

Beberapa lokasi yang di mobile oleh personil Polresta Padang pada Minggu dini hari yaitu Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Prof. Dr. Hamka, Jalan By Pass, kawasan Andalas, Tugu Perjuangan Simpang Haru, dan sejumlah tempat lain.

Kasat Reskrim mengimbau orang tua untuk mengawasi anaknya. Jangan baru mencari anak setelah ditangkap polisi. “Kami juga tidak bosan-bosan mengimbau kepada orangtua agar memperketat pengawasan kepada anak, bukan setelah mendapat informasi bahwa anak tertangkap oleh pihak kepolisian baru mencari anak-anaknya ke kantor polisi,” katanya. (*/SS)

—

Ikuti berita Sumbar terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Polresta Padang Tangkap 9 Remaja: Sita Samurai dan Celurit, Diduga Pelaku Tawuran appeared first on Langgam.id.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar merilis data tersebut dalam publikasi tranportasi pada Rabu (21/12/2022) lalu.

Kepala BPS Provinsi Sumbar Herum Fajarwati dalam pengantar tertulisnya menyatakan, publikasi yang disampaikan pada Desember 2022 ini merupakan data statistik transportasi Sumbar pada 2021.

Menurutnya, dalam publikasi tersebut antara lain disajikan data pokok tentang keadaan transportasi angkutan darat, yang mencakup: data panjang jalan dan kendaraan bermotor.

Data tersebut menyebutkan, total jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat pada 2021 adalah 2.536.335 unit, naik 4,73 persen dari tahun 2020 sebanyak 2.421.828 unit.

Dari lebih 2,5 juta itu, sebagian besarnya adalah sepeda motor, yakni sebanyak 2.118.305 (83,52 persen). Kemudian, mobil penumpang sebanyak 278.705 unit (10,99 persen) dan mobil barang 135.086 unit (5,33 persen). Jenis kendaraan yang paling sedikit adalah mobil bus 4.239 unit (0,17 persen).

Yang mengejutkan, dari data Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dikutip BPS, hanya 966.900 unit kendaraan bermotor di Sumatra Barat yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Itu artinya, pada 2021, hanya 38,12 persen yang membayar pajak dibanding 2.536.335 kendaraan yang terdaftar.

Baca Juga: Panjang Jalan di Sumbar Mencapai 22,6 Ribu Km, Terpanjang di Pessel

Selama lima tahun terakhir (2017-2021), menurut data BPS itu, secara umum jumlah kendaraan yang membayar pajak berfluktuasi. Pada tahun 2018 dibanding tahun 2017 terjadi peningkatan pembayaran pajak kendaraan sebesar 2,13 persen.

Kemudian tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang membayar pajak sebesar 3,02 persen. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kendaraan yang membayar pajak sebesar 7,36 persen. Kemudian tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen. (*/SS)

—

Ikuti berita Sumbar terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Jumlah Kendaraan Bermotor di Sumbar 2,5 Juta Unit, Kurang Separuh yang Bayar Pajak appeared first on Langgam.id.

“Kita tidak pandang bulu, meskipun dosen, kita komit untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan,”ujar Wakil Rektor I Universitas Andalas Prof. Mansyurdin pada konferensi pers Jumat (23/12/2022) di Ruang Senat Lantai IV Gedung Rektorat .

Mansyurdin mengatakan proses investigasi yang dilakukan oleh tim Ad hoc Fakultas Ilmu Budaya (FIB) hingga Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) ditingkat universitas memasuki tahap akhir.

“Kesimpulan Satgas PPKS akan menyampaikan rekomendasi kepada rektor, kemudian rektor akan mengirimkan rekomendasi itu ke Kementerian,” ujarnya.

Baca Juga: Oknum Dosen Diduga Lecehkan Mahasiswi, Satgas PPKS Unand Sebut Laporan Sedang Diproses

Disampaikannya, sesuai dengan prosedur penanganan, Universitas Andalas telah menonaktifkan terlapor dari tugas-tugas akademik selama proses penanganan kasus ini.

Ketua Satgas PPKS Universitas Andalas Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM membenarkan hasil investigasi yang dilakukan ada dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut.

“Kita sudah bertemu delapan orang korban, dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari delapan korban, ada satu yang masuk kategori pelanggaran berat, kesimpulan dan rekomendasinya akan disampaikan kepada rektor paling lambat minggu depan,” ungkapnya.

Dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus,  dikatakannya Satgas PPKS Universitas Andalas menjalankan prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian agar pengumpulan data,  informasi dan bukti berlangsung secara akuntabel.

“Universitas Andalas mengutamakan perlindungan  kepada korban untuk menjaga martabat dan kehormatannya serta melakukan pendampingan yang dibutuhkan, dan menjaga keberlangsungan studi korban,” sambungnya.

Sementara itu, Dekan FIB Unand Prof. Herwandi mengatakan asumsi pihak dekanat dan rektorat tidak memproses kasus ini tidak benar.

“Kami langsung merespon saat sejumlah mahasiswa dan LSM membawa laporan dan bukti ke Dekanat FIB pada Agustus 2022 lalu,” ujarnya.

Ia langsung membuat tim Ad hoc untuk menginvestigasi kasus ini pada September 2022 dan melaporkan hasil temuan ke Rektor pada awal Oktober 2022. “Laporan itu menjadi dasar bagi Rektor untuk membuatkan surat tugas pada Satgas PPKS untuk menginvestigasi lebih lanjut,” ujarnya.

Prof. Herwandi mengakui kerja tim dilakukan secara diam-diam, selain untuk melindungi privasi korban juga berdasarkan koordinasi dengan rektorat dan Kementerian.

The post Unand Pastikan Tindak Tegas Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Seksual appeared first on Langgam.id.

Ia mengatakan belanja pemerintah adalah gas untuk mempercepat gerak ekonomi. “Peran belanja negara dalam perekonomian (APBD) Sumbar sekitar 16%,” ujar Syafruddin, Jumat (23/12/2022).

Belanja negara itu meliputi belanja APBN dan APBD untuk pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatra Barat.

Jikalau digabungkan secara keseluruhan dari 19 Kabupaten/Kota, kurang lebih APBD Pemprov Sumbar mencapai 20% dari total belanja pemerintah. “Jadi sekitar 1/5 kekuatan stimulus ekonomi daerah berada pada kualitas belanja pemerintah provinsi,” ujar lulusan Doktoral Florida University itu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) gabungan 19 Kota/Kabupaten di Sumatra Barat pada tahun 2022 ini adalah Rp 21,85 triliun. Sedangkan APBD Provinsi adalah Rp 6,17 triliun atau berperan 28,25% bagi Perekonomian Sumbar.

Data tersebut diambil berdasarkan laporan Biro Administrasi Pembangun Pemerintah Provinsi Sumbar.

Menurut laporan dari Biro Adpem Sumbar itu juga, tercatat realisasi belanja pemerintah provinsi per tanggal 20 Desember 2022 sebesar 83,96%.

Hal itu memperlihatkan kuat dan strategisnya peran ekonomi pemerintah provinsi dalam memimpin percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Penting dan strategisnya belanja pemerintah provinsi ini tercermin dari pantauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga: Anggota DPRD Sumbar Prediksi Silpa APBD Sumbar 2022 di Atas Rp500 Miliar

Laporan yang juga ditayangkan secara live di kanal Youtube Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, membagi daerah-daerah berdasarkan kemampuan belanja daerah dalam bentuk realisasi daerah. Ada sepuluh (10) kluster daerah dengan realisasi belanja tertinggi, dan ada kluster 10 daerah dengan realisasi belanja terendah.

Daerah yang masuk kluster belanja tertinggi berarti sudah mencapai realisasi belanja di atas 80%, sedangkan daerah yang masuk kluster belanja terendah belum mencapai realisasi 80%.

“Ternyata rata-rata provinsi hanya mencapai realisasi 76,1%. Angka ini masih jauh di bawah 100% untuk mencerminkan bahwa perencanaan belanja daerah sudah berkualitas tinggi,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi Unand itu.

Baginya, rendahnya realisasi belanja daerah bukanlah fenomena baru. Malah ia menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi ditengah resesi. “Mengapa realisasi belanja daerah masih saja rendah, apakah pertumbuhan ekonomi daerah tidak mengalami kendala anggaran? Mengapa dana publik susah dibelanjakan, sementara publik menunggu stimulus ekonomi pemerintah, terutama pemerintah daerah-daerah,” ujanya.

Syafruddin melanjutkan, Sumatera Barat dengan peran ekonomi pemerintah sekitar 16% masuk ke dalam kluster daerah dengan realisasi belanja tinggi. Dari laporan Kemendagri terlihat Sumatera Barat mencapai realisasi belanja di atas 80%. “Ini masih jauh di bawah realisasi pendapatan Sumbar yang telah mencapai 96%,” tuturnya.

Ia mengatakan, kelebihan realisasi pendapatan sebesar 16% di atas realisasi belanja provinsi mencerminkan semangat yang rendah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat peran belanja provinsi mencapai angka sekitar 20%.

Keadaan ini ucap Syafruddin, mencerminkan pula bahwa perbaikan pertumbuhan ekonomi Sumbar dalam tahun 2022 ini akan banyak tergantung pada peran swasta dan ekonomi rumah tangga.

The post Ekonom Unand: Realisasi Belanja Rendah Cerminkan Minimnya Semangat Tumbuhkan Ekonomi Daerah appeared first on Langgam.id.

Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, apel pada Kamis merupakan rangkaian kesiapan dari operasi tersebut. “(Operasi) dimulai tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2023,” katanya sebagaimana dirilis situs resmi Polri.

Ia mengatakan, dari 2.913 personel yang terlibat dalam pengamanan, terdiri dari 340 personel Polda Sumbar dan 2.573 personel dari jajaran Polres di Sumbar.

Menurutnya, selain personel Polri, opersi ini juga melibatkan instansi terkait lainnya dari TNI, Dishub, Linmas, Dinkes, Basarnas, PLN, Angkasa Pura, Pramuka, PKS, Orari, Organda dan lain sebagainya dengan jumlah petugas sebanyak 2.394 orang.

Kabid Humas mengatakan, terdapat 65 pos dalam operasi ini, yang terdiri dari 39 pos pam yang ditempatkan di keramaian, 25 pos pelayanan di berbagai destinasi wisata dan satu pos terpadu di Kawasan Jam Gadang Bukittinggi.

“Maksud dan tujuan adalah mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, karena kegiatan masyarakat bertambah sehingga polisi membuat Pos Pam, Pos Yan dan Pos Terpadu ini,” ucap Kombes Pol Dwi Sulistyawan.

Selain pos tersebut, menurutnya, instansi terkait lain juga ada yang membuat pos tersendiri seperti dari PU dan Dinas Marga yang membangun seperti pos di Sitinjau lauik untuk mengantisipasi seperti musibah tanah longsor.

Baca Juga: Operasi Lilin Singgalang 2022 Dimulai, Kapolda Pimpin Apel Cek Personel

Menurutnya, fokus antisipasi operasi ini adalah pengamanan ibadah bagi umat nasrani saat Natal dan juga wisatawan termasuk perayaan malam tahun baru.

Pihaknya juga mengoptimalkan kegiatan patroli di tempat keramaian lainnya yang tidak terbackup, seperti tempat perbelanjaan, dan menyambangi di pemukiman penduduk yang banyak ditinggalkan oleh penghuninya dalam rangka liburan.

“Kami berharap peran serta masyarakat dalam menjaga situasi yang aman saat Natal dan Tahun Baru,” katanya. (*/SS)

The post Operasi Lilin Singgalang, Polda Sumbar Siapkan 2.913 Personel dan 65 Pos appeared first on Langgam.id.