Padahal terang bahwa seorang koruptor mesti melalui masa “pertaubatan” atas laku buruknya selama 5 tahun sejak keluar dari penjara. Lebih jelasnya bisa dibaca pada Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/202. Masalahnya, praktik pembonsaian yudikatif telah menjalar bagai sel kanker, dan MK tidak bercermin pada putusannya sendiri. Bila diperhatikan dengan saksama, laju langkah Irman Gusman hingga mendapat hadiah PSU dari MK adalah sekelumit skandal penegakan hukum yang dimulai dari kegemaran MA memberi diskon hukuman bagi koruptor.

Secara tragis, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar, Riki Saputra, berupaya menghamparkan alas bagi laju Irman Gusman. Melalui tulisannya yang berjudul Irman Gusman dan Etika Politik (Langgam.id, 28/6/2024 https://langgam.id/irman-gusman-dan-etika-politik/), Riki berupaya memberi legitimasi tambahan bagi koruptor yang juga dilegitimasi Muhammadiyah Sumbar itu.

Sayangnya, legitimasi yang diberi Riki begitu ringkih dan lebih terlihat sebagai cocoklogi karena secara serampangan meletakkan teori seperti melempar kain buruk ke tengah gelanggang.

Jadi beginilah, Pak Rektor…

Untuk menganalisis sebuah kasus secara imparsial dengan kecanggihan teori sebagai pisau analisa, seorang ilmuwan tidak selayaknya mengenakan kacamata kuda untuk dapat menggunakan teori secara parsial dengan mengambil sebagian gagasan yang menguntungkan dan berpihak pada posisi politiknya.

Sebagai manusia, ilmuwan tentu juga memiliki keberpihakan politik, namun akan menjadi sebuah kecelakaan intelektual bilamana keilmuwan yang dimilikinya digunakan untuk mendalilkan sebuah teori secara serampangan untuk meligitimasi pilihan politiknya.

Secara umum, Riki mengurai konsep keadilan, etika politik dan demokrasi dalam bingkai perspektif filosofis yang amat canggih sebagai alas jalan bagi laju Irman Gusman, di mana peran hukum begitu menentukan. Ia menggunakan teori Rawls yang pada dasarnya menggariskan keadilan diniscayakan melalui pendistribusian manfaat dan beban yang proporsional di tengah masyarakat.

Oleh Riki, gagasan Rawls kemudian ditarik ke ranah kontestasi pemilu di mana semua kandidat harus memiliki kesempatan yang sama, sehingga ia berkesimpulan bahwa permohonan Irman Gusman ke MK merupakan upaya menyelematkan keadilan prosedural sekaligus mempertanyakan legitimasi proses pemilu. Lantas, bilamana Irman Gusman dibenarkan dengan alasan keadilan prosedural dan legitimasi proses pemilu, bagaimana dengan kandidat lainnya yang telah bertungkus lumus untuk memenangi kontestasi politik berbiaya mahal di negeri ini?

Bukankah sama halnya dengan politik belah bambu, untuk menyelamatkan dahaga seorang mantan narapidana korupsi harus mengorbankan 3 juta pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya?

Amunisi ongkos politik kontestan lainnya juga telah habis digelontorkan, namun tidak bagi Irman Gusman. Ia masih memiliki celengan untuk misi politiknya. Seharusnya kenyataan ini harus dielaborasi Riki sebagai lampu kuning potensi salah alamatnya amunisi ongkos politik yang masih tersimpan di tengah kenyataan tidak lagi diperbolehkannya para kandidat untuk berkampanye. Maka kemanakah uang itu akan dialamatkan?

Bahkan Riki mengabaikan tulang punggung teori yang digunakannya, proporsionalitas distribusi manfaat dan beban. Manfaat apakah yang dicapai dengan kembalinya lebih 150 ribu petugas ke lebih dari 17 ribu TPS di Sumbar yang mesti bekerja tanpa bayaran tambahan?

Pengerahan tenaga besar itu juga menguras dana tak kurang dari 250 Miliar rupiah, hanya untuk memenuhi “keadilan” bagi seorang Irman Gusman! Jangankan menemui manfaat dan memenuhi proporsionalitas distribusi beban, PSU Pileg DPD di Sumbar justru menjadi beban, dan Riki menutup mata pada fakta itu.

Riki kemudian menambahkan teori Rousseau yang ia pinjam dari pemahaman James Swenson atas teori klasik kontrak sosial. Riki menggunakan teori kontrak sosial dalam kerangka proses demokrasi guna mencari legitimasi politik bagi Irman Gusman. Baginya, jika proses pemilihan dipandang curang atau tidak adil, legitimasi wakil yang terpilih menjadi dipertanyakan, sehingga kehendak Irman Gusman untuk PSU ia nilai sebagai usaha memulihkan legitimasi demokrasi di Sumbar.

Kalaupun ada masalah bagi kandidat yang didukung Riki, yang jadi soal bukanlah proses pemilihan namun tahapan proses menuju pemilihan. Sebab Irman Gusman bukanlah subjuk hukum atas pemilihan, ia merupakan subjek hukum atas proses menuju pemilihan.

Di sisi lain, jikalau Riki benar-benar memahami konteks kecurangan pemilu yang dikaitkan dengan teori Rousseau, sejatinya PSU justru adalah mekanisme yang lebih rentan bila dihadapkan dengan teori kontrak sosial.

Teori ini berkait erat dengan teori lainnya yang digunakan Riki, yakni kedaulatan rakyat oleh Locke, ruang publik Habermas dan teori Foucault tentang kekuasaan. Di titik ini tanpa ia sadari, sebenarnya Riki tengah menggali lubang kubur bagi argumentasinya yang dibuat-buat.

Teori Rousseau dan Locke bersifat konsensual di mana masyarakat saling berinteraksi untuk kemudian menghasilkan opini publik sebagaimana gagasan Habermas, di saat yang sama Foucault membangun teori tentang kekuasaan sebagai sebuah strategi yang bekerja bottom-up. Sedangkan PSU bagi Irman Gusman berada pada posisi yang berseberangan.

Belajar dari yang sudah-sudah, rata-rata hanya 25% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada PSU. Merujuk data KPU di pemilu lalu, dari 4 jutaan DPT di Sumbar, hanya 3 jutaan yang menggunakan hak pilihnya. Dengan rasio tersebut dan rata-rata pemilih di PSU, Riki bisa berhitung berapa kira-kira DPT yang akan menggunakan hak pilihnya.

Di sinilah lubang kubur bagi argumentasi Riki, bagaimanakah cara Riki membenarkan legitimasi elektoral bagi Irman Gusman bilamana mekanisme politik representasi yang dimenanginya kelak tidak berasal dari setidaknya 50% pemilih yang menggunakan haknya? Bukankah hal itu jelas-jelas bertentangan dengan teori-teori canggih yang digunakan Riki?

Bahkan praktik politik tungkus lumus yang dilakoni Irman Gusman sehingga menghasilkan PSU justru menyimpangi teori kekuasaan Foucault di mana representasi terbentuk dari fenomena rasio golput yang besar.

Secara simultan cara kerja kekuasaan justru tidak lagi menyebar dalam arus wacana yang ditentukan masyarakat, melainkan bertumpu pada sekelompok elit yang membentuk entitas kekuasaan menunggal.

Logika di atas sekali jalan juga dapat mempertanyakan cocoklogi Riki lainnya tentang prinsip universal sebagai standar kebenaran. Universalitas macam apakah itu, Pak Rektor? Justru etika politik di iklim demokrasi gersanglah yang kian dikering-kerontangkan oleh Irman Gusman, dan teori sembarang kena Riki turut andil di dalamnya.

Bahkan bilamana kembali menggunakan teori Kant yang menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam tindakan publik, redaksional Pengumuman Jati Diri Irman Gusman justru minim kejujuran dan integritas. Lihatlah bagaimana redaksional Pengumuman Jati Diri yang lebih terbaca sebagai upaya framing-playing victims dan pembelaan diri. Irman Gusman justru tidak jantan mengakui dirinya adalah mantan narapidana kasus korupsi, alias koruptor.

Silakan Riki mencari dan memaparkan di manakah letak kejujuran dan integritas di dalamnya.

Implikasi sosial dan politik yang dihasilkan memang begitu luas, namun tidak seperti pandangan Riki dengan teori canggihnya yang kelewat imajinatif, bahwa implikasinya justru disruptif. Akibat yang dipicu hanya kesadaran masyarakat tentang kontestasi manipulatif yang dijalankan demi kepentingan personal Irman Gusman.

Riki Saputra benar sepanjang dalil bahwa pemilu mesti dijalankan dengan ideal, namun menggunakan teori secara serampangan untuk membentangkan jalan bagi langkah Irman Gusman justru adalah senjata makan tuan baginya.

Riki terlalu tinggi, ia bagai hidup di awang-awang bersama bayang-bayang Irman Gusman yang terzalimi. Ia terjebak dalam fantasi politik di tengah kerontang iklim demokrasi. Alih-alih membentangkan karpet merah, tulisan Riki lebih berupa lapik buruk yang dibentangkan demi Irman Gusman.

Pada akhirnya, Riki agaknya perlu mengamati lebih jauh apakah PSU bagi satu orang Irman Gusman yang memaksa kembalinya lebih 150 ribu petugas ke lebih dari 17 ribu TPS di Sumbar untuk bekerja tanpa bayaran tambahan, dan gelontoran uang tak kurang dari 250 Miliar rupiah telah sejalan dengan teori utilitarianisme Bentham.

Kata dibalas kata, tulisan dibalas tulisan. Dan gelanggang telah dibuka. Salam!

Ilhamdi Putra, namanya ada dalam DPT tapi tidak akan memilih koruptor sebagai wakilnya dalam politik representasi yang compang-camping.

The post Tak Ada Karpet Merah, Lapik Buruk pun Jadi (Tanggapan atas Tulisan Rektor Riki Saputra) appeared first on Langgam.id.

Tentu saja polemik ini akan berdampak bagi, utamanya masyarakat Sumatera Barat. Ditambah lagi, mengingat dua sosok ini sama-sama dipanggil buya dan disegani di Sumatera Barat.

Sebelumnya, pada 14 Maret lalu, Mahyeldi bersama 33 gubernur dan/atau perwakilan gubernur se-Indonesia, bersama dengan Presiden Joko Widodo dan 15 pemuka adat Kalimantan Timur, menggelar prosesi penyatuan air dan tanah.

Mahyeldi menilai kegiatan ini sama dengan membangun sebuah bangunan secara gotong royong. Masing-masing orang membawa material yang dapat digunakan untuk membangun.

Gubernur Sumatera Barat sendiri membawa tanah dari kawasan Ophir, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan air dari Angek Bukik Gadang, di kaki Gunung Talang, Kabupaten Solok. Alasannya adalah karena tanah dan air tersebut memang dikenal sebagai tanah yang subur di Sumatera Barat dan sumber air terbaik yang mengaliri sawah warga hingga 1.000 hektare.

Dilansir dari Kompas.co (14 Maret 2022) Antropolog Sipin Putra menjelaskan, berdasarkan riset yang dilakukannya terhadap TKI asal Blitar, Tulungagung, dan Kabupaten Malang biasanya membawa tanah mereka ke rumah majikan agar mereka kerasan di sana. Sejalan dengan itu, Sipin melihat prosesi tersebut dilakukan agar pembangunan tersebut langgeng dan berkelanjutan. Inilah yang kemudian dikritik oleh buya Gusrizal Gazahar.

Dalam tinjauan fiqih, ulama dan umara menempati kedudukan yang tinggi. Masing-masing bertanggung jawab atas umat sesuai dengan perannya sendiri-sendiri.

Beberapa ulama dalam menafsirkan kata “ulil amri” dalam surah An-Nisa:59 sebagai ulama, umara, sahabat Rasulullah SAW, dan terbatas pada Abu Bakar RA dan Umar Ibn Khattab RA saja. Diantara ulama yang menyebutkan demikian adalah Imam al-Mawardi dan Abu Jafar Muhammad bin Jarir at-Thabari.

Terlepas dari perbedaan penafsiran terhadap kalimat ulil amri tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin umat. Atau bicara dalam lingkup yang lebih kecil lagi, bisa jadi itu menyangkut seluruh orang yang memikul sebuah tanggung jawab, sesuai dengan hadis semua kita adalah pemimpin.

Langkah yang paling tepat untuk diambil dalam permasalahan ini adalah bertabayyun. Tabayyun merupakan sikap para ulama. Bisa saja perselisihan yang terjadi antara dua pemimpin ini hanya disebabkan oleh perselisihan pendapat.

Gubernur Mahyeldi sendiri, seperti yang dilansir dari Tempo.co (17 Maret 2022) bahwa ia sama sekali tidak melihat unsur ritual dalam prosesi tersebut. Mahyeldi mengaku juga tidak tahu ada tauhid yang dilanggar.

Namun Gusrizal menilai tanggapan Mahyeldi adalah tindakan mencari-cari alasan. Alasannya adalah jika itu bukan ritual mengapa harus tanah dan air tertentu? Sebenarnya, kendati hanya bersifat simbolik tidak perlu dipermasalahkan jika dibawa dari daerah tertentu. Apalagi dua tempat di mana tanah dan air tersebut diambil serta dipandang oleh Masyarakat Sumatera Barat sebagai suatu barang terbaik. Jadi, seharusnya bukan masalah karena ini merupakan prosesi kenegaraan.

Sejatinya setiap perbedaan harus dilihat dengan kepala dingin. Perbedaan pandangan dalam Islam sendiri bukanlah suatu permasalahan. Bahkan dalam kitab-kitab fiqih dapat ditemukan bab al-ikhtilafu ‘inda al-ulama’. Perbedaan dalam memandang sebuah permasalahan adalah suatu yang niscaya. Sebagai dua orang buya dan tokoh masyarakat, tentu Mahyeldi dan Gusrizal lebih memahami terkait permasalahan ini.

Presiden Joko Widodo sendiri menyebut prosesi tersebut bersifat simbolik. Jokowi menjelaskan kegiatan itu dilakukan untuk menunjukkan kesepakatan, kebhinekaan, dan kesatuan pandangan seluruh Indonesia dalam membangun ibu kota baru itu.

Senada dengan itu, Rais Mustasyar Dewan Ulama Thariqah Internasional, Hanafiah ar-Rabbani saat mendapatkan kabar tentang hal tersebut juga turut berkomentar. Syeikh Hanafiah ar-Rabbami melihat kegiatan tersebut hanyalah simbol semata, bukan ritual apa pun. Kebudayaan apapun tidak masalah selama tidak bertentangan dengan akidah.

Yang paling penting dalam setiap permasalahan adalah penyelesaiannya. Bagaimana permasalahan diselesaikan tergantung kepada memandang permasalahan itu sendiri. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kemungkinan besar perselisihan ini hanyalah perbedaan pandangan. Tidak perlu dibawa berlarut-larut. Sebab, yang menjadi korban atas perselisihan dua tokoh ini adalah masyarakat Sumatera Barat itu sendiri. (*)

Riki Saputra adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

The post Ulama, Umara dan IKN appeared first on Langgam.id.

Salah satunya adalah beasiswa program sekolah kader Muhammadiyah yang memberikan beragam kemudahan bagi mahasiswa.

“Beasiswa kader Muhammadiyah ini kita gratiskan uang kuliah selama 4 tahun dan tinggal di asrama. Selain itu nanti mereka juga mendapat beberapa program ekstrakurikuler,” kata Rektor UM Sumbar, Dr Riki Saputra dikutip dari Podcast Langgam.id, Senin (26/7/2021).

Baca juga: UM Sumbar Buka Penerimaan Mahasiswa Baru, Ini Ketentuannya

Riki mengatakan, UM Sumbar menyediakan 10 beasiswa pada penerimaan mahasiswa baru kali ini.

“Sejalan dengan filosofi UM Sumbar yakni tidak ada yang tidak bisa kuliah, maka dari itu kita sediakan 10 beasiswa kepada calon mahasiswa,” ujarnya.

Ada juga program beasiswa KIP sebanyak 145 kuota. Kemudian beasiswa prestasi, beasiswa kader berprestasi, beasiswa keluarga Muhammdiyah, dan beasiswa rekomendasi persyarikatan.

Selanjutnya ada beasiswa rekomendasi asosiasi/lembaga/institusi dan beasiswa lingkungan kampus.

Untuk informasi pendaftaran selengakapnya, calon mahasiswa dapat mengunjungi website UMSB.

Diketahui, UM Sumbar membuka pendaftaraan penerimaan mahasiswa baru gelombang 3. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 1 Juli hingga 30 September 2021. Sebanyak 26 program studi tersedia dalam penerimaan mahasiswa baru kali ini.

The post UM Sumbar Sediakan 10 Program Beasiswa, Simak Infonya appeared first on Langgam.id.

“2 bulan lalu kita dapat hibah penelitian terbanyak di wilayah LL DIKTI 10, yakni Sumbar, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau,” kata Rektor UM Sumbar Dr Riki Saputra, saat menjadi bintang tamu di Podcast Langgam.id

Ia mengatakan, prestasi tersebut dapat diraih dengan beragam cara, salah satunya meningkatkan reward bagi dosen.

“Ini karena setahun belakang kita buat SK Rektor yakni bagi dosen yang tulisannya dimuat di junal, ada outputnya kita kasih reward. Tapi tetap ada standarnya,” ujarnya.

Menurutnya, cara tersebut efektif, terbukti dengan UM Sumbar menjadi kampus dengan dosen peneliti terbanyak di wilayah LL DIKTI 10.

Bahkan, katanya, dalam waktu dekat ia berencana akan menaikkan anggaran reward bagi dosen berprestasi tersebut.

“Rencananya kita akan menaikan anggarannya karena ini langkah yang bagus untuk memotivasi dosen,” tuturnya.

The post Dapat Hibah Penelitian Terbanyak, UM Sumbar Beri Reward Dosen appeared first on Langgam.id.

“Di pandemi ini saya lihat semakin banyak yang memelihara hewan untuk menemani aktivitas di rumah. Tapi dokter hewan untuk Sumbar saja bahkan kita kekurangan,” kata Riki saat menjadi bintang tamu dalam Podcast Langgam yang tayang di Youtube Langgam.id.

Atas dasar itu, katanya, UM Sumbar dalam waktu dekat akan membuat Fakultas Kedokteran Hewan.

Baca juga: Video:Rektor Muda di Balik Universitas Swasta Terfavorit di Sumbar

“Sumbar malah kekurangan dokter hewan. Fakultas Kedokteran Hewan ini adalah salah satu upaya kita untuk mengatasi hal tersebut,” katanya.

“Jika hal itu terealisasi, UM Sumbar akan menjadi kampus swasta pertama di Pulau Sumatra yang punya Fakultas Kedokteran Hewan, sekaligus menjadi yang pertama di Sumbar,” sambung Riki.

Riki menyebut, nantinya Fakultas Kedokteran Hewan ini akan berada di kampus 4 di Payakumbuh.

“Payakumbuh dan Limapuluh Kota ini terkenal dengan kota peternakan, jadi rencananya nanti di sana akan kita bikin,” terangnya

The post UM Sumbar Bakal Dirikan Fakultas Kedokteran Hewan Pertama di Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

Terbukti, UM Sumbar meraih peringkat 3 Terbaik Perguruan Tinggi Swasta se-Sumatra Barat berdasarkan Rangking Web Of Universities Januari 2021.

Baca juga: Riki Saputra, Rektor Berusia 36 Tahun Resmi Pimpin UMSB

Bahkan UM Sumbar berhasil menempatkan dirinya di peringkat 10 Perguruan Tinggi Swasta Terbaik se-Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri

UM Sumbar saat ini dipimpin Riki Saputra. Salah seorang rektor muda di Indonesia yang
meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat pada 2015 di UGM.

Baca juga: Jadi Rektor UMSB di Usia 36 Tahun, Ini Profil Lengkap Riki Saputra

“Kita terus berjuang. Yang penting kita jangan sampai terlena dengan hal bersifat tekstual dan permukaan. Bagaimana masuk ke ranah substansi mencetak masyarakat sumbar menjadi orang berpendidikan dan berperadaban,” ujarnya saat menjadi bintang tamu di Podcast Langgam yang tayang di channel Youtube Langgam.id

Riki tak hanya fokus pada peningkatan kualitas universitas, UM Sumbar membuka peluang kuliah gratis bagi siswa kurang mampu dengan menawarkan banyak beasiswa.

Ada 10 beasiswa yang ditawarkan oleh UM Sumbar. Calon mahasiswa boleh milih mau beasiswa mana untuk empat kampus kita.

“Filososi kita di UM Sumbar, tidak ada yang tak bisa kuliah. Bentuk pembumiannya di antaranya menyediakan berbagai bentuk beasiswa,” ujarnya.

Baca juga: Data PT Sumbar: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Selain memiliki beragam beasiswa, kata Riki, dalam waktu dekat UM Sumbar juga akan memiliki Fakultas Kedokteran Hewan.

“Jika hal itu terealisasi, UM Sumbar akan menjadi kampus swasta pertama di Pulau Sumatra yang punya Fakultas Kedokteran Hewan,” ujarnya.

“Sumbar malah kekurangan dokter hewan. Fakultas Kedokteran Hewan ini adalah salah satu upaya kita untuk mengatasi hal tersebut,” katanya.

Selain itu, Riki juga membahas mengenai program studi favorit dan penerimaan mahasiswa baru yang tengah berlangsung di UM Sumbar. Ingin tau penjelasan selengkapnya? Saksikan selengkapnya di channel Youtube Langgam.id di bawah ini

The post Video: Rektor Muda di Balik Universitas Swasta Terfavorit di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Rombongan BPH UMRI disambut oleh Ketua BPH UM Sumbar Rusydi beserta Rektor, Wakil Rektor 1 dan 2 di Convention Hall Kampus Utama UM Sumbar Padang.

Kunjungan ini membahas mengenai regulasi dan pembinaan terhadap universitas masing-masing. Serta kerja sama penerimaan mahasiswa baru.

Kemudian juga bertukar informasi terhadap peluang-peluang yang ada baik di pemerintahan maupun pihak swasta yang berguna dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana.

Banyak hal yang bisa dilakukan bersama terkait pembinaan universitas dan penerapan Tridharma Perguruan Tinggi kemudian dalam meyukseskan program kampus merdeka oleh Kemdikbud Republik Indonesia.(Ela)

The post Perkuat Kerja Sama, UM Sumbar Terima Kunjungan BPH UMRI appeared first on Langgam.id.

Sebanyak 26 program studi tersedia dalam penerimaan mahasiswa baru kali ini. Bagi siswa yang ingin mendafatar dapat melakukan pendaftaran di website UMSB sesuai prosedur
pendaftaran jalur regular dan mandiri.

Kemudian calon mahasiswa menghadap ke Ketua Program Studi yang akan dituju untuk
mendapatkan persetujuan dan Konversi nilai. Kemduaian membayar uang konversi nilai sebesar Rp250ribu. Registrasi ulang dengan membayar jumlah tagihan sesuai ketentuan yang tertera dalam surat kelulusan

Baca juga: Data PT Sumbar: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Penerimaan mahasiswa baru juga terbagi dalam lima jalur seleksi. Yakni jalur mahasiswa pindah atau transfer, jalur beasiswa, dan jalur rekomendasi AGPAI.

Kemudian jalur undangan dan terakhir jalur kerja sama PNP. UM Sumbar juga menawarkan sejumlah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru.

Di antaranya beasiswa prestasi, beasiswa kader berprestasi, beasiswa keluarga Muhammdiyah, dan beasiswa rekomendasi persyarikatan.

Selanjutnya ada beasiswa rekomendasi asosiasi/lembaga/institusi. Beasiswa lingkungan kampus, beasiswa program sekolah kader Muhammdiyah, dan terakhir beasiswa KIP kuliah.

Untuk informasi pendaftaran selengakapnya, calon mahasiswa dapat mengunjungi website UMSB.

The post UM Sumbar Buka Penerimaan Mahasiswa Baru, Ini Ketentuannya appeared first on Langgam.id.

Sebanyak 100 buah kursi kayu tersebut dihibahkan untuk menopang proses belajar mengajar di ponpes tahfizul Quran.

“Semoga dapat bermanfaat dengan baik dan dapat membantu tambahan sarana prasarana di pondok pesantren tersebut,” kata bagian sarana dan prasarana UM Sumbar Afdhal Ali Anwar.

Pihak pondok pesantren menyambut baik hibah kursi kayu ini. “Hibah ini akan kami manfaatkan sebaiknya untuk sarana dan prasarana pondok pesantren,” kata perwakilan pondok pesantren, Yasril Dt. Maka.

Yasril juga kerja sama dengan pihak UM SUmbar dapat terus terjalin untuk menopang keberlangsungan amal usaha dan Muhammadiyah itu sendiri.

The post UM Sumbar Hibahkan 100 Kursi untuk Pondok Pesantren appeared first on Langgam.id.

Rektor UM Sumbar Dr Riki Saputra, MA menyatakan bahwa jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 31 orang yang terdiri dari formasi dosen sebanyak 12 orang dan karyawan sebanyak 19 orang.

“Kita akan rekrut pelamar terbaik untuk menempati pos yang dibutuhkan sehingga ke depan kualitas dari UM Sumbar dapat menjadi lebih baik lagi,” katanya, Selasa (13/7/2021).

Dijelaskannya, ujian tahap 1 akan diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2021 di Kampus III Bukittinggi. Ujian berupa ujian lisan yang diikuti oleh calon dosen dan ujian tertulis yang diikuti oleh calon karyawan.

Untuk formasi dosen, jumlah peserta yang mengikuti ujian sebanyak 28 dari 33 pelamar yang lolos administratif.

“Peserta mengikuti dua metode ujian yaitu ujian tatap muka dan ujian secara online,” ujarnya.

Sedangkan jumlah calon karyawan yang mengikuti ujian tertulis sebanyak 96 orang dari 133 orang yang lolos administratif

Ketua Tim Rekrutmen Efri Yoni memastikan bahwa ujian dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Ujian juga dilakukan dengan sistem shift untuk mencegah kerumunan.

Sementara itu, pengumuman peserta yang lulus ujian tahap 1 dilakukan pada tanggal 16-17 Juli 2021 mendatang.

The post 124 Pelamar Ikuti Seleksi Penerimaan Dosen dan Karyawan UM Sumbar appeared first on Langgam.id.