Pohon Andalas memiliki makna khusus bagi masyarakat Minangkabau. Selain bernilai ekologis, pohon yang menjadi identitas Sumbar sekaligus simbol Unand itu juga menyimpan nilai historis dan filosofis yang kuat.

Kegiatan penanaman pohon tersebut turut dihadiri Rektor Unand Efa Yonnedi, Komisaris Utama PT Hutama Karya Denny Abdi, serta Direktur Human Capital dan Legal PT Hutama Karya Muhammad Fauzan.

Di sela kegiatan, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa penanaman pohon tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.

“Hari ini kita bersama Ibu Biantiningsih Djiwandono dan Ibu Maryani Djojohadikusumo menanam pohon Andalas. Menanam pohon Andalas berarti menanam harapan, menjaga warisan, merawat alam, dan mewariskan kehidupan bagi generasi yang akan datang,” ujar Mahyeldi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, Pohon Andalas merupakan simbol keterhubungan antara manusia, alam, dan ilmu pengetahuan. Karena itu, keberadaannya perlu terus dijaga sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus sarana edukasi lingkungan.

Mahyeldi juga mengapresiasi Unand yang dinilai konsisten mempertahankan kawasan hijau kampus sebagai ruang ekologis yang bermanfaat bagi lingkungan serta menjadi laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat.

“Kawasan hijau yang dimiliki Universitas Andalas merupakan aset yang sangat berharga. Kita berharap kawasan ini terus dijaga dan dikembangkan sebagai percontohan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan penghijauan tidak ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam, melainkan komitmen dalam merawat pohon hingga tumbuh dan memberikan manfaat nyata.

“Saya minta pohon yang ditanam tidak hanya ditanam, tetapi juga dirawat dengan baik. Jangan sampai berhenti pada kegiatan simbolis semata. Yang lebih penting adalah bagaimana pohon itu tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan bahwa upaya menjaga lingkungan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Menurutnya, kesadaran kolektif menjadi kunci menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

Ia menilai peringatan Dies Natalis ke-70 Unand menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan hidup sebagai warisan bagi generasi mendatang. (ICA)

The post Tanam Pohon Andalas di Kampus Unand Bareng Kakak Presiden Prabowo, Mahyeldi: Menjaga Warisan dan Merawat Alam! appeared first on Langgam.id.

Fenomena ini oleh Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 yang disusun Yayasan KEHATI disebut sebagai “kanibalisme antar sektor”, sebuah kondisi ketika sektor hutan, air, pangan, dan energi saling mengorbankan dalam satu lingkaran krisis yang terus berulang.

Temuan ini menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik IEO 2026 yang diselenggarakan Yayasan KEHATI bersama Biodiversity Warriors Universitas Andalas di Padang, Rabu (6/5/2026).

Forum ini mempertemukan akademisi, pemerintah, dan komunitas akar rumput untuk membaca krisis secara utuh sekaligus merumuskan jalan keluar yang berbasis realitas di lapangan.

IEO 2026 menegaskan bahwa krisis ekologis Indonesia tidak dapat dipahami sebagai persoalan sektoral. Deforestasi yang didorong oleh ekspansi pangan dan energi, misalnya, merusak sistem hidrologi dan memperparah krisis air.

Krisis air pada gilirannya mengganggu produksi pangan. Sementara itu, tekanan untuk meningkatkan produksi pangan dan energi kembali mendorong pembukaan hutan baru. Siklus ini terus berulang dan membentuk apa yang disebut sebagai lingkaran setan krisis ekologis.

“Selama ini kita melihat sektor-sektor pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Padahal, dalam kenyataannya, mereka saling terhubung. Ketika satu sektor diperkuat dengan mengorbankan sektor lain, yang terjadi bukan pertumbuhan, tetapi akumulasi krisis,” ujar Penyusun IEO 2026 Yayasan KEHATI, Muhamad Burhanudin.

Ia menambahkan, pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitu kaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.

Sumatra, termasuk Sumbar, menjadi cermin paling nyata dari kegagalan tersebut. Sepanjang akhir 2025, rangkaian banjir dan longsor di wilayah Sumatra menyebabkan 1.204 jiwa meninggal dunia, 148 orang hilang, dan sekitar 242.000 orang mengungsi.

Kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp68,67 triliun. Kerugian ekonomi tersebut jauh lebih besar dibanding pendapatan pajak negara dari sektor sawit yang sebesar Rp 50,2 triliun (2024).

“Bencana ini tidak semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem, melainkan diperparah oleh degradasi hutan dan tata kelola lanskap yang buruk, terutama di kawasan hulu dan sepanjang daerah aliran sungai,” ungkap Burhanudin.

Dalam tiga dekade terakhir, Sumatra telah kehilangan sekitar 1,2 juta hektare hutan, sebagian besar dikonversi menjadi perkebunan sawit. Hilangnya tutupan hutan tersebut melemahkan fungsi daerah aliran sungai dan mengurangi kemampuan lanskap dalam menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor secara drastis.

Secara nasional, situasi ini tercermin dari data bahwa sekitar 99 persen bencana di Indonesia kini merupakan bencana hidrometeorologis, dengan lebih dari 3.100 kejadian tercatat sepanjang 2025.

Bencana Permanen

Sementara itu, Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto, menilai kondisi ini sebagai peringatan serius bahwa Indonesia tengah bergerak menuju fase “bencana permanen” jika tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar.

“Bencana yang kita lihat hari ini bukan lagi kejadian insidental, melainkan hasil dari akumulasi kegagalan tata kelola sumber daya alam. Jika pola pembangunan ini terus dipertahankan, maka bencana akan menjadi kondisi normal baru,” ujarnya.

IEO 2026 juga menyoroti paradoks besar dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia. Dengan luas kawasan hutan mencapai sekitar 125,5 juta hektare, tekanan terhadap hutan justru terus meningkat. Sekitar 59 persen deforestasi terjadi di dalam konsesi resmi, menunjukkan bahwa kerusakan hutan banyak terjadi dalam kerangka yang legal.

Kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dan kemudahan izin usaha kehutanan serta lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hutan, mempercepat deforestasi hutan. Dengan angka per tahun rata-rata deforestasi seluas 147.000 hektar, maka pada 2045 mendatang, kita akan kehilangan lebih dari 3,5 juta hektar lahan akibat alih fungsi lahan.

Di sisi lain, emisi dari konversi hutan mencapai sekitar 930 juta ton CO₂ per tahun, sementara kapasitas pengawasan sangat terbatas, dengan rasio satu polisi hutan mengawasi sekitar 26.000 hektare kawasan hutan.

Kondisi ini menegaskan bahwa krisis ekologis tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan persoalan tata kelola dan politik kebijakan. Dampaknya pun meluas hingga ke sektor ekonomi. IEO 2026 mencatat bahwa bencana ekologis dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) hingga 0,29 persen. Bahkan, dalam skenario terburuk, krisis lingkungan berpotensi menggerus 3 hingga 5 persen PDB setiap tahun.

Menghadapi situasi tersebut, IEO 2026 menawarkan dua lintasan masa depan. Pertama adalah skenario business as usual, di mana Indonesia akan menghadapi kebangkrutan ekologis, ditandai dengan bencana yang semakin permanen, krisis air yang meluas, serta meningkatnya konflik sosial. Skenario kedua adalah transformasi sistemik, yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan.

Transformasi ini mencakup penempatan hutan sebagai fondasi utama sistem nexus nasional, penghentian ekspansi ekstraktif di lanskap kritis, reformasi kebijakan lintas sektor berbasis daya dukung ekosistem, serta pembentukan mekanisme pengaman lintas sektor untuk mencegah konflik kebijakan.

Selain itu, penguatan peran masyarakat adat dan lokal, serta transisi energi dan pangan yang tidak menambah tekanan ekologis, menjadi bagian penting dari solusi.

“IEO 2026 menunjukkan bahwa jalan keluar sebenarnya sudah ada. Masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada keberanian untuk mengubah cara kita membangun,” ucap Burhanudin. (*)

The post “Kanibalisme Antar Sektor” Ancam Masa Depan Ekologi Indonesia, Sumatra Jadi Alarm Krisis Sistemik appeared first on Langgam.id.

Feri Amsari dipolisikan dengan dua masalah sekaligus. Pertama, teregistrasi LP/8/2692/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA terkait dugaan pelanggaran pidana Pasal 263 dan atau Pasal 264 tentang berita bohong.

Kedua, laporan LP/8/25564V/2028 /SPKT/POLDA METRO JAYA terkait dugaan pelanggaran pidana Pasal 246 tentang penghasutan di muka umum.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ARUN Sumbar, Mevrizal, pelaporan terhadap Feri Amsari adalah preseden buruk atas kebebasan berpendapat. Menurutnya, perbedaan pendapat di negara demokrasi jangan sampai diseret ke kantor polisi.

“Pelaporan Feri Amsari adalah preseden buruk atas kebebasan berpendapat. Kritik kebijakan publik bukan tindak pidana. Kalau setiap suara kritis dilaporkan, maka yang kita rawat bukan demokrasi, melainkan budaya takut,” ujarnya kepada Langgam.id, Minggu (19/4/2026).

Seharusnya, kata mahasiswa Doktoral Hukum UIN Imam Bonjol Padang itu, negara yang percaya diri menjawab kritikan dengan fakta dan bukan dengan laporan polisi.

“Pelaporan ini tidak sehat bagi demokrasi dan tidak proporsional dalam perspektif hukum” tegas Mevrizal yang juga Sekretaris Peradi Padang.

Sementara itu dalam pemberitaan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menjelaskan bahwa laporan terhadap Feri Amsari diajukan oleh Ito Simamora dari LBH Tani Nusantara dan seorang mahasiswa berinisial RMN.

“Terkait tentang laporan polisi secara resmi yang diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya terkait tentang terlapor saudara FA,” ujar Budi kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa laporan tersebut diterima karena telah memenuhi unsur awal berupa saksi dan barang bukti. Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana akan dilakukan melalui proses penyelidikan lebih lanjut.

“Polda Metro Jaya harus menerima laporan dari seluruh warga negara masyarakat warga Indonesia apabila itu sudah memenuhi tentang pasal pidana, ada saksi dan barang bukti,” kata dia.

Budi juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif serta tidak melakukan tindakan anarkis. Ia menegaskan agar seluruh pihak mempercayakan penanganan kasus ini kepada proses hukum yang berlaku. (ICA)

The post ARUN Sumbar Kritik Pelaporan Feri Amsari, Mevrizal: Preseden Buruk Kebebasan Berpendapat! appeared first on Langgam.id.

Ketua LBH Muhammadiyah Sumbar, Miko Kamal, menilai kritik yang disampaikan tokoh publik semestinya dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan justru direspons melalui jalur pidana.

Feri Amsari, yang dikenal sebagai pakar Hukum Tata Negara yang juga akademisi Universitas Andalas (Unand), dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pernyataannya mengkritik kebijakan swasembada pangan. Pelaporan ini menjadi perhatian karena menyangkut ruang kebebasan berpendapat di tengah masyarakat demokrasi.

Menurut Miko Kamal, kritik dari tokoh publik merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

“Jika setiap kritikan dibalas dengan upaya kriminalisasi (pelaporan kepada polisi), maka saat itu sebetulnya mekanisme check and balances yang dibangun civil society sedang diruntuhkan,” katanya kepada Langgam.id, Sabtu (18/4/2026) malam.

Ketua Paradi Padang itu juga mengingatkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Menurutnya, kepolisian harus berhati-hati dalam merespons laporan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.

“Polisi mesti memosisikan dirinya sebagai alat kekuasaan sipil dalam membangun peradaban bangsa yang dicita-citakan, bukan jadi alat kekuasan negara yang menindas kebebasan sipil,” tuturnya.

Sementara itu dalam pemberitaan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menjelaskan bahwa laporan terhadap Feri Amsari diajukan oleh Ito Simamora dari LBH Tani Nusantara.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 263 dan atau Pasal 264 tentang penyebaran berita bohong, sebagaimana tercatat dalam Nomor LP/8/2692/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Selain itu, terdapat laporan lain yang diajukan oleh seorang mahasiswa berinisial RMN. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran Pasal 246 mengenai penghasutan di muka umum dengan nomor registrasi LP/8/25564V/2028/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Terkait tentang laporan polisi secara resmi yang diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya terkait tentang terlapor saudara FA,” ujar Budi kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa laporan tersebut diterima karena telah memenuhi unsur awal berupa saksi dan barang bukti. Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana akan dilakukan melalui proses penyelidikan lebih lanjut.

“Polda Metro Jaya harus menerima laporan dari seluruh warga negara masyarakat warga Indonesia apabila itu sudah memenuhi tentang pasal pidana, ada saksi dan barang bukti,” ujarnya.

Budi juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif serta tidak melakukan tindakan anarkis. Ia menegaskan agar seluruh pihak mempercayakan penanganan kasus ini kepada proses hukum yang berlaku. (ICA)

The post LBH Muhammadiyah Sumbar Sorot Pelaporan Feri Amsari, Singgung Ancaman Ruang Kebebasan Sipil appeared first on Langgam.id.

Melalui Program Mahasiswa Berdampak 2026 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), mahasiswa dan dosen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas menghadirkan pendekatan alternatif berbasis inovasi dan potensi lokal.

Program ini dipimpin oleh Ferdhinal Asful, S.P., M.Si., bersama Dr. Yenny Oktavia, S.Pi., M.Si. dan Dr. Afrianingsih Putri, S.P., M.Si.. Sebanyak 54 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (HIMASEKTA) FP UNAND, berkolaborasi dengan GMIT FP UNAND dan UKM Penalaran UNAND, menjalankan program melalui tim yang dikenal sebagai Lapiak Nagari.

Fondasi Koordinasi dan Legalitas

Program diawali dengan audiensi resmi bersama pemerintah setempat pada 29 Januari 2026 di Kantor Camat Pauh. Dalam pertemuan tersebut, tim mahasiswa bertemu langsung dengan Defriandi, S.Sos., Lurah Lambung Bukit, guna menyampaikan rencana pelaksanaan serta memastikan dukungan kelembagaan.

Pelaksanaan program menggandeng dua mitra utama, yakni KUPS Etnobotani dan KUPS Ekowisata Padang Janiah. Skema pelaksanaan dibagi ke empat RT (RT 1–RT 4), dengan masing-masing lima anggota aktif, sehingga total 20 warga terlibat langsung.

Selain penguatan produksi, kelompok mitra juga telah difasilitasi dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha yang memungkinkan pengembangan pasar ke depan.

Hidroponik: Sistem Produksi yang Adaptif

Sebagai respons atas kerusakan lahan, tim memperkenalkan sistem hidroponik yang tidak bergantung pada kondisi tanah. Setiap instalasi memiliki 53 lubang tanam. Untuk komoditas seperti pakcoy, tiga lubang dapat dipasarkan dengan kisaran harga Rp10.000, dengan masa tanam hingga panen sekitar 35 hari.

Pendampingan dilakukan mulai dari pembibitan, perawatan, panen, pengemasan, hingga strategi pemasaran. Dengan estimasi biaya produksi per lubang yang relatif rendah, sistem ini memberikan peluang usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Penguatan instalasi hidroponik turut mendapat dukungan dari ParagonCorp, yang berkontribusi dalam penyediaan perangkat sistem tanam sebagai bentuk kolaborasi sektor swasta dalam pemberdayaan ekonomi komunitas.

Jengkol sebagai Sumber Nilai Tambah

Di sisi lain, potensi lokal berupa jengkol yang melimpah di wilayah KUPS Ekowisata Padang Janiah diolah menjadi produk bernilai tambah melalui dua lini utama: keripik jengkol dan kerupuk jengkol tradisional.

Mahasiswa mendampingi proses produksi secara komprehensif, mulai dari pengolahan bahan baku, teknik pengeringan dan penggepreakan, hingga pengemasan dan pemasaran. Pendekatan ini mengubah jengkol dari sekadar komoditas mentah menjadi produk agroindustri yang lebih kompetitif.

Sistem Terintegrasi: Produksi hingga Pemasaran

Berbeda dengan pelatihan yang bersifat insidental, program ini menyiapkan jalur usaha dari hulu hingga hilir. Produk hidroponik dan olahan jengkol dipasarkan melalui sistem offline maupun online, dengan dukungan perancangan media promosi dan sistem pemesanan digital.

Monitoring dilakukan secara berkala sejak sosialisasi awal pada 10 Februari 2026 hingga tahap implementasi berjalan, memastikan proses adaptasi berjalan efektif.

Membangun Ketahanan Ekonomi Desa

Program Mahasiswa Berdampak HIMASEKTA FP UNAND ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga sistem, pendampingan, dan kolaborasi multipihak.

Dari kondisi lahan yang terdampak banjir, masyarakat Batu Busuk kini mulai membangun alternatif ekonomi melalui hidroponik dan agroindustri jengkol. Kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, pemerintah kelurahan, kelompok usaha masyarakat, dan sektor swasta menjadi fondasi menuju kemandirian ekonomi desa.

Penulis:
Sultan Chairuman Yahya
Ketua Umum HIMASEKTA FP-UNAND 2025–2026
Koordinator Publikasi Program Mahasiswa Berdampak – Lapiak Nagari

The post Kolaborasi Kampus dan Desa: Program Mahasiswa Berdampak HIMASEKTA Unand Dorong Kemandirian Ekonomi Batu Busuk appeared first on Langgam.id.

Firdaus tercatat sebagai doktor ke-121 yang dilahirkan oleh fakultas hukum tertua di Sumatera dengan judul disertasi “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional.”

Dalam sidang doktornya, ujian dipimpin Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL., dengan promotor Saldi Isra. Co-promotor terdiri dari Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H., serta Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H.

Argumentasi Firdaus dalam disertasinya diuji sejumlah akademisi dan pakar. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, hadir secara daring sebagai penguji eksternal.

Penguji lainnya Prof. Dr. Yuliandri, Dr. Khairul Fahmi, Dr. Syofiarti, dan Dr. Siska Elvandari. Setelah melalui tanya jawab yang berlangsung interaktif, tim penguji menyatakan Firdaus lulus dengan predikat Sangat Memuaskan.

Dalam paparannya, Firdaus mengulas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlandaskan prinsip gotong royong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Ia menjelaskan bahwa JKN merepresentasikan pergeseran tanggung jawab negara dari model pembiayaan fiskal penuh menuju sistem berbagi risiko bersama masyarakat.

Firdaus menyebut model tersebut sebagai pendekatan campuran yang mengadopsi sistem berbasis pajak seperti National Health Service di Inggris dan asuransi sosial model Bismarckian di Jerman. Namun demikian, implementasinya dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.

Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain belum optimalnya cakupan kepesertaan, tingginya tunggakan iuran, serta praktik masa tunggu 14 hari bagi peserta mandiri yang dinilai berpotensi diskriminatif.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) guna menjamin keadilan substantif dalam layanan kesehatan nasional.

Promotor Firdaus, Saldi Isra, menyampaikan pesan khusus kepada doktor baru itu. “Gelar doktor ini bukan akhir, melainkan tantangan untuk terus belajar dan menjaga integritas akademik. Sebagai alumni ke-121, saudara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik institusi Universitas Andalas melalui kemampuan dan etika penelitian yang tinggi,” tegasnya.

Dengan kelulusan ini, Doktor Hukum Unand kembali menegaskan perannya dalam mencetak ahli hukum yang memberi perhatian serius pada desain tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan warga. (**)

The post Firdaus Diezo Raih Doktor Hukum Unand ke-121: Singgung Tanggung Jawab Negara di JKN, Penguji Ketua MK! appeared first on Langgam.id.

Kegiatan itu dilaksanakan di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, dengan menyasar siswa sekolah dasar dan menengah pertama.

Melalui Sitiung Mengajar, mahasiswa KKN Unand terjun langsung ke tiga sekolah, yakni SDN 01 Sitiung, SDN 06 Sitiung, dan SMPN 02 Sitiung. Program ini dilaksanakan secara intensif pada 13, 21, dan 23 Januari 2026, dengan fokus utama pada pembentukan kebiasaan pola hidup sehat bagi peserta didik.

Pelaksanaan Sitiung Mengajar dirancang menyesuaikan usia dan tingkat pemahaman siswa. Materi yang diberikan meliputi edukasi cuci tangan yang benar, pemahaman area privasi tubuh, serta pengenalan HIV/AIDS secara proporsional dan edukatif. Seluruh materi dikemas agar mudah dipahami serta relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa KKN menggunakan metode pembelajaran interaktif dan komunikatif. Penyampaian materi dilakukan melalui pemaparan sederhana, diskusi dua arah, simulasi, hingga permainan edukatif. Pendekatan ini bertujuan agar siswa lebih aktif berpartisipasi serta tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran berlangsung.

Wakil Kepala SMPN 02 Sitiung, Sandra Sari Saputri, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Sitiung Mengajar. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN Universitas Andalas memberikan nilai tambah bagi siswa dalam memperoleh pengetahuan di luar pembelajaran formal.

“Sosialisasi ini sangat bagus. Semakin banyak ilmu yang diberikan dari berbagai pihak, maka hasilnya akan semakin baik bagi peserta didik,” ujarnya.

Edukasi cuci tangan dalam program Sitiung Mengajar bertujuan menanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat guna mencegah penyebaran penyakit sejak dini. Sementara itu, materi area privasi tubuh diberikan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap batasan diri serta upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan. Adapun pengenalan HIV/AIDS disampaikan dengan penekanan pada pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari perilaku berisiko.

Pihak sekolah di Kecamatan Sitiung menyambut baik pelaksanaan Sitiung Mengajar. Guru dan tenaga pendidik menilai kegiatan ini mampu melengkapi pembelajaran di sekolah, khususnya pada aspek pendidikan kesehatan dan pembentukan karakter yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kurikulum.

Melalui Sitiung Mengajar, mahasiswa KKN Reguler 1 Unand berharap dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi siswa. (Laporan Nabella Agustia/Siti Nayla Az-zahra)

The post Sitiung Mengajar, Cara Mahasiswa KKN Unand 2026 Edukasi Kesehatan Sejak Dini di Dharmasraya appeared first on Langgam.id.

Kegiatan KKN Reguler Periode I Tahun 2026 dilaksanakan di 12 kabupaten dan satu kota di Sumatra Barat (Sumbar).

Tema pelaksanaan KKN Reguler tahun ini yaitu “Pemberdayaan Potensi Lokal Masyarakat Nagari Pasca Kebencanaan”. Pemilihan tema tersebut sebagai respons atas kondisi sosial dan geografis Sumbar serta sejumlah daerah lain yang rentan terhadap bencana.

Tidak itu saja, tema itu dipilih UNAND, sebagai upaya mendorong pemulihan dan penguatan potensi lokal masyarakat nagari.

UNAND sendiri telah melakukan berbagai persiapan secara matang sejak Oktober. Termasuk evaluasi pelaksanaan KKN pada periode sebelumnya, guna memastikan program ini berjalan lebih efektif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Rektor UNAND, Efa Yonedi memberikan apresiasi dan terima kasih kepada kepada para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang terlibat dalam pelaksanaan KKN.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak dan ibu atas peran strategisnya dalam membimbing, mengarahkan, serta memastikan kegiatan KKN berjalan sesuai dengan tujuan akademik dan nilai-nilai UNAND,” ujar Efa Yonedi dalam keterangannya.

Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi nama baik UNAND selama menjalankan KKN dengan menjaga etika, disiplin, serta saling menghormati.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbar, Yozawardi Usama Putra mengatakan bahwa KKN itu bukan hanya tentang mengabdi tetapi juga tentang adaptasi, kolaborasi, dan menginspirasi.

“Berikan contoh terbaik dalam bersikap dan berperilaku dalam nagari,” tuturnya. (*)

The post 3.363 Mahasiswa UNAND Ikuti KKN Reguler di 13 Kabupaten/Kota di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Menurut Sugiono, sebagai pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri, diplomat senior dan duta besar Republik Indonesia, Denny Abdi mempunyai pengalaman yang sangat mumpuni.

Tidak itu saja, terang Sugiono, Denny Abdi yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Kemenlu RI tersebut memiliki jaringan yang sangat luas untuk memperkuat konektivitas antara dunia pendidikan khususnya Universitas Andalas dengan dunia kerja dan industri yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia.

“Beliau bekerja dengan cepat fokus dan berorientasi pada tujuan dan seringkali berperan sebagai bridge builder yang bisa merangkul semua pihak demi kemajuan bersama” ujar Sugiono.

Sugiono mengungkapkan bahwa Universitas Andalas merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia yang telah menghasilkan banyak lulusan yang memiliki kiprah strategis dalam proses memajukan bangsa dan negara di berbagai bidang.

“Peran dan kiprah alumni universitas tersebut dengan demikian memegang peranan penting dalam upaya-upaya kita sebagai sesama anak bangsa untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa ini,” bebernya.

Menurut Sugiono, dalam kaitannya dengan tujuan Universitas Andalas untuk menjadi universitas terkemuka dan bermartabat serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dengan semangat kewirausahaan dan berkarakter, di mana alumninya memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut. (*)

The post Menlu Sugiono Dukung Denny Abdi Jadi Ketua IKA Unand 2025-2029 appeared first on Langgam.id.

Koordinator kegiatan menjelaskan bahwa penyamaan persepsi antara mahasiswa, clinical instructor (CI) di rumah sakit, serta dosen sangat penting agar praktik gizi klinis yang dilakukan mahasiswa selaras dengan perkembangan ilmu terbaru. “Ketika mahasiswa turun ke rumah sakit untuk praktik, kita ingin CI, mahasiswa, dan pendidik memiliki pijakan keilmuan yang sama. Karena itu pembaharuan pengetahuan seperti ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Kegiatan edukasi ini digelar dalam beberapa seri webinar online. Salah satu topik yang mendapat perhatian adalah “Mewujudkan Gizi Seimbang Melalui Kearifan Pangan Lokal untuk Generasi Mahasiswa yang Produktif dan Unggul”, yang merupakan implementasi dari mata kuliah Gizi dan Daur Kehidupan dan dilaksanakan pada 12 Oktober 2025.

Menariknya, webinar series ini juga menghadirkan narasumber dari luar negeri. Dari Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof. Barakatun Nisak Mohd Yusof membawakan materi “Optimizing Diabetes with Medical Nutrition Therapy (MNT): Type 5 Diabetes” pada 31 Oktober 2025. Kehadiran pakar internasional tersebut memberikan wawasan baru mengenai tata laksana gizi bagi pasien diabetes di era terbaru.

Rangkaian acara ditutup dengan kuliah tamu bersama Yesi Herawati, S.Gz., M.Kes, seorang dietisien dari RS Hasan Sadikin Bandung, pada 26 November 2025. Ia memaparkan materi mendalam mengenai makanan enteral dan parenteral dalam tatalaksana gizi klinis.

Webinar ini diselenggarakan secara gratis dan dilaksanakan sepenuhnya secara daring, sehingga menarik peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme peserta sangat tinggi, mulai dari ahli gizi rumah sakit, dokter, mahasiswa S1 dan S2 gizi, ahli gizi puskesmas, hingga dosen dari berbagai kampus.

Penyelenggara berharap webinar series ini dapat menjadi sarana rutin untuk memperkuat kompetensi tenaga gizi sekaligus memperluas jejaring keilmuan di tingkat nasional maupun internasional.

The post Webinar Series Gizi Klinis Hadirkan Narasumber Internasional appeared first on Langgam.id.